Sonny mengatakan, pemerintah berkomitmen bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di kawasan Ekosistem Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap memperhatikan konservasi hutan. Namun, dia juga mengharapkan, pembangunan tidak terhambat akibat kekhawatiran yang berlebihan.
Menurut Sonny, PLTA Batang Toru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 23 persen pada 2025 dari 5 persen pada 2015. Ini bentuk komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam memitigasi perubahan iklim.
Saat ini, sumber energi Indonesia, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap, masih bergantung pada energi fosil, seperti batu bara. Energi fosil tidak ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang besar.
“EBT kita adakan untuk mengurangi emisi. Emisi yang besar akan ancam bumi. Dampaknya lebih luas daripada (kerusakan) ekosistem, bukan berarti ekosistem tidak penting. Harus dijaga semuanya,” kata Sonny.
Selain itu, cadangan energi fosil Indonesia juga semakin menipis. Hal ini bisa mengancam perekonomian negara karena akan bergantung pada impor. Apalagi melihat kondisi saat ini, cadangan devisa negara tergerus karena banyak barang yang diimpor.
Terkait adanya penolakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pembangunan PLTA ini, Sonny berharap semua pihak duduk bersama. “Kita jangan mutlak-mutlakan. Duduk bersama kita cari jalan keluar. Banyak dimensi yang harus dilihat,” ujarnya.
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pembangunan dan konservasi alam harus diselaraskan. Potensi sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga ekosistem.
Gus menambahkan, Indonesia diikat oleh Persetujuan Paris tentang pengendalian perubahan iklim. Pengembangan EBT seperti PLTA merupakan solusi untuk mengurangi emisi. PLTA dinilai sebagai pembangkit yang paling ramah lingkungan selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
“EBT jawaban untuk mewariskan iklim yang lebih baik buat generasi ke depan. Energi fosil cadangannya tinggal 10 tahun. Kita harus hijrah ke EBT,” ujarnya.
PLTA dengan nilai proyek 1,6 miliar dollar Amerika Serikat tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2022. PLTA itu dirancang untuk menghasilkan daya listrik 510 megawatt .
Senior Advisor Bidang Lingkungan PT North Sumatera Hydro Energy Agus Djoko mengatakan, pembangunan ini akan menggunakan lahan seluas 122 hektar sebagai tapak bangunan. Sebanyak 66 hektar untuk genangan, sedangkan sisanya power house, jalan, camp, dan sebagainya.
"Paling nanti mungkin ada lapangan parkir nambah dikit, tapi yang tapak bangunan struktur 122 hektar," ujarnya.
Orangutan tapanuli
Salah satu kekhawatiran LSM terhadap pembangunan PLTA Batang Toru adalah rusaknya habitat orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis). Ekosistem Batang Toru menjadi satu-satunya habitat 800 individu orangutan tapanuli yang baru ditemukan beberapa waktu lalu.
Pembangunan jalan dan sutet dalam pembangunan PLTA akan memotong habitat orangutan. Ini dikhawatirkan membuat ruang gerak orangutan terputus karena mereka berpindah tempat dengan memanfaatkan pohon. Akibatnya, orangutan terisolasi dan terjadi perkawinan sekerabat (imbreeding) yang berisiko menimbulkan kecacatan dan kepunahan secara perlahan (Kompas, 21 Agustus 2018).
Wiratno mengatakan, KLHK telah menurunkan tim pada 10-11 September 2018 untuk memastikan pembangunan PLTA tidak sampai mengganggu orangutan tapanuli. Dari pemantauan di lapangan, tim memberikan rekomendasi bahwa harus ada tim permanen yang bekerja di sana untuk memantau dampak pembangunan terhadap habitat dan pergerakan orangutan.
“Besok (14 September 2018) kita kirim tim lagi yang bertugas selama sebulan untuk memantau setiap hari,” ujarnya.
Tim KLHK juga melaporkan, ada tiga kemungkinan koridor dari timur ke barat yang perlu diasesmen secara detail oleh pakar, praktisi, dan pihak menaruh perhatian pada orangutan, termasuk perusahaan. Koridor bisa dijadikan ruang pergerakan bagi orangutan.
Dari temuan tim, orangutan tapanuli punya kemampuan adaptasi yang tinggi karena bisa punya sarang di berbagai tempat, termasuk di kebun campur masyarakat, meskipun tempat kesukaannya berada di ketinggian 600 MDPL. Tim menemukan tiga sarang baru orangutan di kebun masyarakat.
Wiratno menambahkan, selain memantau, tim baru yang dikirim juga akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait perubahan pola perjalanan orangutan selama masa pembangunan PLTA.
“Kami konsentrasi betul dengan orangutan tapanuli ini dan memastikan orangutan selamat selama proses dan setelah adanya pembangunan dengan kerja sama semua pihak. Tim akan memantau tiap hari. Tadi menteri sudah SK-kan tim. Jadi ini bentuk konkret kami terhadap orangutan dan habitatnya,” ujarnya.
Ismanto menambahkan, perusahaannya berkomitmen menjaga ekosistem, termasuk habitat orangutan tapanuli, dalam membangun PLTA. Untuk menjaga agar ruang gerak tidak terputus, perusahaan membuatkan tempat penyeberangan bagi orangutan dan primata lainnya.
Penolakan
Pada 8 Agustus 2018, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat izin lingkungan pembangunan PLTA Batang Toru yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Walhi menilai proyek itu mengancam keseimbangan Ekosistem Batangtoru yang merupakan habitat spesies kunci seperti orangutan tapanuli, harimau sumatera, beruang madu, dan tapir. Menurut Walhi, ancaman terbesar berasal dari pembangunan bendungan seluas 90 hektar, terowongan bawah tanah sepanjang 13,5 kilometer, pembukaan jalan, dan areal pembuangan material galian (Kompas, 9/8/2018).
Manajer Kampanye Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung mengatakan, Walhi tetap menolak pembangunan PLTA Batang Toru. Pembangunan PLTA akan merusak habitat satwa yang ada di kawasan tersebut, termasuk orangutan. “Pembangunan jalan akan memperdalam akses manusia ke habitat orangutan,” ujarnya.
Terkait gugatan ke pengadilan, Walhi akan terus melanjutkan upayanya. Saat ini, gugatan tersebut dalam proses pengadilan. “Dari awal, di dalam AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), tidak ada opsi perlindungan terhadap orangutan. Kami berharap proyek dihentikan. Kalau nanti sudah terlanjur kalah (di pengadilan) pasti rugi juga di mereka (pemerintah dan perusahaan). Habitat yang terlanjur rusak juga mahal upaya pemulihannya,” ujarnya.
(YOLA SASTRA)
