logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiMomentum Benahi Perencanaan Jakarta

Momentum Benahi Perencanaan Jakarta

JAKARTA KOMPAS &mdash Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bisa menjadi momentum untuk membenahi perencanaan kota ini Dengan wacana pemindahan ibu kota konsep proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang target utamanya mengamankan Jakarta sebagai ibu kota negara harus diti

· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bisa menjadi momentum untuk membenahi perencanaan kota ini. Dengan wacana pemindahan ibu kota, konsep proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang target utamanya mengamankan Jakarta sebagai ibu kota negara harus ditinjau ulang. "Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menjadi bertentangan dengan proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang lebih dikenal dengan NCICD," kata Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo, di Jakarta, Rabu (5/7). Widodo mengatakan, jika rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain bakal dimulai 2018 dan diprediksi memakan waktu tiga tahun, estimasinya harus selesai pada 2020 atau 2021. Padahal, cetak biru NCICD yang telah diperbarui pada akhir 2016 salah satunya menyiapkan "Tahap D" yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan adalah periode 2017-2019. Tahap D berupa pembangunan tanggul pantai sepanjang 20,1 kilometer, drainase, pompa, dan pintu air yang diperkirakan menyedot anggaran Rp 3,7 triliun. Widjo Kongko, ahli kelautan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, juga mendukung agar pemerintah mengkaji ulang rencana penataan pantai utara Jakarta. Alasan awal mengenai urgensi proyek PTPIN ini adalah untuk melindungi ibu kota negara. Dengan rencana pemindahan ibu kota, latar belakang proyek yang akan memengaruhi cetak birunya perlu dikaji ulang. Sebelumnya dia mengkritik sebagian proyek ini, terutama terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa dan pulau-pulau reklamasi. Tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi itu justru akan menjadi masalah baru bagi ekologi Jakarta. Ketua Umum Ahli Perencanaan Kota Indonesia Bernadus Djonoputra mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan serta-merta mengurangi beban kota ini jika konsep pengembangannya tidak dibenahi. "Kalaupun fungsi pelayanan pemerintahan pusat jadi dipindahkan, jumlah penduduk Jakarta akan terus tumbuh selama fungsi ekonomi dan perdagangan tetap ada di kota ini," katanya. (aik)

banner registration
Lanjutkan baca artikel ini dan artikel lainnya dengan daftar akun Kompas.id.
Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Dapatkan akses tanpa batas ke seluruh artikel premium dengan berlangganan Kompas.id.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor:
Bagikan
Memuat data..