logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiLembaga Kalender Negara Dibutuhkan

Lembaga Kalender Negara Dibutuhkan

JOMBANG KOMPAS &mdash Indonesia dinilai membutuhkan lembaga negara yang memiliki otoritas menetapkan kalender Sebab ada perbedaan standar penetapan kalender antarkelompok masyarakat sehingga perlu penetapan kalender sebagai acuan bagi masyarakat Penetapan itu bisa dipakai untuk melayani kepent

· 2 menit baca

JOMBANG, KOMPAS — Indonesia dinilai membutuhkan lembaga negara yang memiliki otoritas menetapkan kalender. Sebab ada perbedaan standar penetapan kalender antarkelompok masyarakat sehingga perlu penetapan kalender sebagai acuan bagi masyarakat. Penetapan itu bisa dipakai untuk melayani kepentingan masyarakat terkait jadwal penetapan peristiwa.Hal itu mengemuka dalam Mudzakarah (Diskusi) Ilmu Falak, di Pondok Pesantren Salafiyah Seblak, Kamis (7/9), di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketua Lajnah (Lembaga) Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hendro Setyanto yang menjadi pembicara diskusi menjelaskan, kebutuhan adanya lembaga kalender negara bukan semata-mata untuk mencegah perdebatan di antara umat Islam. Keberadaan lembaga itu juga untuk kepentingan lebih luas. Penetapan kalender oleh negara tidak ditujukan untuk memaksa penetapan hanya dengan satu tafsir. Jadi, itu bertujuan menetapkan konsekuensi kalender terhadap kepentingan masyarakat lebih luas. Ia mencontohkan, penetapan jadwal liburan, cuti, dan hari raya keagamaan. Manfaat lain adalah untuk menentukan jadwal penerbangan, layanan katering haji, jadwal penerimaan haji, dan penetapan musim.Beda tafsirGuru Besar Astronomi Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung Moedji Raharto mengungkapkan, penetapan standar kalender oleh lembaga kalender telah dinanti komunitas ilmuwan astronomi dan ilmu falak nasional. Sebab, berulang-ulang ada beda pandangan dan tafsir tentang hari raya Idul Fitri antarkelompok umat Islam karena beda tafsir hukum Islam (fikih). Dengan adanya lembaga kalender negara, masyarakat bisa memiliki standar yang diputuskan negara melalui para pakar ilmu falak nasional. Beberapa tahun lalu beda penetapan dengan sistem hilal dan rukyat mengakibatkan dua organisasi masyarakat (ormas) Islam melaksanakan shalat Id pada waktu berbeda.Nantinya, lembaga kalender negara bisa membuat hasil kajian dengan sebanyak mungkin pakar ilmu falak. Jadi lembaga kalender itu semacam lembaga penelitian dan pengembangan yang mengkaji, memutuskan, dan memberi standar bagi negara. Dengan demikian, kantor-kantor bisa mengetahui kapan hari raya keagamaan. (ODY)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..