Minim Peta untuk Rencana Detail Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS — Rencana detail tata ruang yang harus disusun pemerintah kabupaten dan kota belum didukung peta skala 1:5000 dalam jumlah memadai. Peta berskala besar yang tersedia masih 1 persen dari seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 515. Ketersediaan peta yang minim ini karena fasilitas pemetaan dan tenaga kerja yang terbatas.Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial (BIG) Mulyanto Darmawan, Senin (18/9), mengatakan hal ini terkait dengan Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri oleh Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin, akhir pekan lalu. Saat ini, kata Mulyanto, citra satelit resolusi tinggi untuk mendukung pembuatan peta skala 1:5000 sudah mencakup 60 persen. Sementara yang sudah diproses hingga menjadi peta skala besar itu baru 1 persen, yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.Pemrosesan citra satelit menjadi peta, kata Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG Ida Herliningsih, memerlukan koreksi elevasi dengan ortorektifikasi dan digitasi. Proses tersebut memakan waktu lama karena keterbatasan alat dan tenaga pelaksana di BIG. Untuk digitasi tutupan lahan ada delapan lapis yang harus dilengkapi antara lain untuk penunjukan batas wilayah, elevasi. Proses ini memakan waktu empat bulan untuk setiap lembar peta. Di antara kabupaten/kota yang telah memiliki peta skala besar itu, lanjut Darmawan, Kota Sabang menjadi contoh. Untuk sebagian kota ini bahkan telah ada peta skala 1:2000. Pemetaan skala besar ini dilakukan setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Pembuatan peta ini didukung sejumlah negara donor melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Pulau Nias. Pemutakhiran data spasial ini dilakukan tahun ini. Pembuatan peta dilakukan melalui foto udara. Digitasi dan pembuatan peta Sabang 1:5000 akan diselesaikan akhir tahun ini. Selanjutnya untuk pembuatan peta tematik Kota Sabang, pada Jumat (15/6) diresmikan pendirian Laboratorium Sistem Informasi Geografi yang akan dikembangkan menjadi Pusat Data Informasi Geospasial. "Penyediaan peta tematik akan diutamakan untuk sektor pariwisata dan perikanan sesuai pembangunan potensi unggulan daerah tersebut," ujar Hasanuddin. (YUN)