Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Naderev Madla Sano memberikan sambutan kepada awak kapal Rainbow Warrior di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (23/4/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Pencemaran udara dan pemanasan suhu bumi yang disebabkan pembangkit listrik tenaga uap menjadi perhatian utama Greenpeace dalam misi penyelamatan lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan didorong agar tidak ada ketergantungan dengan sumber energi batu bara. Komitmen pemerintah pun diperlukan dalam upaya tersebut.
Pesan dan juga kritik atas pencemaran udara dan pemanasan suhu bumi itu menjadi tujuan utama pelayaran Kapal Rainbow Warrior. Kapal milik Greenpeace itu mengusung tema “Jelajah Harmoni Nusantara” sebagai bentuk dukungan bagi energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik.
Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Naderev Madla Sano mengatakan, tingkat ketergantungan terhadap energi fosil, seperti minyak, gas, dan batu bara semakin memperburuk pencemaran polusi udara. Hal itu bukan hanya menjadi masalah Indonesia, tetapi dunia.
“Kami di sini ingin menyuarakan bahwa kita sangat membutuhkan udara bersih. Kehadiran energi kotor dari energi fosil membuat perubahan suhu dan pencemaran udara yang berat,” ujar pria yang akrab disapa Yeb Sano usai acara penyambutan Kapal Rainbow Warrior di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (23/4/2018). Kapal tersebut telah berada di perairan Indonesia selama hampir dua bulan.
Yeb mengatakan, saat ini kebutuhan terhadap energi terbarukan sedang gencar dilakukan oleh sekitar 100 kota di seluruh dunia. Kota-kota tersebut telah menggunakan energi terbarukan minimal sebesar 70 persen. Ia berharap berlabuhnya kapal Rainbow Warrior di Jakarta dapat menjadi ajakan pemerintah kota Jakarta untuk menjadi pionir dalam upaya pengurangan sumber polusi dengan menerapkan energi terbarukan.
“Kota-kota lain telah beralih ke energi terbarukan karena mereka tahu ancaman polusi udara. Situasi ini benar-benar genting dan kami harap Jakarta bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.
NIKOLAUS HARBOWO
Pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono
Pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti pemanfaatan sel surya, angin, dan air. Namun, sayangnya saat ini potensi energi terbarukan masih kurang dari 10 persen.
“Sampai saat ini kita masih sangat kecanduan dengan energi kotor karena hampir lebih dari 60 persen sumber energi kita secara keseluruhan berasal dari energi batu bara,” ucapnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi menilai, penutupan PLTU secara serentak dapat menimbulkan masalah baru karena Indonesia masih tergantung dengan pemanfaatan batu bara. Produksi batu bara Indonesia per tahun sekitar 450 juta ton. Dari jumlah tersebut, pemanfaatan batu bara sekitar 80 juta ton, sisanya diekspor.
“Jadi potensi kita besar. Kalau tiba-tiba disetop, lalu kita pakai apa? Kita menunggu energi terbarukan ini meningkat, sambil pelan-pelan secara gradual kita kurangi penggunaan batu bara,” ujarnya.
Namun, Rinaldy mengatakan, upaya pengendalian itu tetap dilakukan. Saat ini setiap PLTU dengan kapasitas di atas 600 megawatt (MW) harus menggunakan teknologi ramah lingkungan atau super critical technology.
“Jadi, kita pakai batu bara tetapi dengan energi bersih,” ujarnya.
Rinaldy menjelaskan, dalam upaya mengurangi pencemaran udara, pemerintah juga telah menetapkan target pemanfaatan energi terbarukan pada 2025, yakni sebesar 23 persen. Perencanaan itu harus didukung oleh setiap pemerintah daerah dengan menyusun kebijakan energi daerah.
“Kami harap di akhir 2018 ini, kebijakan itu selesai dan kami minta untuk utamakan energi terbarukan,” ujarnya.
NIKOLAUS HARBOWO
Penampakan Kapal Rainbow Warrior di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (23/4/2018).
Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andhika Prastawa mengatakan, dalam upaya mencapai target pemanfaatan energi terbarukan, pihaknya mencanangkan gerakan nasional sejuta surya atap di Jakarta. Konsep yang ditawarkan adalah setiap bangunan memiliki 1 meter persegi panel surya yang berkapasitas listrik sebesar 1 kilowatt (KW). Bila ada 1 juta bangunan, itu berarti terdapat 1 gigawatt (GW).
“Pemerintah menargetkan pemanfaatan energi surya pada 2025 itu sebesar 6,4 GW. Jadi, kami bisa berkontribusi sekitar 1/6. Pemerintah tinggal berpikir sisanya,” ucap Andhika. Adapun, saat ini, program tersebut baru diterapkan di sekitar 230 bangunan.
Andhika menyadari, kendala pemanfaatan energi surya ini adalah biaya panel surya yang mahal. Ia menyebut, setiap 1 meter persegi panel surya dapat menghabiskan uang sekitar 1.000 dollar Amerika Serikat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pendanaan.
“Perlu kebijakan penting untuk membuat harga energi terbarukan itu lebih murah, seperti memberikan subsidi atau memberikan kemudahan bagi industri pembuatan solar sel agar biaya produksi bisa murah. Kalau murah, masyarakat dengan sendiri menggunakannya,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dasrul Chaniago mengatakan, PLTU bukan menjadi sumber masalah pencemaran udara di kota-kota besar, seperti Jakarta. Menurut Dasrul, masalah di kota-kota besar adalah emisi kendaraan bermotor.
“Kalau mau menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta, pemerintah setempat harus ada pengendalian motor yang masuk ke jalan utama,” ujarnya. Dasrul menyebut, emisi kendaraan bermotor menyumbang 80 persen pencemaran udara di Jakarta.
