Seusai Bicara di COP28, Presiden Jokowi Tiba di Tanah Air

Presiden Joko Widodo tiba di Tanah Air seusai menghadiri rangkaian kegiatan World Climate Action Summit COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN-MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (3/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah hal telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini mencakup upaya Indonesia mencapai target penyerapan karbon bersih hingga keterbukaan berbagai pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menginformasikan, setelah menempuh penerbangan sekitar 10 jam dari Dubai, Presiden beserta rombongan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, (3/12/2023).

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden terlebih dahulu transit di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk mengisi bahan bakar.

Turut menyambut Presiden di bawah tangga pesawat, yakni Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Karyoto, Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Bambang Gunarto, dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian P Damanik.

Baca juga: Dunia Sepakati Akselerasi Aksi Iklim Bersama

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Suasana lokasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP28 di Dubai Expo, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11/2023).

Dalam rangkaian kegiatan WCAS COP28, Presiden menyampaikan upaya Indonesia mencapai target net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Hal ini ditempuh melalui langkah sistematis dan inovatif, salah satunya dengan menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan yang mencakup sekitar 66 juta hektar hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.

”Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektar lahan terdegradasi dan 3 juta hektar lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600.000 hektar lahan mangrove,” kata Presiden dalam Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam WCAS COP28, di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Jokowi: Indonesia Butuh Rp 15.439 Triliun untuk Transisi Energi

Kepala Negara pun mengajak para pemimpin negara terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan. Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.

”Indonesia telah menginisiasi kerja sama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan,” ujar Presiden.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Presiden COP28 Sultan Al Jaber saat meresmikan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP 28 di Dubai Expo, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11/2023).

Saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat China (RRC) dalam rangkaian WCAS COP28 di Dubai, Presiden mengatakan, COP28 merupakan salah satu wadah untuk memperkuat implementasi dalam melakukan aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim.

”COP28 harus menjadi ajang untuk memperkuat implementasi, bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional,” ujar Presiden.

COP28 harus menjadi ajang untuk memperkuat implementasi, bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris agreementharus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai dengan kemampuan nasional.

Sehubungan dengan hal itu, Indonesia mendukung G77 dan RRC serta turut mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama. Ada tiga poin yang disampaikan Presiden.

Pertama, Presiden mengundang semua pihak menguatkan kerja sama Selatan-Selatan dengan menghidupkan kembali Semangat Bandung. Hal tersebut karena solidaritas kesetaraan dan kolaborasi sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim global.

”Melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah memberikan pelatihan penanganan iklim untuk kawasan Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik,” kata Presiden.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peluncuran Bursa Karbon Indonesia dalam acara yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Bursa karbon

Kedua, menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Keketuaan Indonesia pada konferensi internasional telah menghasilkan sejumlah aksi dan pandangan menghadapi perubahan iklim global.

”Keketuaan Indonesia di ASEAN telah mewujudkan taksonomi ASEAN. Presidensi G20 Indonesia membentuk skema pembiayaan campuran dan platform negara. Bursa karbon Indonesia juga sudah beroperasi sejak September lalu,” kata Presiden.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon menyebutkan, bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Perdagangan karbon ialah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp 3.000 Triliun

Adapun yang dimaksud dengan unit karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam satu ton karbon dioksida yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Ketua OJK Mahendra Siregar saat itu menuturkan, salah satu amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah perluasan kewenangan OJK. Hal ini termasuk dalam pengaturan dan pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Melalui kewenangan tersebut, OJK diharapkan dapat menyiapkan regulasi terkait dengan bursa karbon sekaligus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Menindaklanjuti amanat tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK No 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Sebagai tindak lanjut Peraturan OJK itu, Mahendra menuturkan, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon di Indonesia.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN-LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi G77 dan Republik Rakyat China dalam rangkaian World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).

Saat berpidato di Dubai, Presiden juga menuturkan arti penting kohesivitas dan inklusivitas dalam pemenuhan agenda global. Presiden mendorong inventarisasi global atau global stocktake dapat merefleksikan kebutuhan pendanaan negara berkembang serta komitmen negara dari negara maju yang belum terpenuhi.

”Struktur pendanaan loss and damage jangan berbentuk utang yang membebani dan harus mudah diakses,” ujar Presiden.

Baca juga: Indonesia Serukan Pendanaan Transisi Energi

Selain itu, transparansi dan kepastian dalam target pendanaan baru secara kolektif harus dilakukan dengan didukung sumber daya dan teknologi yang memadai. ”Melalui upaya kita bersama, G77 and China, dapat menjadi motor penggerak agenda iklim dunia,” kata Presiden.

Di sela-sela rangkaian kegiatan WCAS COP28, Presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan delegasi yang turut hadir dalam konferensi tersebut. Presiden juga menghadiri kegiatan Zayed Sustainability Award yang diselenggarakan oleh Pemerintah Uni Emirat Arab.