Komunike Kebijakan Pendidikan untuk Presiden Terpilih
Presiden terpilih diminta tak asal membuat gebrakan baru. Cukup pertahankan hal baik dan menyempurnakan hal kurang pas.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F11%2F25%2Ff4e3d794-5c2a-4543-b036-d9f58341241f_JPG.jpg){kind=logo}
Para pelajar Sekolah Alam Prasasti, Kampung Piket Indah, Desa Sukatenang, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bermain bersama di taman sekolah mereka pada Selasa (24/11/2020) siang. Anak-anak itu merupakan anak yang sempat putus sekolah, anak yatim piatu, dan anak dari keluarga miskin.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan bisa membuat sistem pendidikan nasional menjadi lebih baik. Bukan dengan asal membuat gebrakan baru, tetapi tak sesuai, melainkan mempertahankan hal baik dan menyempurnakan hal kurang pas serta menciptakan inovasi pengembangan yang lebih bermakna.
Hal ini disampaikan Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia yang terdiri atas 17 lembaga penggiat pendidikan, antara lain Unicef, Tanoto Foundation, SMERU, Indonesia Mengajar, Inspirasi, INOVASI, Quizizz, Rumah Kepemimpinan, Filantropi Indonesia, dan Article 33 Indonesia.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Perkumpulan ini melahirkan komunike kebijakan bersama yang memuat delapan isu utama pendidikan yang harus diselesaikan pemerintah. Sejumlah isu tersebut meliputi, antara lain, inklusivitas pendidikan, kompetensi guru dan dosen, kurikulum dan metode belajar-mengajar, ekosistem pembelajaran yang dinamis, serta digitalisasi pendidikan.
”Dokumen ini langkah awal menguraikan prinsip-prinsip utama yang memandu respons dan komitmen kami terhadap tindakan spesifik untuk mendorong kemajuan dan kesetaraan pendidikan nasional melalui reformasi kebijakan pendidikan di Indonesia,” kata Kepala Perencanaan dan Kerja Sama Tanoto Foundation Aryanti Savitri di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Pelajar penyandang disabilitas, Nissi Taruli, membacakan dokumen komunike kebijakan bersama yang dibuat Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia kepada perwakilan tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Komunike kebijakan ini dirancang dari tingkat daerah hingga nasional sepanjang tahun 2023. Ide, pengalaman, pembelajaran, dan praktik baik sepanjang tahun menjadi modal utama dalam memecah tantangan dunia pendidikan di Indonesia hari ini.
Mahasiswi penyandang disabilitas, Nissi Taruli Felicia Naibaho, menyampaikan, kesempatan mengenyam pendidikan adalah hak bagi semua anak bangsa sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang inklusif.
Siapa pun capresnya pasti mau kualitas pendidikan lebih baik, tidak perlu diperdebatkan.
Pendidikan inklusi yang diinginkan Nissi dan kelompok disabilitas bukan hanya dengan memasukkan pelajar difabel ke sekolah reguler. Pendidikan inklusi juga mesti menciptakan sistem pendidikan yang membuat mereka nyaman dan aman ketika belajar di sekolah inklusi.
”Pendidikan inklusi tidak boleh sekadar basa-basi karena akan berdampak pada stigmatisasi. Masih adanya segregasi antara sekolah umum dan khusus, contohnya perbedaan kurikulum antara sekolah luar biasa dan reguler yang masih timpang,” kata Nissi.
Baca juga: Skor PISA 2022 Indonesia Turun, Peringkat Naik
Dia berharap presiden terpilih nanti bisa membuat kebijakan berdasarkan kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak. Prinsip pendidikan inklusi adalah tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, semua anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas.
Mutu guru
Guru dari Nusa Tenggara Timur, Alfred Boby Tangkonda, mengatakan, permasalahan guru hari ini bukan hanya tentang jaminan kesejahteraan. Guru membutuhkan banyak pelatihan untuk berkembang serta melahirkan didikan yang berkualitas dan relevan.
Selain itu, mereka juga perlu regulasi kompetensi standar yang mengatur standar kompetensi guru. Misalnya melalui indikator penilaian kerja serta kerangka kerja mendukung pendidik berdasarkan regulasi yang ada, seperti Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru.
”Pandemi Covid-19 telah menyadarkan kita betapa pentingnya teknologi dalam proses belajar dan mengajar, guru di daerah harus melek teknologi dan literasi digital demi mendidik anak bangsa. Oleh karena itu, infrastrukturnya harus inklusi. Pastikan internet dapat diakses secara luas di Indonesia,” kata Alfred.
Alfred menegaskan, guru adalah tumpuan pendidikan yang perlu mendapatkan banyak perhatian karena pengaruh guru sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Perlu sinergi di antara semua pemangku kepentingan pendidikan agar kebijakan berkelanjutan.
Mahasiswi Universitas Diponegoro, Sekar Berliana, menambahkan, dunia pendidikan tinggi juga perlu mendapatkan sorotan tajam. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di 2021 baru mencapai 39,37 persen. Artinya, masih banyak lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat tidak bisa melanjutkan pendidikannya.
Untuk itu perlu pengembangan kualitas semua universitas hingga berstandar internasional, menguatkan ekosistem riset, menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia kerja, meningkatkan karakter kepemimpinan kepada mahasiswa, hingga melibatkan insan akademisi di dalam masyarakat. Dengan begitu, lulusannya menjadi berdampak dan berkelanjutan.
”Akses, kualitas, dan kemampuan semuanya harus diperhatikan secara simultan. Kita harus dorong perguruan tinggi untuk dapat mencetak generasi yang lebih baik,” kata Sekar.
Baca juga: Indonesia Masih Hadapi Tantangan Kualitas Pendidikan
Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia menyerahkan dokumen komunike kebijakan bersama kepada perwakilan tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Selain tiga poin tersebut, komunike ini mendorong keterlibatan orangtua dan masyarakat untuk berkolaborasi membangun masa depan pendidikan serta mendorong pemerintah melakukan digitalisasi pendidikan yang inovatif. Semua demi menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman dan aman, termasuk dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan.
Dokumen komunike kebijakan bersama ini diserahkan langsung oleh konsorsium kepada perwakilan tim pemenangan ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Ketiganya sepakat membawa komunike ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program-program jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung terpilih nanti.
”Siapa pun capresnya pasti mau kualitas pendidikan lebih baik, tidak perlu diperdebatkan,” kata Rian Ernest, perwakilan tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang diamini juga oleh perwakilan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca juga: Akses Warga Membaca Buku Masih Terbatas
