Penerapan Silvikultur Intensif Ramah Lingkungan Dibutuhkan

Penerapan silvikultur intensif ramah lingkungan sangat penting untuk mengoptimalkan produksi hutan tanaman dan menjaga kualitas hutan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Hutan tanaman industri (HTI) yang menyuplai bahan baku kayu untuk pabrik Indah Kiat Pulp & Paper Perawang di Siak, Riau, Rabu (25/1). Unit industri Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas ini memproduksi lebih dari 2,5 juta ton bubur kertas (pulp) dan 1 juta ton kertas pada 2016.

JAKARTA, KOMPAS — Hutan tanaman yang terdapat pada hutan produksi hingga kini masih menjadi tulang punggung dalam menghasilkan kayu bagi industri kehutanan. Pengelolaan hutan tanaman secara lestari berupa silvikultur intensif ramah lingkungan menjadi kebutuhan agar suplai kayu tetap berkelanjutan.

Profesor Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nina Mindawati, menyampaikan, hutan tanaman mengalami permasalahan berupa pertumbuhan genetik, kerusakan lingkungan, dan manajerial atau silvikultur hutan yang belum berjalan dengan baik.

Menurunnya produktivitas hutan, menurut Nina, disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor tersebut di antaranya kondisi lahan yang tidak subur, kualitas bibit rendah, adanya hama atau penyakit, hingga pelaksanaan prosedur standar operasi yang belum sempurna.

KOMPAS/SUCIPTO

Ilustrasi. Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2020). Ibu kota negara baru direncanakan dibangun di sekitar wilayah ini.

”Untuk mencapai pemulihan, yang harus dilakukan adalah perbaikan dalam fisik tapak. Oleh karena itu, penerapan silvikultur intensif ramah lingkungan sangat penting dilakukan saat ini dalam pengelolaan hutan tanaman,” ujarnya dalam diskusi daring Teras Inovasi Bincang Seru Profesor yang digelar Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Rabu (22/7/2020).

Pada dasarnya, silvikultur intensif merupakan strategi peningkatan hutan produksi yang memadukan tiga kegiatan, yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan, dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Nina menyebutkan, lima tahap dalam penerapan silvikultur intensif ramah lingkungan, yakni pemilihan jenis, penggunaan bibit unggul, manajemen tapak, manajemen hara, dan manajemen perlindungan.

Selain itu, penerapan silvikultur intensif ramah lingkungan juga harus meminimalkan olah tanah atau alat berat, insektisida, fungisida, dan herbisida. Sebaliknya, penggunaan bahan organik dalam beberapa tahapan tersebut akan membuat hutan semakin lestari.

Baca juga: Harapan Insentif bagi Pelaku Usaha yang Terapkan Silin

Pemilihan jenis benih tanaman menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi KLHK saat ini telah memiliki 27 jenis benih tanaman hutan yang merupakan spesies asli (native species).

Sementara Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan juga sudah menghasilkan kebun benih semai uji keturunan Acacia mangium dengan produktivitas tinggi mencapai 34 meter kubik per hektar per tahun.

Memadukan aspek

Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo, pengelolaan hutan diharapkan dapat memadukan hubungan antara aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, dan politik. Hal tersebut perlu dilakukan karena selama ini pengelolaan hutan tidak terlepas dari berbagai unsur.

”Kalau kita datang ke lapangan, semua aspek itu memengaruhi. Besar kecilnya pengaruh aspek tersebut tergantung wilayah. Di Papua mungkin lebih ke sosial, budaya, dan politik. Sedangkan di Sumatera Utara lebih ke ekonomi,” ujarnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani memetik daun kayu putih yang dikembangkan di lahan milik Perum Perhutani di Desa Cungkup, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (17/9/2018). Kapasitas produksi minyak kayu putih yang dikembangkan Perhutani sekitar 400 ton per tahun.

Hariadi menilai, saat ini pendekatan tata kelola, termasuk politik kehutanan, dalam pengelolaan hutan relatif masih dikembangkan secara terbatas. Padahal, hal itu sangat penting untuk melihat dan menjawab penyebab dari tidak berjalannya peraturan atau kebijakan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

”Jadi, ini kewajiban peneliti, akademisi, dan pengambil keputusan untuk meliat pengelolaan hutan dengan kerangka pendekatan lebih luas dan rekomendasi solusi bertingkat,” tambahnya.

Baca juga: Kayu Silvikultur Intensif Jadi Harapan