3 Tahun untuk Perencanaan SDGs, Saatnya Pelaksanaan

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO (ICH)

Paparan Deputi Bappenas Subandi Sardjoko, Senin (20//3018) di Jakarta, dalam diskusi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia telah menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk merencanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pelaksanaan di lapangan agar mulai dikerjakan seiring dampak perubahan iklim yang semakin membawa bencana di dunia.

Indonesia sebagai negara yang turut menyusun draf pembangunan berkelanjutan bisa menjadi contoh dan acuan negara-negara dunia. Di sisi lain, sebagai negara kepulauan serta berpopulasi terbesar keempat terbesar di dunia, berbagai tantangan menjadi kendala serta memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

“Sebanyak 20 persen dari waktu untuk pencapaian SDGs sudah dihabiskan untuk membuat perencanaan yang baik. Saat ini saatnya eksekusi,” kata Yanuar Nugroho, Deputi pada Kepala Staf Kepresidenan, Senin (20/8/2018) di Jakarta,usai menjadi pembicara dalam diskusi “Sustainability for All: Towards an SDG Focused Roadmap in Indonesia”.

Sebanyak 20 persen dari waktu untuk pencapaian SDGs sudah dihabiskan untuk membuat perencanaan yang baik. Saat ini saatnya eksekusi.

Diskusi ini merupakan hasil kerja sama UN Environment, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Tropical Landscape Finance Facility (TLFF). Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur Eksekutif UN Environment Erik Solheim dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir turut memberikan sambutan.

Kompas

Menteri koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan menjadi pembicara kunci dalam diskusi, Senin (20/8/2018) di Jakarta.

Yanuar Nugroho mengatakan eksekusi dalam pencapaian SDGs membutuhkan koordinasi antarkementerian yang lebih baik. Hal itu disebabkan semua kementerian memiliki peta jalan per sektor diselaraskan dengan capaian SDGs.

Subandi Sardjoko, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, 94 indikator dari 169 indikator dalam SDGs termakhtub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Itu sudah diterjemahkan lebih rinci dalam Rencana Aksi Nasional 2017-2019 yang diluncurkan Wakil Presiden Jusuf Kalla bulan Juni 2018.

“Sekarang Bappenas menyiapkan roadmap (peta jalan pencapaian SDGs) sampai 2030,” kata dia. Peta jalan ini menjadi acuan bagi penyusunan tiga RPJMN mendatang, termasuk memasukkan indikator-indikator pencapaian SDGs yang belum masuk ke dalam Peta Jalan 2030.

Di luar jalur

Terkait capaian SDGs sejauh ini, Subandi mengatakan masih seperti tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Salah satunya adalah, isu yang masih di luar jalur (off track) yaitu penurunan angka kematian ibu dan penurunan gizi buruk pada anak.

Ia mengingatkan, pendekatan SDGs berbeda dengan pendekatan MDGs. Pendekatan SDGs memakai pendekatan dari bawah serta melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah termasuk pemerintah daerah, sektor privat, akademisi atau ahli, organisasi nonpemerintah, dan media.

Saat ini pemerintah daerah sedang menyiapkan rencana aksi daerah yang lebih rinci dari RAN. “Ini nanti disesuaikan dengan visi dan misi bupati serta gubernur. Jadi SDGs sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata dia.

Rencana Aksi Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres berisi 17 tujuan dan 169 target pencapaian SDGs yang  dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional (RPJMN).