Swasta Berperan Penting Tingkatkan Mutu Pendidikan
Oleh
·3 menit baca
PACITAN, KOMPAS - Swasta melalui pendanaan tanggungjawab sosial perusahaan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia, kurikulum, manajemen, dan sarana prasarana oleh swasta dapat disesuaikan dengan standar mutu pendidikan nasional.
Hal itu yang ditempuh oleh PT Astra International Tbk melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim (YPA-MDR) dengan model pembinaan pendidikan eskalator atau berjenjang mulai sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan sekolah menengah kejuruan negeri dalam satu kecamatan.
Pada Rabu (8/11), Ketua Pengurus YPA-MDR Herawati Prasetyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman, dan Bupati Pacitan Indartato meresmikan pembangunan gedung baru SMKN2 Donorojo di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
Di Donorojo, YPA-MDR sejak 2012 merintis program mutu pendidikan di SDN Kalak 1 dan 2, SDN Sendang 1 dan 3, SDN Widoro 2, SMPN 2 Donorojo, dan SMKN 2 Donorojo. Pembinaan di Pacitan merupakan kelanjutan kegiatan YPA-MDR sejak 2006 di Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta), Kabupaten Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur).
YPA-MDR telah menyalurkan donasi lebih dari Rp 200 miliar untuk pembinaan 54 SDN, 9 SMPN, dan 4 SMKN yang sekaligus menyentuh 905 guru dan 16.508 siswa. Dari Rp 200 miliar itu, senilai Rp 35 miliar telah dialokasikan untuk Pacitan termasuk Rp 8 miliar untuk pembangunan gedung baru SMKN 2 Donorojo.
Pola yang ditempuh oleh YPA-MDR merupakan pembinaan sekolah dalam klaster kecamatan secara berjenjang. Diharapkan pola itu mendorong siswa sasaran menjadi lulusan bermutu yang berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah. Di SMKN 2 Donorojo, pembinaan melalui pembentukan program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Sebelumnya, APHP bernama Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian yang berdiri pada tahun ajaran 2016/2017. Program studi dibangun disesuaikan dengan kecakapan hidup mayoritas warga Donorojo sebagai petani dan nelayan.
“Program ini merupakan tanggungjawab kami terhadap masyarakat melalui pendidikan khususnya di daerah prasejahtera,” ujar Herawati.
Kepala SMKN 2 Donorojo Amanudin Ashari mengungkapkan, lembaga ini pada awalnya merupakan SMK PGRI 2 Pacitan yang didirikan pada 2000 dengan program studi Akuntansi. Pada 2011, SMK PGRI 2 Pacitan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan diikuti perubahan nama menjadi SMKN 2 Donorojo dan penambahan program studi Teknik Komputer dan Jaringan. Pada 2016, pengelolaan SMK sesuai amanat undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Saiful mengatakan, melalui program YPA-MDR siswa siswi SMKN 2 Donorojo akan mengikuti teaching factory (TeFa). Hal itu semacam kursus pengembangan kemampuan kewirausahaan agar lulusan siap mendirikan dan mengelola usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Pacitan tidak kehilangan generasi muda yang merantau ke kota hingga mancanegara untuk bekerja. Dengan membangun UMKM, para lulusan diyakini berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian daerah.
Saiful mengatakan, mendorong penerapan ISO 9001 yang merupakan standar internasional sistem manajemen. Selain itu, mengintegrasikan program studi dengan teknologi informasi komunikasi. SMKN2 Donorojo diharapkan menjadi lembaga pendidikan berwawasan global pada 2020.
Menurut Saiful, program YPA-MDR ke SMKN 2 Donorojo sesuai dengan program Pemprov Jatim untuk peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan vokasi atau kejuruan. Pemprov Jatim mendorong perbandingan siswa siswi SMKN dan SMAN ialah 70:30. "Kondisi sekarang belum ideal karena masih lebih banyak siswa ke SMA," katanya.
Indartato mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam peningkatan mutu pendidikan. “Astra yang ada di Jakarta saja peduli dengan Pacitan maka kami sudah seharusnya menjaga dan lebih peduli lagi,” katanya.
Menurut Indartato, pemerintahannya segera mengatasi kekurangan guru. Di SDN dari kebutuhan 3.727 guru yang tersedia saat ini 2.428 guru atau kurang 34 persen. Untuk SMPN dari kebutuhan 1.021 guru yang ada saat ini 865 atau kurang 15 persen. “Ini menjadi tanggungjawab kami agar pendidikan di Pacitan tidak tertinggal,” ujarnya.