Hentikan Eksploitasi dengan Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang bergantung pada eksploitasi alam dapat berdampak pada lingkungan dan rentan guncangan. Perlu transformasi pembangunan ekonomi sehingga lingkungan tetap terjaga.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO (RON)

Eksploitasi Alam

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia diharapkan secara nyata mulai meninggalkan pembangunan ekonomi yang masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan. Transformasi ekonomi perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengeksploitasi ekosistem alaminya.

Direktur Program Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad dalam diskusi daring bertajuk ”Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan”, Kamis (23/7/2020), mengemukakan, pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi alam tidak menerapkan aspek berkelanjutan dan sangat rentan guncangan.

”Model pembangunan ekonomi seperti ini harus dihentikan dan bertranformasi. Apabila tidak dihentikan, dampaknya akan semakin parah, misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga bencana banjir dan longsor,” ujarnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Permukiman warga dengan latar belakang kawasan pertambangan yang mulai marak kembali di kawasan Pegunungan Kendeng, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019). Mereka mengeksploitasi kawasan karst tersebut untuk bahan baku gamping.

Berdasarkan data Global Risk Report 2020, kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman terbesar bagi perekonomian dunia. Kerusakan lingkungan itu termasuk hilangnya ekosistem, seperti hutan alam, gambut, karst, dan mangrove. Ekonomi dunia pun kian terancam apabila negara tidak bisa memitigasi dampak perubahan iklim.

Peristiwa pandemi Covid-19 yang hulunya diduga berasal dari eksploitasi alam pun diharapkan menjadi pelajaran dan momen transformasi ekonomi. Meski demikian, hingga kini, Nadia belum melihat tanda-tanda pemerintah menyusun perencanaan untuk memulai transformasi pada program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Program tersebut seharusnya dapat menjadi kesempatan Indonesia untuk menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

Masih ada kesempatan untuk bertranformasi menjalankan pembangunan berkelanjutan.

”Masih ada kesempatan untuk bertranformasi menjalankan pembangunan berkelanjutan. Menjalankan program hemat energi dan tentunya menjaga sisa tutupan hutan yang masih ada,” ujarnya.

Ranah politik

Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (Econact) Ronny P Sasmita mengatakan, pada kenyataannya Indonesia baru memulai dan belum melakukan transformasi dari ekonomi berbasis eksploitasi alam menjadi ekonomi berkelanjutan. Ia menilai, hal ini disebabkan pemahaman tentang ekonomi berkelanjutan belum menyentuh ranah atau kerangka politik.

”Ke depan, perjuangan bisa dilakukan dengan meliterasi green economy kepada partai-partai yang kemungkinan ke depan akan menjadi penguasa, termasuk kepada tokoh-tokoh muda,” katanya.

KOMPAS/JEAN RIZAL LAYUCK

Wilayah Pantai Paret di wilayah perusahaan pertambangan berlubang dan memunculkan danau kecil setelah eksploitasi pasir besi, 29 Oktober 2013. Wilayah pantai ini berada di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, BKF mencoba memperbaiki tata kelola keuangan. Sebab, tata kelola diyakini dapat menjadi solusi di tengah kendala ego sektoral yang kerap menjadi masalah atau penghambat tidak maksimalnya program pembangunan.

”Sambil berjalan melakukan perubahan paradigma, kami sudah melakukan transformasi terkait aspek financing. Kami sudah mulai masuk ke pasar, pada 2018 pemeritah menerbitkan green sukuk pertama di dunia,” ucapnya.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim menyatakan, pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan, khususnya hutan, sangat dimungkinkan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengayaan hutan. Inti dari pengayaan hutan adalah menggali sumber daya, tetapi tetap menjaga pohon-pohon yang tumbuh.

KKOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Aktivitas pertambangan pasir dan batu di kawasan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2015). Eksploitasi alam itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak kesehatan dan infrastruktur, seperti jalan rusak parah akibat sering dilewati truk-truk pasir melebihi tonase.

”Hutan itu bukan hanya kayu, tetapi juga terdapat bunga. Bunga adalah bahan baku parfum. Malaysia dapat mengekspor parfum ke Paris dari bunga hutan. Kalau Malaysia bisa, kenapa daerah Kalimantan yang juga memiliki banyak hutan tidak bisa mengekspor bunga?” ujar Emil yang juga pendiri Yayasan Kehati.

Menurut Emil, pengelolaan hutan atau sumber daya alam di Indonesia seharusnya juga memaksimalkan pakar atau akademisi dari dalam negeri serta penduduk lokal. Sebab, mereka lebih mengetahui kearifan lokal di setiap daerah dan cara pengolahan sumber daya alamnya.

”Yang kita perlukan sekarang adalah kemauan politik pemerintah bersama para akademisi untuk menggali informasi tentang sumber daya hutan. Kemudian mengembangkan sumber alam itu untuk obat, makanan, buah-buahan, dan ekspor dengan memanfaatkan kearifan penduduk lokal,” katanya.

Baca juga : SDA Sudah Usang, Saatnya Pembangunan Berbasis Kompetensi Manusia