Penilaian Kinerja Guru Disederhanakan

Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara akan mengurangi beban administrasi guru.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani (kanan) bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto (kiri) meresmikan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar yang kini terintegrasi dengan e-kinerja BKN, di Jakarta, Selasa (19/12/2023). Fitur ini resmi digunakan guru dan kepala sekolah mulai Januari 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dijanjikan tidak lagi menjadi beban administrasi yang memberatkan para guru. Pelaporan kinerja guru dan kepala sekolah mulai Januari 2024 disederhanakan dan fokus pada peningkatan kualitas kerja karena sudah diintegrasikan antara Platform Merdeka Mengajar dan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani saat kegiatan Rilis Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah di Jakarta, Selasa (19/12/2023), mengatakan, Kemendikbudristek bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang lebih praktis. Hal itu dilakukan dengan menambah fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform tempat guru belajar dan berbagi ini sudah diunduh hampir 3 juta guru.

”Jadi, guru dan kepala sekolah tidak lagi menyiapkan pelaporan kinerja dengan dokumen yang membebani, tidak lagi terpisah. Kita ingin penilaian kinerja ini berdampak langsung pada pembelajaran. Dengan melakukan pengelolaan kinerja di PMM, sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN (Sistem Informasi Aparatur Sipil negara/SIASN). Selain untuk guru dan kepala sekolah ASN, fitur ini bisa juga untuk yang non-ASN di sekolah swasta,” ujar Nunuk.

Baca juga: Pendidikan Jangan Dikelola Sekadar Penuhi Standar Administrasi

Nunuk mengatakan, melalui kebijakan ini, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik. Pertama, praktis karena dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi berkurang. Kedua, relevan karena praktik kinerja mengacu pada delapan indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan sehingga pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Ketiga, berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Guru SDN Menteng 02 Jakarta Pusat, Supri Riyadi (58, kanan) dan Ervin Trisworo (41, kiri), mendiskusikan materi pada Platform Merdeka Mengajar di Perpustakaan SDN Menteng 02 Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Platform Merdeka Mengajar mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, dan berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat.

”Selain itu, guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kinerjanya. Guru dan kepala sekolah semakin mudah melakukan tiga tahap pengelolaan kinerja di PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja,” ujar Nunuk Suryani.

Fokus pada pembelajaran

Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN.

Untuk guru, ada delapan pilihan inidkator kinerja, yakni keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, serta instruksi pembelajaran. Namun, untuk setiap periode penilaian, guru cukup memilih fokus pada satu indikator yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan institusi setelah berdiskusi dengan kepala sekolah.

Terobosan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam pembangunan pendidikan.

Adapun untuk kepala sekolah, indikator kinerja terdiri dari memandu perencanaan pembelajaran, komunikasi visi-misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik kepemimpinan, serta refleksi program pengembangan kompetensi guru. Indikator ini pun cukup dipilih satu untuk setiap periode penilaian, yang berlangsung dua kali setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember).

”Sebelum transformasi penilaian kinerja ini, tekanannya lebih untuk mencapai kinerja sempurna, tetapi hasilnya hanya melahirkan perubahan di atas kertas karena fokusnya administrasi. Nantinya, perubahan nyata diharapkan terjadi karena para guru dan kepala sekolah melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Adapun atasan dan pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik,” tutur Nunuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, saat ini ada 1,7 juta ASN dari total 4,4 juta guru atau 38 persen guru. Penyiapan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang terintegrasi antara PMM dan e-kinerja BKN disiapkan sekitar delapan bulan lalu.

”Dulu pendekatan pengelolaan lebih berat ke admimistrasi sehingga sibuk mengumpulkan bukti dan lupa tugas pokok untuk mengurus karier. Harapannya, kini jadi lebih fleksibel dan dinamis karena tidak terkonsentrasi mengumpulkan bukti-bukti untuk peningkatan karier karena sudah terintegrasi,” ujar Haryomo.

Menurut dia, guru selama ini susah naik pangkat atau jenjang karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit. Hal ini akibat tidak ada bukti administratif yang mendukung.

Baca juga: Menanti Janji Penataan Guru yang Lebih Baik

Kini, penilaian lebih fokus pada kinerja yang sesuai kebutuhan organisasi. Penilaian kinerja ini bisa dikonversi menjadi angka kredit agar guru fokus meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan memenuhi kewajiban lainnya.

”Adanya fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini dalam rangka untuk memperoleh guru profesional dengan penilaian kinerja yang obyektif, transparan, dan akuntabel. Terobosan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam pembangunan pendidikan. Dengan demikian, guru dapat menghasilkan kinerja terbaik unutk meningkatkan capaian hasil pendidikan,” kata Haryomo.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Reza Sitanggang, guru SMPN 1 Baktiraja, mengawasi murid-muridnya yang mengerjakan ujian akhir semester ganjil di rumah warga di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (7/12/2023). Kondisi sekolah tertutup longsoran batu dan lumpur.

Tony Natalian Sahertian, guru SMPN 4 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, mengatakan, fitur ini lebih ringkas, mudah dikerjakan, dan lebih berbobot. Beberapa bulan lalu, ia sudah mengikuti uji coba fitur pengelolaan kinerja guru.

”Secara administrasi kini tidak ribet. Selain itu, ada interaksi antara kepala sekolah dan guru untuk memilih satu indikator. Jadi, ada diskusi, ada masukan dan arahan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan di sekolah,” ujar Tony.

Kepala SD Negeri Widoro, Yogyakarta, Sri Haryati mengatakan, penilaian kinerja kini menjadi lebih sederhana. Apalagi para guru umumnya sudah kenal dengan PMM. Untuk perencanaan kini mengacu pada rapor pendidikan sekolah dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran.

”Untuk tugas tambahan yang dilakukan guru bisa dikonversi untuk penilaian sebagai peningkatan diri. Para guru pun akan bersemangat untuk mengambil kesempatan tugas tambahan sebagai bagian pengembangan diri,” kata Sri.