Upaya Akselerasi Transisi Energi Belum Muncul dari Ketiga Cawapres

Ketiga cawapres tidak menjelaskan upaya akselerasi transisi energi dan belum menegaskan komitmen menghapus energi kotor.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para calon wakil presiden tampil di babak terakhir dalam Debat Keempat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat keempat ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, serta Masyarakat Adat dan Desa.

JAKARTA, KOMPAS — Isu transisi energi secara umum telah disebut dalam debat setiap calon wakil presiden yang berlangsung di Jakarta, Minggu (21/1/2024). Namun, ketiga cawapres tidak menjelaskan upayanya dalam mengakselerasi transisi energi bersih serta belum menegaskan komitmen untuk menghentikan penggunaan energi kotor.

Isu transisi energi ini disampaikan ketiga kandidat dalam debat keempat antarcawapres yang mengusung tema ”Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, serta Masyarakat Adat dan Desa”.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menanggapi jalannya debat tersebut, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Pratama menyampaikan, ketiga cawapres tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengakselerasi transisi ke energi bersih. Padahal, hal tersebut bisa disampaikan melalui berbagai rencana, seperti alokasi berbagai anggaran untuk mempercepat transisi energi.

”Energi yang mengeluarkan emisi tinggi seperti batubara atau biomassa harus segera ditinggalkan. Caranya bisa dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber-sumber pendanaan lain,” ujarnya, Senin (22/1/2024).

Tommy mengatakan, dalam debat kemarin, rencana eksplorasi dan pemanfaatan sumber-sumber energi bersih rendah karbon masih belum terdengar secara konkret dari setiap kandidat. Ketiga cawapres juga belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan implementasi instrumen transisi energi lainnya.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Limbah sawit diangkut untuk diolah menjadi biogas di PT United Kingdom Indonesia Plantations di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (28/9/2022).

Program terkait bioenergi sempat dibahas dalam debat saat panelis memberikan pertanyaan kepada salah satu kandidat. Namun, isu ini tidak dibahas lebih lanjut.

Menurut Tommy, program transisi energi terutama terkait bioenergi seharusnya dijabarkan lebih lanjut karena implementasinya memiliki sejumlah catatan, seperti diversifikasi bahan baku. Padahal, seharusnya pengembangan bioenergi tidakbergantung pada bahan baku yang berasal dari hasil tanam, seperti sawit dankayu, karena dapat meningkatkan deforestasi.

”Penggunaan sawit untuk pengembangan biofuel (bahan bakar nabati) ini perlu dibatasi. Jadi, biofuel yang sangat bergantung pada sawit akan mendorong deforestasi dan hal ini kontraproduktif dengan upaya menurunkan emisi,” ujarnya.

Iklan

Baca juga: Isu Lingkungan Belum Terlalu Disoroti Ketiga Cawapres

Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga juga menyoroti terkait pengembangan bioenergi yang dapat meningkatkan deforestasi. Saat ini terdapat 13 perusahaan hutan tanaman energi (HTE) yang sudah melakukan deforestasi seluas 55.000hektar karena penerapan kebijakan bioenergi secara masif.

Ia pun memberikan catatan kepada tiga kandidat bahwa terdapat potensi deforestasi seluas 4,65 juta hektar. Hal ini bisa terjadi jika pengembangan biomassa yang diimplementasikan dengan co-firing (pembakaran dua material) tetap menggunakan tata kelola yang sama pada 52 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

DOKUMEN GREENPEACE

Setelah Sumatera dan Kalimantan, industri kelapa sawit menuju Papua. Perluasan kebun sawit dinilai menjadi salah satu pemicu deforestasi di Indonesia.

Traction Energy Asia, FWI, dan Trend Asia mendorong setiap capres-cawapres untuk mempunyai perhatian yang tinggi atas tata kelola bioenergi agar tidak abai terhadap aspek keberlanjutan dan keadilan.Di sisi lain, setiap kandidat juga perlu menunjukkan komitmen nol deforestasi dalam upaya transisi energi.

Pernyataan cawapres

Dalam berbagai sesi, mulai dari penyampaian visi-misi, tanya jawab, hingga penutup, tidak ada satu pun kandidat yang berkomitmen mempercepat penghentian penggunaan energi kotor, khususnya PLTU batubara. Pernyataan ketiga cawapres soal energi lebih banyak disampaikan saat menjawab pertanyaan panelis terkait bagaimana upaya ketiga kandidat dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan.

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menuturkan, dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon akan menyinggung terkait pajak karbon, penyimpanan karbon, dan penangkapan karbon. Ia pun akan mendorong transisi menuju energi hijau termasuk yang berbasis bahan bakar nabati dan tidak boleh terus bergantung pada energi fosil.

”Kita dorong terus energi hijau yang berbasis nabati seperti bioetanol, bioavtur, dan biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan adanya program B35 dan B40 (campuran bahan bakar nabati) telah menurunkan nilai impor kita dan meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri serta lebih ramah lingkungan,” tuturnya.

Baca juga: Analisis Debat Cawapres: Kelestarian Lingkungan Jadi Isu Penting

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, memandang komitmen pemerintah saat ini belum serius dalam melakukan transisi energi yang ditunjukkan dari penurunan target energi baru terbarukan (EBT) dan penundaan pajak karbon. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mempercepat implementasi pajak karbon sekaligus menjalankan transisi EBT.

Sementara cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tidak memberikan satu pernyataan pun terkait program transisi energi ke depan baik saat pemaparan visi-misi maupun penutup. Mahfud hanya menyinggung terkait persoalan penyelesaian sumber daya alamdan energiselalu harus diselesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.