logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiBeri Perhatian pada Upaya Konservasi

Beri Perhatian pada Upaya Konservasi

YOGYAKARTA KOMPAS &mdash Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta memberi perhatian pada upaya konservasi air dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Pengaturan konservasi air dinilai penting untuk menjamin kelestarian sumber-sumber air bagi masyarakat Jangan s

· 2 menit baca

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta memberi perhatian pada upaya konservasi air dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Pengaturan konservasi air dinilai penting untuk menjamin kelestarian sumber-sumber air bagi masyarakat. "Jangan sampai soal konservasi air terlupakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air," kata peneliti dari World Agroforestry Centre, Beria Leimona, dalam pertemuan ilmiah tahunan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, Rabu (13/9), di Yogyakarta. RUU Sumber Daya Air disusun untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2015. Naskah akademik RUU itu disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi itu akan menjadi RUU inisiatif DPR. Beria memaparkan, draf RUU Sumber Daya Air lebih banyak mengatur aspek ekonomi dan sosial dari sumber daya air. Adapun aspek lingkungan dari sumber daya air belum banyak diatur. "Dari pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, soal lingkungan paling sedikit dibahas di RUU Sumber Daya Air," ujarnya. Padahal, soal konservasi air ialah amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No 7/2004. Selain itu, konservasi air jadi aspek penting pengelolaan sumber daya air. Sebab, tanpa upaya konservasi, kelestarian dan ketersediaan sumber daya air bisa terancam. Perlu koordinasiPengaturan konservasi air dalam RUU Sumber Daya Air harus menyesuaikan dengan aturan. Jadi, DPR perlu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Center for Regulation, Policy, and Governance Mohamad Mova Al'Afghani menilai, draf RUU Sumber Daya Air memiliki kelemahan. Soal alokasi air, RUU itu memprioritaskan pertanian rakyat daripada kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk minum, mencuci, dan mandi. "Ini perlu dibenahi," ujarnya. Mova menambahkan, RUU Sumber Daya Air mengutamakan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Padahal, sebagian BUMN dan BUMD juga berorientasi mencari laba. Untuk itu, RUU Sumber Daya Air seharusnya mengutamakan unit pelaksana teknis (UPT) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan SPAM. "Hak penguasaan negara (atas sumber daya air) lebih bisa dilakukan pada UPT dan UPTD," katanya. (HRS)

Editor:
Bagikan
Memuat data..