Menaruh Harapan Perlindungan Migrasi Fauna Laut

UNCLOS 1982 yang diratifikasi sedikitnya 160 negara di dunia sebenarnya tak hanya mengatur batas laut, tetapi juga pengelolaan dan perlindungan terhadap ekosistem laut itu sendiri.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal Republik Indonesia (KRI) John Lie melintas di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengamankan Laut Natuna Utara dari kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, Rabu (15/1/2020).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 akhir-akhir ini sering disebut saat isu hak berdaulat atas kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia diganggu kehadiran kapal penjaga pantai China di perairan Natuna. UNCLOS 1982 yang diratifikasi sedikitnya 160 negara di dunia itu sebenarnya tak hanya mengatur batas laut, tetapi juga pengelolaan dan perlindungan terhadap ekosistem laut itu sendiri.

Hal itu didasarkan pada perkembangan UNCLOS 1982 yang mengakomodasi ketentuan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Straddling dan Stok Ikan Sangat Bermigrasi pada tahun 1995. Konvensi yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2009 itu menetapkan prinsip-prinsip konservasi dan manajemen stok ikan serta menetapkan pengelolaan itu harus didasarkan pada pendekatan kehati-hatian dan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Perjanjian itu menguraikan prinsip dasar, yang ditetapkan dalam Konvensi, bahwa negara harus bekerja sama untuk memastikan konservasi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal, baik di dalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif.

Karena itu, UNCLOS 1982 atau hukum laut internasional tersebut diharapkan di masa depan bisa mengakomodasi perubahan dalam perlindungan satwa laut. Salah satunya adalah aturan zonasi perlindungan atau konservasi yang lebih fleksibel dalam mengikuti pergerakan hewan laut penjelajah.

Teknik baru perlindungan

Pada artikel di Science, edisi 17 Januari 2020, sejumlah peneliti menyodorkan usulan kepada PBB untuk memperbarui UNCLOS 1982 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1986. Menurut para ilmuwan tersebut, Hukum Laut Internasional perlu mengadaptasi teknik baru perlindungan terhadap spesies laut yang bermigrasi serta terdampak perubahan iklim.

Baca juga: Menegakkan Hak Berdaulat di Laut Natuna Utara

”Hewan tak tinggal di satu tempat, banyak dari mereka menggunakan area lautan yang sangat luas, dan area itu dapat bergerak dalam ruang dan waktu,” kata ketua tim, Sara Maxwell, dari University of Washington Bothell yang mempelajari hewan laut bermigrasi.

Hewan tak tinggal di satu tempat, banyak dari mereka menggunakan area lautan yang sangat luas dan area itu dapat bergerak dalam ruang dan waktu.

Saat perubahan iklim terjadi, batasan statis konvensional di suatu areal perlindungan laut dan kurun waktu tertentu, tak mampu lagi melindungi hewan tersebut. Hal itu akan membuat hewan tersebut lambat laun menghilang dari tempat itu.

Mantan Presiden Barack Obama, mantan Presiden George W Bush, dan aktor Leonardo DiCaprio adalah pendukung terkenal untuk melindungi wilayah besar lingkungan laut di kawasan konservasi laut. Pemerintah Indonesia pada momen World Ocean Conference dan Coral Triangle Initiative 2009 di Manado, Sulawesi Utara, juga menaruh ambisi besar untuk menargetkan 20 persen wilayah laut sebagai daerah konservasi pada 2020.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Penyelam mengidentifikasi kondisi beserta kelimpahan karang dan ikan di sekitar Pulau Hatta di Banda Naira, Maluku Tengah, Selasa (5/11/2019). Kondisi karang di Pulau Hatta sebagai kontrol atau pembanding dari kondisi perairan di Taman Wisata Perairan Laut Banda Naira dan Kawasan Konservasi Perairan Ay dan Rhun. Kegiatan dari Coral Triangle Center ini juga menyurvei kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sejak tahun 2016, Gubernur Maluku mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Ay dan Rhun seluas total 47.968,74 hektar.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengklaim telah memenuhi target tersebut dengan mencapai 20,8 juta hektar kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Namun, hal ini baru luasan di atas kertas, belum menyinggung kualitas dari pengelolaan kawasan konservasi laut tersebut.

Menurut para peneliti dalam Science tersebut, petak besar perlindungan laut seperti ini tidak cukup untuk melestarikan spesies yang sangat mobile atau terus bergerak, seperti penyu, paus, hiu, dan burung laut. Hewan-hewan ini dapat menjelajahi lintas administrasi negara, teritori, bahkan lintas samudra untuk mencari makanan dan tempat berkembang biak.

Baca juga: Tidak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna

Penyu belimbing (Dermochelys coriacea)yang bertelur di pantai peneluran di Jamursba Medi, Papua Barat, bisa bermigrasi sejauh 12.000 kilometer ke pantai barat Amerika Serikat, melintasi Samudra Pasifik. Perlindungan penyu ini tak hanya diperlukan pada ruang peneluran dan tempatnya mencari makan di Amerika Serikat, tetapi juga jalurnya harus diamankan dari kegiatan penangkapan ikan sampingan (by catch).

Terlebih saat ini perubahan iklim membuat hewan-hewan laut terus menyesuaikan diri untuk mencari ruang yang sesuai kebutuhan hidupnya. Karena itu, peneliti berpendapat, saat ruang hidup spesies, habitat, dan komunitas ekologis bergeser, area lindung yang mapan bisa tak lagi berfungsi.

”Spesies akan semakin membutuhkan perlindungan dan kita perlu menerapkan alat yang lebih dinamis dan inovatif untuk menjadi efektif,” kata Sara Maxwell.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO (ICh0

Sepasang ikan mandarin atau ikan barongsay menari-nari melakukan ritual untuk kawinnya di dermaga sebuah penginapan di Banda Naira, Maluku Tengah, Maluku, Selasa (5/11/2019). Perairan ini merupakan bagian dari Taman Wisata Perairan Laut Banda yang dikelola Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manajemen dinamis

Penelitian Maxwell memakai label yang mentransmisikan ke satelit untuk melacak penyu, burung laut, dan pergerakan spesies laut lain dari luar angkasa, teknologi baru yang mulai diterapkan pada perlindungan waktu-nyata spesies laut. Hanya dalam 10-15 tahun terakhir, negara-negara mulai memasukkan alat-alat itu ke dalam manajemen, menggabungkan tag satelit pada hewan, pelacakan GPS kapal, dan pemodelan laut untuk membuat aturan yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, teknik yang dikenal sebagai manajemen dinamis.

”Sampai kita bisa menerapkan jenis manajemen ini dan menunjukkan itu layak, orang tidak cukup percaya bahwa itu mungkin. Namun, karena kita tahu lebih banyak tentang ke mana arah hewan dalam ruang dan waktu, kita dapat memakai informasi itu untuk melindungi mereka dengan lebih baik,” katanya.

Maxwell mengatakan, sejumlah negara kini menggunakan strategi manajemen dinamis dalam 200 mil laut dari pantai yang mereka tangkap secara eksklusif (ZEE). Beberapa negara juga menggunakan strategi manajemen dinamis lebih jauh dari pantai untuk kapal yang terdaftar di negara mereka.

Program TurtleWatch, misalnya, meminta kapal penangkap ikan di AS untuk sukarela menghindari perairan utara Hawaii pada suhu permukaan yang disukai tempayan dan penyu belimbing guna mengurangi penangkapan yang tak disengaja terhadap hewan yang terancam punah. Di Australia, kapal penangkap ikan longline memotong penangkapan ikan di perairan internasional sesuai permodelan dalam memprediksi keberadaan tuna sirip biru selatan, spesies bernilai komersial dan terancam punah yang dikelola lewat sistem kuota.

Kompas

Jitro Ngoranubun (29, kiri), warga Desa Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku dibantu anak-anak menarik penyu belimbing atau disebut tabob oleh warga setempatdi perairan tak jauh dari desanya, beberapa waktu lalu. Perburuan tabob yang menjadi tradisi dan adat masyarakat Nu Fit di Maluku Tenggara kini sudah berkurang setelah masyarakat sadar populasinya terus berkurang.

Baca juga: Negeri Ay, Penjaga Laut dan Darat

”Teknologi baru memungkinkan pendekatan dinamis ini untuk konservasi lautan, pada saat yang sama perubahan iklim membuatnya perlu,” kata Maxwell.

Dengan artikel yang baru diterbitkan, peneliti itu mendorong komunitas internasional untuk mengadopsi strategi manajemen yang muncul ini dan mendesak penggunaannya secara luas di perairan internasional, yang mencakup sekitar dua pertiga dari lautan planet ini.

”Kami berharap bahasa dalam perjanjian PBB (UNCLOS 1982) dapat diubah untuk secara eksplisit memasukkan kawasan lindung kelautan bergerak dan manajemen dinamis sehingga itu menjadi opsi untuk melindungi bagian terbesar dari lautan ke depan,” kata Maxwell.

Masih terkait  pentingnya kawasan konservasi, The Campaign for Nature, dalam siaran pers pada 13 Januari 2020, menyebut Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) telah merilis proposal teks ”nol konsep”. Proposal itu membuka diri untuk diisi kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020 untuk melindungi 30 persen dari planet ini, baik daratan maupunlaut, pada tahun 2030.

Strategi yang akan dijalankan negara-negara peserta CBD selama 10 tahun itu akan ditentukan nasibnya pada COP-15 CBD pada Oktober 2020 di Kunming, China. Langkah itu diharapkan menghentikan dan mengembalikan tren penurunan spesies serta memulihkan jasa ekosistem penting bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Perlindungan bagian wilayah bumi ini dinilai sebagai langkah nyata menanggulangi bersama-sama krisis iklim. ”Jika diadopsi, target ini bisa mencapai apa yang anak-anak kita minta agar pemerintah lakukan, (yaitu) dengarkan sains. Jika kita ingin (penambahan suhu) tetap di bawah 1,5 derajat celsius, mencegah kepunahan satu juta spesies dan runtuhnya sistem pendukung kehidupan kita, kita perlu melindungi hutan belantara kita yang utuh, dan memastikan setidaknya 30 persen dari tanah dan lautan kita dilindungi pada tahun 2030,” kata Enric Sala, dari Explorer in Residence pada National Geographic, bagian dari the Campaign for Nature.