Banyak Pekerjaan Terancam Hilang

Revolusi digital mengubah banyak hal, tidak terkecuali di bidang pekerjaan. Sebagian kalangan menyebut 60 persen jabatan di dunia akan menggunakan otomatisasi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pencari kerja antre untuk memasuki ajang bursa kerja di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2018). Memasuki revolusi industri 4.0 yang terus bergulir, persaingan tenaga kerja kompeten terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam industri digital terus meningkat.

JAKARTA, KOMPAS – Banyak jenis pekerjaan di dunia yang diprediksi akan hilang sebagai akibat dari revolusi digital. Pemerintah mencoba menyiapkan solusi dalam mengatasi munculnya pengangguran dengan meningkatkan kompetensi para pekerja lewat pelatihan vokasi.

Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Fauziyah mengatakan, pemerintah menyadari banyak jenis pekerjaan yang akan hilang di era digital saat ini. Kendati demikian, akan muncul jenis pekerjaan baru yang mesti diantisipasi.

“Pelatihan vokasi dari pemerintah saat ini tengah mengarah kepada kebutuhan pasar-pasar kerja baru,” ujarnya dalam Acara Bincang-Bincang “Perluasan Akses Kerja Perempuan dan Anak Muda Melalui Peningkatan Kualitas Vokasi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Sebanyak 52,6 juta atau 51,8 persen pekerjaan berpotensi akan hilang lantaran digantikan oleh digitisasi, otomasi, atau kecerdasan buatan. Diperkirakan ada 60 persen jabatan di dunia yang akan menggunakan otomatisasi. Adapun, sebanyak 30 persen akan digantikan oleh mesin-mesin canggih.

Baca juga : Industri 4.0 Perlu Ditopang Kapasitas SDM

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Isu terkait "Big Data" menjadi tema dalam ekonomi digital yang saat ini menemukan bentuknya dalam era masyarakat informasi.Tema ini bakal merevolusi cara orang-orang berpikir, hidup, dan bekerja.

Banyaknya pekerjaan yang hilang tidak selalu berimplikasi pada bertambahnya jumlah pengangguran. Pekerja tetap berpeluang mendapatkan atau beralih pada jenis pekerjaan baru dengan syarat harus meningkatkan kompetensinya.

Dengan alasan tersebut, pemerintah kini telah mengeluarkan kebijakan triple skilling yakni skilling, up-skilling dan re-skilling melalui balai latihan kerja (BLK). Skilling ditujukan bagi para pencari kerja, up-skilling bagi pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dan re-skilling bagi para pekerja yang mengalami PHK. “Pelatihan bagi pekerja yang kena PHK bertujuan agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan profesi baru atau berwirasusaha,” ujarnya.

Tiga strategi kebijakan tersebut kini bisa diakses melalui BLK pemerintah di tingkat daerah ataupun BLK Komunitas yang dikembangkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berharap pada kontribusi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang saat ini berjumlah 5.020 unit.

Bersertifikat baik

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenaker, pada 2018 setidaknya pemerintah sudah memiliki 157 BLK bersertifikasi baik. Adapun, mitra yang sudah bekerja sama dengan BLK untuk program pemagangan sebanyak 7.289 perusahaan. Di tahun yang sama, setidaknya ada 3.625.941 pekerja lulusan BLK yang telah tersertifikasi.

Baca juga : Persaingan Bermodal Pendidikan Vokasi

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Risiko pekerjaan yang akan hilang.

Untuk BLK Komunitas, pemerintah telah membangun sebanyak 50 BLK pada 2017 dan 75 BLK pada 2018. Bahkan, mereka kembali membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019 dan 2.000 BLK Komunitas pada 2020. Menurut Fauziyah, hal tersebut tidak cukup. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. “Meski terbuka untuk siapapun tanpa prasyarat khusus, jumlah pendaftar masih sangat sedikit. Padahal, ini kesempatan besar bagi masyarakat,” ujar Fauziyah.

Menurut Plt Kepala BLK Bandung Tuti Haryanti, pemerintah daerah punya peran penting untuk memenuhi kuota BLK tersebut. Ada tiga hal yang harus dipetakan yakni sebaran pengangguran, industri dan lembaga pelatihan. Bahkan, data pengangguran idealnya dipetakan hingga tingkat RT.

“Dalam hal ini, peran kepala daerah sangat krusial. Sebab, upaya ini perlu sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha, perusahaan, lembaga pelatihan dan masyarakat,” ujarnya.

Yanti mengatakan, selama ini LBK Bandung sudah menyiapkan dua jenis pelatihan yakni pelatihan untuk pekerja industri dan pelatihan untuk kewirausahaan. Sebab, beberapa masyarakat memiliki potensi untuk berwirausaha, sehingga tidak mungkin jika harus dipaksa untuk bekerja. “Anak-anak muda sekarang kebanyakan lebih senang jika tidak dibatasi secara ruang dan waktu,” ujarnya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengunjung menyaksikan sepeda motor hasil modifikasi yang dipamerkan dalam kegiatan tahunan Kustomfest di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Minggu (7/10/2018). Industri kreatif di bidang otomotif terus berkembang dan menghadirkan bermacam lapangan kerja baru dari sektor tersebut.

Selain itu, pelatihan juga sudah seharusnya disesuaikan dengan potensi yang ada daerahnya, baik untuk memenuhi pasar industri maupun wirausaha. Misalnya untuk daerah dengan kondisi iklim yang panas, BLK bisa memberikan pelatihan pertanian yang tidak tergantung pada iklim seperti pengembangan hidroponik.

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Tatat mengatakan, pelatihan vokasi juga tidak melulu berupa hardskill, namun bisa juga berupa pelatihan manajemen lifeskill. Sebab, selama ini tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, modal dan sebagainya. “Hal lain yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai-nilai gender sehingga perempuan bisa tetap berdaya,” katanya.

"Link and match"

Selama ini, pemerintah sudah fokus untuk melakukan link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri (dudi). Menurut Direktur Toyota Indonesia Academy (TIA) Amirul Chusni, link and match tersebut juga harus dijalin oleh lembaga pelatihan vokasi dan dudi.

Selain itu, Amirul masih melihat link and match hanya fokus pada konten skill dari para peserta didik. Padahal, ada hal lain yang juga penting dalam link and match yakni memetakan daya serap tenaga kerja sesuai dengan jurusan vokasi.

Baca juga : Pembangunan Sumber Daya Manusia Jadi Fokus

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Siswa SMK 1 Ciomas, Bogor, Fachri Muzaki membuat karakter untuk film animasinya saat pameran pendidikan dan kebudayaan rangkaian Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).

Sebagai contoh, SMK jurusan otomatif bisa meluluskan 1 juta orang pertahun, padahal daya serapnya hanya 100 ribu pertahun. Hal ini berbanding terbalik dengan lulusan di bidang perikanan dan kelautan yang setiap tahun hanya meluluskan sekitar 100 ribu orang. Padahal kebutuhannya mencapai sekitar 1 juta orang. “Di sini pentingnya data antar departemen sehingga ada sinkronisasi dalam pendidikan vokasi,” kata Amirul.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yanu Endar Prasetyo menilai, tidak ada resep generik dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di setiap wilayah. Pelatihan vokasi bukan hanya tentang banyaknya peserta tapi juga mendalami permasalahan di tingkat daerah.

Menurutnya, perubahan sektor pekerjaan akan menjadi keniscayaan di banyak negara. Arab Saudi bisa menjadi contoh nyata. Saat ini mereka telah beralih dari negara yang mengandalkan minyak menjadi negara yang mengandalkan jasa dan pariwisata. Apapun yang bergantung pada sumber daya alam, diprediksi akan bertransformasi. “Termasuk menjadi energi terbarukan yang cukup potensial menghasilkan lapangan pekerjaan baru,” katanya.

Yanu menambahkan, masalah mendapatkan pekerjaan kini bukan hanya dialami di Indonesia, tapi juga Amerika Serikat (AS). Berdasarkan kajian terakhir, jika semua keluarga di AS harus membayar kebutuhan darurat sebesar 400 dolar AS atau Rp 5,6 juta, maka sebanyak 40 persen keluarga di AS akan mengalami krisis finansial.