Bitung Disiapkan Jadi Lokasi Pusat Data Nasional

Lahan seluas 4,8 hektar di Bitung disiapkan sebagai salah satu dari empat lokasi pusat data nasional untuk mendukung implementasi pemerintahan berbasis digital.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Warga meninggalkan lokasi pembangunan pusat data nasional di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2020), setelah rombongan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meninggalkan tempat tersebut.

BITUNG, KOMPAS — Lahan seluas 4,8 hektar di Kota Bitung, Sulawesi Utara, disiapkan sebagai salah satu dari empat lokasi pusat data nasional untuk mendukung implementasi pemerintahan berbasis digital. Empat pusat data tersebut nantinya akan membantu mengintegrasikan 2.700 pusat data di Indonesia yang belum saling terhubung oleh teknologi komputasi awan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meninjau lahan di Kelurahan Ranowulu, Kecamatan Pinokalan, Bitung, dalam kunjungan kerja pada Selasa (28/7/2020) sore. Menkominfo didampingi Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban. Lahan tersebut terletak di area perbukitan di sisi utara Kota Bitung.

Lahan berbukit yang ditumbuhi beragam tanaman liar, tepat di sebelah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pinokalan untuk Covid-19, itu telah disiapkan sebagai lokasi pusat data sejak 2019. Pemkot Bitung baru saja selesai mengubah status lahan dalam rencana pembangunan kota, dari lokasi permukiman menjadi pusat data.

Johnny mengatakan, kebutuhan Indonesia akan beberapa pusat data yang terintegrasi demi melaksanakan pemerintahan berbasis digital (e-government) sudah sangat mendesak, paling lambat 2023. Saat ini terdapat terlalu banyak pusat data yang hanya tersambung oleh ethernet sehingga sulit bagi pemerintah mengambil kebijakan publik berbasis kumpulan data yang tunggal.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memberikan sambutan dalam kunjungannya di lokasi pembangunan pusat data nasional, di Kecamatan Ranowulu, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2020).

”Pusat-pusat data ini belum menggunakan cloud computing (komputasi awan). Ini tentu menghambat konsolidasi dan interoperabilitas data sehingga sulit mengambil keputusan berbasis data nasional yang tunggal,” kata Johnny.

Kebutuhan ini juga dipicu oleh pandemi Covid-19. Johnny mencontohkan, dalam menyediakan jaring pengaman sosial berupa bantuan pangan, sulit untuk memastikan bantuan tersalur tepat sasaran.

Baca juga: Kala Sinyal di Miangas Datang dan Pergi Bersama Pejabat

”Kebijakan sudah diambil, tetapi melaksanakannya sulit karena sasarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Karena itu, Pak Presiden Joko Widodo menetapkan, harus ada pusat data nasional demi menghasilkan data nasional yang tunggal,” kata Johnny.

Pusat data itu nantinya menyimpan segala jenis data negara untuk urusan pemerintahan, baik yang spesifik maupun umum. Menurut Johnny, data menyangkut bangsa dan negara memiliki nilai yang penting dan strategis sehingga harus dikelola sendiri.

Dengan kecerdasan buatan, mahadata, dan algoritma, pemerintah dapat memprediksi keadaan negara di masa depan. Kebijakan-kebijakan penting yang diambil pun bisa menjadi lebih akurat. ”Tetapi, kalau kita tidak bisa mengelola data dengan baik sehingga data kita berpindah tangan, bahkan lintas negara, bangsa-bangsa lain bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan bangsa kita di masa mendatang,” kata Johnny.

Menurut rencana yang telah dirumuskan sejak 2019, ada empat wilayah yang menjadi kandidat lokasi pusat data nasional, yaitu Jakarta, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Batam (Kepulauan Riau), serta Bitung. Bitung dipilih karena lokasinya strategis sebagai titik sentral bagi pengumpulan data dari timur Indonesia sebelum diintegrasikan dalam sistem nasional.

Kombinasi yang paling efisien akan diambil berdasarkan potensi biaya pembangunan dan perawatan.

Kendati begitu, empat pusat data hanyalah salah satu opsi skenario. Johnny mengatakan, bisa saja hanya ada tiga atau dua pusat data. Hal ini bergantung pada hasil evaluasi keempat lokasi tersebut. Kombinasi yang paling efisien akan diambil berdasarkan potensi biaya pembangunan dan perawatan.

Sementara penentuan lokasi bergantung pada beberapa syarat, antara lain kondisi geologis, ketersediaan infrastruktur penunjang, aksesibilitas dari segi transportasi, dan kemampuan daerah dalam hal pengamanan fisik ataupun digital. Lokasi yang dipilih juga harus dekat dengan jaringan kabel serat optik yang menjadi tulang punggung transmisi data tanpa interupsi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Tanpa menjaga jarak, para wartawan mengambil foto Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam kunjungannya di lokasi pembangunan pusat data nasional, di Kecamatan Ranowulu, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/7/2020).

Di lain pihak, Max Lomban mengatakan, Pemkot Bitung telah menyiapkan lokasi itu sejak tahun lalu. Lokasi di perbukitan Pinokalan strategis karena tidak bersinggungan dengan wilayah yang akan dikembangkan menjadi area pariwisata.

”Kami tidak membangun di sisi timur kota karena lokasi itu untuk pariwisata. Di barat, termasuk di Pinokalan, kami tetapkan untuk permukiman. Karena itulah kami nilai lokasi pusat data cocok di sini. Sudah disurvei juga oleh Kemkominfo,” kata Max.

Baca juga:Hiruk Pikuk Pendataan

Ia menambahkan, lokasi ini cukup aman sebagai pusat data karena terletak 187 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini pun bebas dari bencana, seperti tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. ”Semoga proses pembangunannya berjalan lancar,” kata Max.

Utilitas pendukung, menurut data Pemkot Bitung, juga telah tersedia. Sebagai sumber tenaga listrik, ada Gardu Induk Sam Ratulangi berkapasitas 72 megawatt (MW) dan Gardu Induk Tanjung Merah berkapasitas 81 MW. Sumber air untuk sistem pendingin peladen (server) juga akan didukung oleh sumber air PDAM Bitung dengan diameter pasokan 200 milimeter.