34 Pemerintah Daerah Terima Penghargaan Nirwasita Tantra
Inovasi daerah dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan menjadi kunci terjaminnya kelestarian lingkungan di daerah. Peran eksekutif dan legislatif DPRD juga sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan.
Oleh
PRADIPTA PANDU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 34 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten menerima penghargaan Nirwasita Tantra 2022. Pemerintah daerah tersebut dinilai telah merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan.
Penghargaan Nirwasita Tantra 2022 diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Penerima Nirwasita Tantra untuk masing-masing kategori tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 723, 937, dan 938. Total penghargaan ini diberikan kepada 21 kepala daerah, 21 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan 34 pemerintah daerah (pemda).
Penerima Nirwasita Tantra untuk tingkat provinsi adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta. Kemudian penerima Nirwasita Tantra kepada pemda tingkat kota untuk kategori kota besar, sedang, dan kecil meliputi Surabaya, Balikpapan, Padang, Banjarmasin, Semarang, Sukabumi, Probolinggo, Palu, Surakarta, Jambi, Bontang, Payakumbuh, Madiun, Padang Panjang, dan Magelang.
Sementara pada tingkat kabupaten untuk semua kategori, Nirwasita Tantra diberikan kepada Kabupaten Lumajang, Tuban, Jombang, Lamongan, Pasuruan, Sukoharjo, Temanggung, Karanganyar, Magetan, Madiun, Dharmasraya, Bangka Tengah, Belitung Timur, Tabalong, dan Polewali Mandar.
Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan, Nirwasita Tantra merupakan penghargaan pemerintah yang diberikan kepada pemda atas keberhasilan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan ataupun program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
”Kita tahu persis bahwa tidak mudah untuk merumuskan serta menjaga kebijakan dasar, kebijakan operasional, dan pelaksanaannya di lapangan bagi pemda. Ini terutama pada subyek sumber daya alam dan lingkungan yang kita sebut konsistensi,” ujarnya.
Menurut Siti, green leadership merupakan sebuah kepemimpinan dengan perspektif lingkungan. Ciri-ciri pokok dari kepemimpinan model ini adalah semangat, proaktif, penuh inisiatif, dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta.
Kepemimpinan model ini memiliki visi pada keseimbangan antara daya topang ekologi dan pembangunan, fisik maupun nonfisik. Di sisi lain, pemimpin juga mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal akses tiap sumber daya.Pemimpin kemudian akan memformulasi kebijakan ramah lingkungan sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain pemerintah pusat, kata Siti, pemda juga mempunyai kontribusi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Inovasi-inovasi daerah dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan menjadi kunci terjaminnya kelestarian lingkungan di daerah.Peran eksekutif dan legislatif DPRD juga sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan ini.
”Belum semua daerah dapat terpilih untuk menerima penghargaan ini. Namun, tentu kita tetap semangat dalam mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik lagi dan untuk dapat menerima penghargaan pada tahun berikutnya,” tuturnya.
Tim Panelis Nirwasita Tantra 2022 Soeryo Adiwibowo mengatakan, para kepala daerah tidak hanya menjalankan aktivitas roda pemerintahan, tetapi juga harus mempunyai jiwa yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Tim panelis pun melakukan seleksi penilaian terhadap pimpinan kepala daerah dan DPRD dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan maupun program kerja terutama sesuai dengan fenomena global yang dihadapi.
”Terdapat 225 daerah yang mengirimkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada KLHK. Dari jumlah tersebut, daerah yang terendah mengirimkan dokumen adalah pemerintah kabupaten dan tertinggi dari pemerintah provinsi,” ucapnya.
Menurut Soeryo, salah satu kendala yang dihadapi kepala daerah dalam mengikuti Nirwasita Tantra ini adalah terbatasnya tenaga ahli yang dapat mendukung penyusunan dokumen indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Pemerintah kabupaten/kota yang berada di Jawa lebih banyak yang mengirimkan dokumen dibandingkan pemda di wilayah timur sehingga ke depan perlu arahan yang lebih kuat dalam mengatasi kendala ini.