logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiKorupsi Amdal Sumber Kerusakan Lingkungan

Korupsi Amdal Sumber Kerusakan Lingkungan

JAKARTA KOMPAS &mdash Terungkapnya praktik suap demi memuluskan perizinan pembangunan di Kota Cilegon Banten merupakan puncak gunung es dari buruknya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan Hal itu menyebabkan pembangunan tak terkendali sehingga memicu masalah lingkungan dan sosialPer

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Terungkapnya praktik suap demi memuluskan perizinan pembangunan di Kota Cilegon, Banten, merupakan puncak gunung es dari buruknya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Hal itu menyebabkan pembangunan tak terkendali sehingga memicu masalah lingkungan dan sosial."Perusahaan penyusun amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) hampir selalu mendapat pengesahan studinya melalui suap. Kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2013 dan 2015 terkait suap atau peran perizinan dan hilangnya potensi pendapatan negara menunjukkan hal itu," kata Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo, Senin (25/9).Sebelumnya KPK telah menangkap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyad, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Cilegon Ahmad Dita Prawira, serta tiga pejabat dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Mereka diduga terlibat suap demi memuluskan rekomendasi amdal pembangunan pusat perbelanjaan Transmart (Kompas, 24/9). Hariadi yang menjadi anggota Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam-KPK menemukan banyak kasus penyusunan amdal sarat korupsi. "Banyak ditemui, dalam rapat teknis ataupun rapat komisi di panitia amdal provinsi atau kabupaten, perusahaan penyusun amdal harus menyerahkan sejumlah uang. Selain untuk honorarium rapat-rapat, uang itu juga digunakan untuk pejabat setingkat kepala dinas terkait yang bisa mendapat Rp 30 juta hingga Rp 35 juta dalam pengesahan dokumen itu," ujarnya.Hariadi menambahkan, banyak konsultan tak mau menanggung biaya pengesahan amdal dan menyerahkannya kepada pemohon. Sebab, harga pengesahan untuk praktik suap amat mahal, bisa seharga biaya penyusunannya itu sendiri. Fenomena itu yang terlihat dalam penyuapan amdal di Kota Cilegon. Selain kasus korupsi, lanjut Hariadi, substansi amdal kerap dimanipulasi, terutama terkait pendapat dan persetujuan masyarakat. Cara manipulasi itu antara lain dengan "membeli" fotokopi kartu penduduk kepada kepala desa yang kemudian dibuat pernyataan persetujuan atas nama warga masyarakat. Modus lain adalah melaksanakan wawancara sekaligus mendapat tanda tangan warga yang diwawancarai, lalu isi wawancara dimanipulasi sehingga mayoritas warga setuju. "Dengan dokumen amdal yang sudah disetujui dan persyaratan administrasi perizinan lainnya, perusahaan menjadi sah untuk bekerja di tempat tertentu meski kenyataannya masih mendapat tentangan dari masyarakat," ucapnya. Kondisi itu kerap memicu sengketa sosial dan masalah lingkungan. Hariadi mengatakan, saat ini niat membuat amdal lebih untuk memenuhi syarat administrasi izin, bukan untuk melindungi lingkungan atau menghindari sengketa sosial. Oleh karena itu, sudah waktunya meninjau ulang semua regulasi terkait amdal. "Kewenangan perubahan ini ada di KLHK. Sebagai dokumen ilmiah, amdal seharusnya terbuka bagi publik dalam prosesnya. Harus jelas siapa penyusun dan laporannya. Begitu juga dengan standar pengesahaannya," ujarnya. Karena itu, panitia penilai harus diposisikan netral, misalnya menyatakan tak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan penilaian. Jika tak memenuhi standar itu, semestinya dokumen amdal batal dengan sendirinya.Komisi penilaiEko Teguh Paripurno, geolog dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, menambahkan, buruknya produk amdal juga disebabkan Komisi Penilai Amdal (KPA) lebih sering berpihak kepada investor. Komisi itu dinilai kurang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. "Masalahnya, KPA yang biasanya dari kalangan akademisi ini dipilih BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk tingkat daerah dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di tingkat nasional. Jarang dipilih yang benar," katanya. Etty Riyani, ahli limbah berbahaya dan beracun dari Institut Pertanian Bogor, memaparkan, banyak anggota KPA tak sesuai bidang keahlian. Itu bertujuan hanya untuk memberi legitimasi dan meloloskan amdal. "Kalau KPA kritis terhadap investor, biasanya akan diganti. Saya punya pengalaman itu, tak dipakai lagi di kementerian dan satu kabupaten karena bicara apa adanya sesuai keahlian. Amat tergantung pimpinan pemerintahan," kata Etty yang kini menjadi KPA Provinsi Banten. (AIK)

banner registration
Lanjutkan baca artikel ini dan artikel lainnya dengan daftar akun Kompas.id.
Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Dapatkan akses tanpa batas ke seluruh artikel premium dengan berlangganan Kompas.id.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor:
Bagikan
Memuat data..