Salah satu poin utama dari Pekan Kebudayaan Nasional 2023 adalah merekomendasikan kawasan pemajuan kebudayaan.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kebudayaan dapat menghadirkan berbagai solusi atas krisis sosial, ekonomi, dan ekologi. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu dijadikan sebagai landasan untuk menentukan arah pembangunan nasional.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengatakan, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi modal penting dalam menjawab berbagai tantangan saat ini. Namun, hal itu memerlukan kesadaran bahwa kebudayaan tidak sekadar untuk dilestarikan, tetapi sebagai sumber daya untuk melahirkan solusi dari banyak persoalan.
”Kita sangat berharap kebudayaan menjadi landasan arah pembangunan dan semuanya harus bekerja ke arah situ,” ujarnya saat penutupan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 di Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Akan tetapi, menurut Hilmar, pengumpulan informasi mengenai kekayaan budaya di Tanah Air masih belum utuh. Selama ini, berbagai ekspresi budaya, seperti prasasti, nyanyian, dan tenun memang telah didokumentasikan dan dikembangkan. Namun, belum dioptimalkan untuk menjawab berbagai tantangan.
PKN 2023 yang berlangsung pada 20-29 Oktober mengambil tema ”Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan”. Puncak PKN yang memasuki fase ”bagi” digelar di 40 titik di Jakarta dan sekitarnya. Selain pameran, fase ini juga menggelar tur, perjamuan, konferensi, lokakarya, instalasi, dan gelar wicara.
Hilmar menuturkan, tema PKN itu dipilih karena saat ini Bumi sedang menghadapi masalah besar akibat krisis iklim dan masalah lingkungan lainnya. Hal ini turut berdampak terhadap kehidupan manusia, termasuk menghadapi ancaman krisis pangan.
”Menyuarakan isu ini secara mengena dengan bahasa kebudayaan adalah tugas sangat penting. PKN menjadi platform untuk itu dan kemudian melihat bagaimana berbagai sumber daya kebudayaan berkontribusi bagi solusinya,” jelasnya.
Salah satu hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kebudayaan, yang termasuk bagian dari PKN, juga menyebutkan, kebudayaan dapat menjadi jalan keluar dari potensi krisis sosial, ekonomi, dan ekologi. Pelaku dan pengelola kebudayaan di tingkat akar rumput merupakan aktor penting dalam mengontekstualisasikan sumber daya kebudayaan.
Kawasan pemajuan kebudayaan menjadi salah satu gagasan yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Hilmar, hasil Musrenbang Kebudayaan itu sejalan dengan hasil Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 pada 23-27 Oktober. Kongres ini menghasilkan setidaknya sepuluh gagasan dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.
Gagasan-gagasan itu, di antaranya, menegaskan kebudayaan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi keindonesiaan, pendidikan yang berkebudayaan merupakan ”sekolah kehidupan”, serta perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif. Selain itu, kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman, teknologi digital untuk mengolah data raya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dan model APBN/APBD juga diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.
Hilmar berharap hasil Musrenbang Kebudayaan berkontribusi bagi rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. ”Semoga pembuat kebijakan di bidang pembangunan juga menyadari dan bisa mengintegrasikan sudut pandang, paradigma, dan pengetahuan berbasis kekayaan budaya lokal,” jelasnya.
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Taufik Hanafi menuturkan, rekomendasi Musrenbang Kebudayaan akan menjadi masukan penting bagi perencanaan pembangunan. Apalagi saat ini pihaknya sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
”Di dalam dokumen RPJPN ini peran kebudayaan mendapatkan posisi yang sangat kuat. Terdapat beberapa transformasi penting yang akan dilakukan,” katanya.
Ismal Muntaha, salah satu inisiator Jatiwangi Art Factory, di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Minggu (29/10/2023).
Ismal Muntaha, salah satu inisiator Jatiwangi Art Factory, yang membacakan hasil Musrenbang Kebudayaan, menyampaikan, kawasan pemajuan kebudayaan menjadi salah satu gagasan yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Kawasan ini merupakan model perencanaan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai penghuni ruang dan pemilik kebudayaan.
”Kawasan pemajuan kebudayaan merupakan tonggak penting model pembangunan yang berorientasi pada kebudayaan,” ujarnya.