Presiden Instruksikan Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan dan Riset
Presiden Jokowi kaget dengan rendahnya rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengoptimalkan pembiayaan pendidikan dan riset. Optimalisasi tersebut bukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan juga dari dana abadi yang dimiliki.
”Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund ini juga penting,” kata Presiden dalam sambutan saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Graha Unesa Kampus II Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1/ 2024).
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Forum Rektor Indonesia Muh Nasih.
Presiden menekankan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. ”Yang sering juga saya sampaikan yang bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mau terus belajar. SDM yang kuat fisik, mental, dan moralnya. SDM yang inovatif menghasilkan karya-karya yang berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis menjadi lembaga riset. Dengan jumlah dosen dan tenaga peneliti yang besar, Presiden Jokowi meyakini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi melalui riset yang berkualitas dapat terus diperkuat.
”Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa,” tuturnya.
Meskipun BRIN berperan sebagai orkestrator, peran perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan harus betul-betul diperkuat. ”Artinya lagi Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai itu yang gede jadi Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu nomor urut 1, entah itu 2, itu entah 3, tapi dimulai dulu,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi menambahkan bahwa optimalisasi anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan magister (S-2) dan doktoral (S-3) terhadap populasi produktif. Saat ini, lanjut Presiden, rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif di Indonesia cukup rendah, yaitu di angka 0,45 persen.
Suasana wisuda mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Periode I Wilayah 3 2018/2019 di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten, 27 November 2018.
”Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45 persen, 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen, jauh sekali,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan akan segera menggelar rapat dan mengambil kebijakan untuk mengatasi problem itu. ”Sekali lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita, tetapi apa pun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci,” tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa anggaran pendidikan di APBN selama 15 tahun dari 2009-2024 mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah naik dari Rp 1 triliun pada pertama kali dibuka hingga sudah mencapai Rp 139 triliun pada 2023. Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka.
Namun, jumlah penerima beasiswa LPDP ini dinilai masih sangat kurang. ”Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Memang butuh, sekali lagi butuh anggaran besar dan pembiayaan yang besar. Namun, tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga mendorong seluruh perguruan tinggi terus berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa. ”Saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia,” ucapnya.
Ketua Forum Rektor Indonesia Muh Nasih menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terlibat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Maju. Ia berharap Indonesia Maju yang ditargetkan terealisasi pada 2045 bisa dipercepat pada 2034.
Menurut Nasih, salah satu kunci menuju Indonesia Maju adalah kehadiran insan-insan Indonesia yang sehat, terdidik, dan terlatih. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang fokus di dunia pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
”Kami mendukung Pak Jokowi untuk bisa menyiapkan pemimpin yang kuat bagi bangsa dan negara Indonesia, yang terbaik harus mendapatkan kesempatan untuk mengelola dan atau menjadi dirigen dalam pengembangan bangsa ini,” katanya.