Melanjutkan Perjuangan Kartini Membumikan Kesetaraan
Perjuangan RA Kartini menginspirasi para perempuan di Tanah Air. Isu yang disuarakan Kartini masih terjadi hingga kini.
BADUNG, KOMPAS — Peringatan Hari Kartini menjadi momentum untuk menghormati perjuangan RA Kartini yang tanpa lelah berusaha mewujudkan emansipasi perempuan. Karena itu, upaya membumikan kesetaraan perempuan dan laki-laki perlu terus dilanjutkan.
Terkait hal itu, kaum perempuan di Tanah Air harus menyuarakan kembali aspirasi dan kepentingan perempuan, kaum disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, masyarakat daerah terpencil kepulauan dan pegunungan, termasuk perempuan penyintas kekerasan.
Hal ini diutarakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada puncak Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan 2024 sekaligus peringatan Hari Kartini, Sabtu (20/4/2024), di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali.
”Perjuangan Kartini belum selesai. Kita menyambungkan suara yang diperjuangkan lebih dari 100 tahun lalu melalui Munas Perempuan yang kedua pada tahun 2024,” ujar Bintang Darmawati pada munas yang mengusung tema ”Perempuan Bagi Bumi Pertiwi” ini.
Sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Kartini, Menteri PPPA mengawali pidato peneguhan perjuangan perempuan dengan membacakan surat-surat Kartini yang yang ditujukan kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri pada 7 Oktober 1900.
Salah satu petikan surat itu berbunyi, ”Saya tahu, jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak dan lubang; jalan itu berbatu-batu, terjal, licin, belum dirintis! Dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya sudah akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia.”
”Sebab jalan tersebut sudah terbuka dan saya turun membantu menerabas jalan yang menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan bumiputra.”
Surat tersebut amat kuat menggambarkan cita-cita dan daya juang seorang perempuan muda belia yang hidup dalam tiga lapis belenggu yang begitu berat. Namun, dia dapat menembusnya dengan pikiran-pikiran yang maju melampaui zamannya.
Meski Kartini lahir sebagai kaum bangsawan, tak terelakkan kehidupannya sebagai perempuan menjadi marjinal dan ia terus melawannya.
”Kartini tidak pernah menyerah dengan situasi yang menekan di segala sisi kehidupannya. Ia tak berhenti berpikir, mengasah kesadarannya tentang perempuan, tentang penindasan pribumi dan adat istiadatnya,” ujar Bintang Darmawati saat mengakhiri pembacaan surat Kartini.
Agenda penting
Karena itu, semua perempuan didorong untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan, kaum disabilitas, serta kelompok marjinal melalui sembilan agenda atau isu yang dibahas dalam Munas Perempuan 2024.
Munas tersebut digelar atas kolaborasi 11 organisasi mitra Inklusi dengan Kementerian PPPA dan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Kartini tidak pernah menyerah dengan situasi yang menekan di segala sisi kehidupannya. Ia tak berhenti berpikir, mengasah kesadarannya tentang perempuan, tentang penindasan pribumi dan adat istiadatnya.
Sembilan agenda itu, antara lain, meliputi kemiskinan perempuan (perlindungan sosial), perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, serta kekerasan pada perempuan dan anak.
Baca juga: Pastikan Berpartisipasi dalam Pembangunan, Ribuan Perempuan Ikuti Musyawarah Nasional
Rekomendasi Munas Perempuan 2024 yang berisi sembilan isu tersebut menjadi usulan dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Menteri PPPA, setidaknya ada lima kekuatan dan tantangan perempuan, dengan banyak aspek, yang penting diteguhkan bersama, antara lain perempuan dengan latar belakang apa pun memiliki hak sama dan perempuan korban bukan aib/kesalahan.
Beberapa aspek lainnya meliputi perempuan sebagai sumber pengetahuan, kepemimpinan perempuan adalah keniscayaan dalam pembangunan, dan penting bagi perempuan untuk berorganisasi.
”Kehadiran Ibu-ibu sekalian di Munas Perempuan ke-2 memberi arti penting dalam meneguhkan posisi perempuan di Tanah Air sebagai bagian tonggak sejarah bangsa," ungkap Bintang Darmawati.
Ketika semakin banyak perempuan berdaya, dampaknya tidak hanya menguatkan dirinya, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. ”Karena itu, suara perempuan merupakan napas bagi bumi pertiwi dan bagian dari penentu masa depan bangsa," ujarnya.
Sebelum pidato peneguhan perjuangan perempuan oleh Menteri PPPA, perwakilan mitra Inklusi, Misiyah, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahaya tampil bersama membacakan pengantar Munas Perempuan 2024.
Keduanya menegaskan, Munas Perempuan 2024 menjadi milik semua perempuan Indonesia. Sebab, acara itu merupakan forum strategis untuk menjawab isu krusial tentang partisipasi bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan dan marjinal di Indonesia.
”Sebab, mayoritas dari 1.500 peserta yang hadir dalam munas tersebut berasal dari komunitas-komunitas dari desa daratan, pesisir, pegunungan, kepulauan terpencil, masyarakat adat, dan wilayah rawan bencana,” papar Misiyah, yang juga aktivis dari Kapal Perempuan.
Baca juga: Aneka Produk Mitra INKLUSI Dipamerkan Jelang Munas Perempuan 2024 di Bali
Titi Eko menegaskan, Munas Perempuan ke-2 merupakan wujud nyata aksi kolaboratif yang membuka ruang bagi perempuan, penyandang disabiltas, dan kelompok marjinal lain untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara inklusif.
Tak hanya itu, Munas Perempuan merupakan realisasi komitmen tinggi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal serta memastikan tidak ada seorang pun tertinggal berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif.
Seusai peneguhan perjuangan perempuan dari Menteri PPPA, perwakilan dari 11 organisasi mitra Inklusi tampil satu per satu menyampaikan presentasi usulan perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok marjinal untuk perencanaan pembangunan 2025-2029.
Presentasi berdasarkan sembilan agenda/isu yang dibahas di munas tersebut, dilanjutkan dengan tanggapan dari perwakilan kementerian/lembaga.
Munas diakhiri dengan penyerahan dokumen perencanaan pembangunan 2025-2029 usulan perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok marjinal kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami.
Semua usulan yang disampaikan dalam munas tersebut menegaskan bahwa presentasi tersebut bukan tidak saja untuk memahami isu besar, tetapi juga menyelami suasana kebatinan yang dihadapi perempuan saat ini.
”Tema Munas Perempuan sekaligus menegaskan betapa penting memperkuat peran perempuan dalam pembangunan atas dasar kesetaraan dan menempatkan perempuan sebagai agen perubahan dan motor penggerak transformasi masyarakat melalui pembangunan berkeadilan,” tutur Amich.