Waspadai Celah Korupsi Rencana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

DOK POLRES ACEH BARAT

Kapolres Aceh Barat Ajun Komisaris Besar Bobby Aria Prakasa memperlihatkan sejumlah alat bukti dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Aceh Barat, Kamis (23/8/2018), di Mapolres Aceh Barat. Sebanyak lima tersangka ditetapkan dalam kasus kutipan komisi dana alokasi khusus untuk rehabilitasi sekolah.

JAKARTA, KOMPAS — Wacana pengalokasian dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk program makan siang gratis dinilai rawan disalahgunakan. Data menunjukkan dana BOS selama ini sudah sering dikorupsi dari level terendah di sekolah.

Hal ini berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch tahun 2021, praktik korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor di Indonesia, bersama dengan sektor anggaran desa, pemerintahan, transportasi, dan perbankan. Dari 240 kasus korupsi sektor pendidikan selama 2016-2021, korupsi dana BOS menjadi yang terbanyak, yakni 52 kasus.

Sebanyak 37 kasus atau 71 persen di antaranya terjadi di level sekolah dan selalu melibatkan kepala sekolah, serta 14 kasus lainnya terjadi di level dinas pendidikan daerah. Modus paling umumnya dengan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban fiktif.

Ini program sebenarnya tujuannya apa? Beragam kabar yang masih simpang siur yang diterima masyarakat.

Sepanjang periode tahun tersebut, tercatat sudah ada 113 tersangka korupsi dana BOS yang 87 orang di antaranya warga sekolah, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, dan pihak lain di sekolah. Tersangka lainnya melibatkan orang dari instansi lain, seperti pegawai dinas pendidikan, kejaksaan, kepala daerah, dan swasta.

”Program makan siang gratis dengan BOS ini celah korupsinya cukup tinggi. Pemerintah harus hati-hati betul soal bagaimana mencegah korupsinya. Jangan sampai program ini justru jadi bancakan baru korupsi dan merugikan anak-anak sebagai penerima manfaat,” kata peneliti ICW, Almas Sjafrina, Senin (4/3/2024).

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina (kanan) berbicara dalam acara peluncuran pandangan Indonesia Corruption Watch terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi tahun 2023 di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, awal Januari 2023.

Menurut Almas, prinsip transparansi perlu ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Peran komite sekolah yang berintegritas sangat krusial untuk memastikan dana BOS menjadi tepat guna melahirkan generasi masa depan yang berkualitas.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai program makan siang gratis bagi siswa yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini sedari awal tidak jelas konsep dan tujuannya. Jika disebut untuk penanganan masalah tengkes (stunting), pemberian makan siang gratis anak sekolah adalah keliru karena yang seharusnya diintervensi adalah pemenuhan gizi bagi ibu hamil.

”Ini program sebenarnya tujuannya apa? Beragam kabar yang masih simpang siur yang diterima masyarakat. Ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan lain sebagainya,” tutur Ubaid.

Baca juga: Bila Pakai Dana BOS, Makan Siang Gratis Malah Gerogoti Kesejahteraan Guru

Ubaid menilai, program makan siang gratis belum terlalu mendesak untuk diterapkan. Dia menyarankan, anggaran yang diperkirakan jumbo itu lebih baik digunakan untuk memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.

Menurut kalkulasi Indonesia Food Security Review (IFSR), program makan siang gratis perlu biaya 30 miliar dollar AS atau sekitar Rp 450 triliun. Angka ini didapatkan jika menggunakan acuan Rp 15.000 per porsi makan siang gratis.

”Banyak sekolah yang bangunannya rusak, masak dipaksakan makan siang gratis daripada memperbaiki fasilitas. Bagaimana pula nasib guru-guru honorer yang disubsidi oleh dana BOS? Bisa puasa sepanjang tahun mereka karena tidak dapat gaji,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Siswa SDN Sukadaya 02 belajar beralaskan lantai dan plafon yang keropos di Kampung Pengarengan, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhir Agustus 2022.

Penanganan kekerasan di sekolah

Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG) Muhammad Mukhlisin juga menolak usulan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Menurut dia, selain untuk operasional sekolah, dana BOS sebaiknya difokuskan juga untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

YCG mencatat setidaknya selama 2023 terjadi 139 kasus kekerasan dan 19 korban meninggal. Belakangan juga masih terjadi kasus kekerasan dan perundungan, seperti yang terjadi di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dan di Pondok Pesantren Tartilul Qur’an (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

”Kita tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban perundungan dan kekerasan dari waktu ke waktu. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, slogan Indonesia Emas 2045 hanya pepesan kosong,” kata Mukhlisin.

Baca juga: Makan Siang Gratis, IKN, sampai ”Food Estate”, dari Mana Anggarannya?

Sementara itu, sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum memberikan penjelasan terkait wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Wacana penggunaan dana BOS ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto.

Airlangga menyampaikan wacana tersebut saat melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Pemerintah sekarang juga sudah membahas program ini walaupun Komisi Pemilihan Umum belum resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.