Sukarelawan Perempuan Pantau Pemilu, Disabilitas dan Warga Lansia Jadi Perhatian

Sejumlah perempuan turun memantau pencoblosan hingga penghitungan suara untuk mengawal pemilu berjalan jujur dan adil.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Petugas KPPS mengenakan pakaian adat daerah saat menyiapkan dokumen pemilu di TPS 118, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, Rabu (14/2/2024), mendapat perhatian khusus dari komunitas dan organisasi perempuan dan disabilitas. Selain mendorong perempuan dan disabilitas menggunakan hak pilih, di sejumlah tempat para perempuan aktivis memantau pemungutan suara di wilayahnya masing-masing.

Sejumlah organisasi perempuan bahkan menyiapkan sukarelawan-sukarelawan yang turun langsung memantau aktivitas di tempat pemungutan suara (TPS), mulai proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. ”Sukarelawan pemantau kami datang ke TPS sejak awal,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Para sukarelawan pemantau diminta membantu bila ada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang datang ke TPS. Sukarelawan akan meminta petugas di TPS mendahulukan disabilitas dan lansia. ”Apalagi di Jakarta dan sekitarnya, pagi tadi hujan,” ujarnya.

Baca juga: Pemilu 2024 Jangan Pinggirkan Pemilih Rentan, seperti Tunawisma hingga Penderita HIV

Dari pemantauan di lapangan, sukarelawan KPI melaporkan, di sejumlah TPS beberapa pemilih disabilitas dan warga lansia agak kesulitan mengaksesnya. Di TPS tersebut kurang aksesibel, seperti bilik suara sangat sempit dan penerangannya kurang.

Warga penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 118 Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Untuk memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil, KPI juga menggerakkan ribuan anggotanya di semua daerah untuk menjadi sukarelawan pemantauan pemilu baik secara mandiri maupun terafilisasi dengan lembaga pemantau pemilu dan platform digital pemantau pemilu. ”Sukarelawan kami minta hadir sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara. Kami ingin mengawal agar pemilu berjalan tanpa ada intimidasi, dan aksesibel bagi para kelompok rentan,” kata Mike.

Pemantauan juga dilakukan para anggota Sekolah Perempuan yang tergabung dalam Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL Perempuan). Para pemantau dari sekolah perempuan mendatangi TPS dan mengawasi proses di TPS.

”Anggota Sekolah Perempuan ikut dalam jaringan Jaga Pemilu, mengikuti pendidikan politik bagaimana memantau pelaksanaan pemilu, dan identifikasi kerentanan kecurangan pemilu, bagaimana mengawal demokrasi, termasuk mendampingi para disabilitas dan lansia saat mengakses TPS,” papar Wakil Direktur Program KAPAL Perempuan Yusnaningsi Kasim.

Iklan

Untuk aksesibilitas bagi disabilitas netra penjangkauan TPS masih bisa di- manage sepanjang ada pendamping.

Pada Pemilu 2024 ini, lebih dari seribu sukarelawan sekolah perempuan mendedikasikan diri mereka menjadi sukarelawan Jaga Pemilu. Sukarelawan tersebut tersebar di 27 desa, 12 kabupaten/kota, dan sembilan provinsi. Mereka juga kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu mendeklrasikan kawal pemilu yang jujur dan adil.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 118 Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Para penyandang disabilitas antusias menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Untuk memantau Pemilu, selain bekal pengetahuan, para anggota sekolah perempuan di daerah menyiapkan diri sendiri secara swadaya. Misalnya mencetak sendiri kartu-kartu sukarelawan Jaga Pemilu.

Akses yang ramah

Ulfa mengatakan sejak pagi para sukarelawan sekolah perempuan terus melaporkan perkembangan di setiap TPS, termasuk melaporkan indikasi kecurangan. ”Ada juga yang melaporkan perlakuan terhadap pemilih lansia dan disabilitas. Misalnya ada TPS yang sudah sensitif, tetapi ada juga yang tidak ramah,” ujar Ulfa.

Baca juga: Gerakan Kawal Pemilu Terus Bermunculan

Bagi penyandang disabilitas, mengakses TPS menjadi tantangan tersendiri. Misalnya penyandang disabilitas netra, membutuhkan pendamping ketika harus mencari informasi para calon anggota legislatif yang jumlahnya sangat banyak di kertas suara.

”Dari informasi yang kami terima, mereka tadi berangkat ke TPS. Untuk aksesibilitas bagi disabilitas netra penjangkauan TPS masih bisa di-manage sepanjang ada pendamping. Saya rasa aksesibilitas menjadi tantangan untuk disabilitas daksa,” ujar Aria Indrawati Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni).

Ia mencontohkan, situasi seperti di Konsulat Jenderal di San Francisco tidak aksesibel, ada tangga-tangga ketika akan memasuki TPS sehingga harus diangkat kursi rodanya. Selain itu, template atau dami surat suara seharusnya ada di tiap TPS sehingga bisa diakses penyandang disabilitas netra.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 118 Cilandak Barat, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Aman Damanik, menambahkan, sejumlah TPS sudah cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun, pemilih membutuhkan waktu untuk mencoblos karena ada surat suara yang besar.

”Tahun ini lumayan lama proses mengantre, kemudian mencoblos, karena lumayan besar (kertas suara) seperti koran gitu. Mungkin rata-rata membutuhkan waktu 5-6 menit satu orang sehingga membuat antrean. Cukup membuat lama antreannya, saya hampir satu setengah jam menunggu,” katanya.