logo Kompas.id
HumanioraPublik Bisa Ikut Bahas Aturan...
Iklan

Publik Bisa Ikut Bahas Aturan Turunan Undang-Undang Kesehatan

Keterbukaan pemerintah dalam proses pembahasan aturan turunan dari UU Kesehatan diharapkan juga dilakukan pada proses perumusan dan penentuan substansi dalam aturan tersebut. Keterlibatan semua pihak amat diperlukan.

Oleh
DEONISIA ARLINTA
· 3 menit baca
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) menyerahkan berkas terkait RUU Kesehatan kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) menyerahkan berkas terkait RUU Kesehatan kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan aturan turunan dari implementasi Undang-Undang Kesehatan telah dimulai. Proses penyusunan pun akan dilakukan terbuka dengan melibatkan partisipasi publik secara luas. Meski demikian, sejumlah pihak berharap agar keterbukaan juga dilakukan pada proses perumusan hingga pengesahan aturan turunan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, pemerintah memastikan proses penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan dilakukan secara terbuka dan transparan. Partisipasi publik pun dilibatkan seluas-luasnya, baik melalui pertemuan daring maupun luring.

Editor:
ICHWAN SUSANTO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000