Enam Provinsi Fokus Antisipasi Kekeringan dan Karhutla
Sampai pertengahan tahun 2023, udara panas di Indonesia masih akan terus dirasakan di sejumlah wilayah. Pemerintah bersiap menghadapi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan rekayasa cuaca.
Oleh
Agustinus Yoga Primantoro
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memfokuskan upaya antisipasi bencana di enam provinsi yang secara historis tergolong sebagai kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Abdul Muhari saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/4/2023). Peningkatan suhu di sejumlah kota di Indonesia beberapa waktu terakhir, kata Abdul, berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih tinggi.
”Informasi mengenai potensi risiko bencana kekeringan telah kami terima sejak Januari 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Secara historis, enam daerah itu memang kerap dilanda karhutla setiap tahunnya. Namun, tiga tahun terakhir tidak signifikan karena masih terjadi La Nina sehingga, begitu kebakaran, hujan turun,” ujarnya.
Modifikasi juga akan dilakukan terus-menerus hingga fase kekeringan ini terlewati atau saat musim hujan akhir tahun 2023.
Berdasarkan informasi dari BMKG, fase La Nina diperkirakan selesai pada 2022 atau paling lambat pada Maret 2023 sehingga kekeringan dan kenaikan suhu berpotensi akan terjadi pada 2023. Lalu, pada April hingga Mei 2023, Indonesia akan kembali ke iklim yang sebenarnya sebelum masuk ke fase El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada 2024.
Abdul menambahkan, upaya antisipasi bencana kekeringan dan karhutla telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berisi tentang tugas dan kewenangan kementerian/lembaga terkait karhutla di bawah Komando Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam). Kementerian/lembaga terkait antara lain BMKG, BNPB, pemerintah daerah (pemda), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
”Kami sudah menggelar rapat koordinasi sejak akhir Januari 2023 dan membahas mengenai pengerahan satgas darat yang dikoordinasikan oleh KLHK, dan pengerahan satgas udara di bawah koordinasi BNPB. Kami akan mengerahkan satuan-satuan perangkat dan personel helikopter patroli, helikopter water bombing, dan tim operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Kedua helikopter itu telah disiagakan di enam provinsi prioritas sebelum musim panas mulai terjadi,” paparnya.
Garda depan
Selain itu, pemerintah daerah menjadi garda depan dalam mengantisipasi karhutla di wilayahnya. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri menjelaskan, pemda berperan dalam melakukan pemantauan, memberikan peringatan, serta melakukan deteksi dini karhutla.
”Perlu dipantau pula prediksi iklim dan cuaca dari BMKG sehingga penetapan status siaga darurat dapat lebih tepat dan akurat. Kemudian, pemda juga berperan dalam menetapkan status siaga darurat bencana karhutla di wilayahnya,” katanya.
Selanjutnya, unsur-unsur satuan wilayah, seperti aparat daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada tingkat desa/tapak, juga perlu dikerahkan secara optimal oleh pemda terkait yang dikomandoi oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Hal yang tidak kalah penting, sebut Nifinluri, adalah alokasi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana penanggulangan karhutla.
Kemudian, penegakan hukum juga perlu ditingkatkan terhadap para pelaku pembakar hutan dan lahan, baik dengan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Maka dari itu, patroli di kawasan hutan-hutan perlu ditingkatkan, yakni patroli mandiri oleh Manggala Agni ataupun patroli terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
”Koordinasi dan komunikasi intensif sebaiknya dilakukan antara pemerintah pusat, pemda, para pemegang izin konsesi, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat sekitar. Perhatikan juga peringatan dini dari hotspot yang terpantau melalui sistem pemantauan karhutla,” tutur Nifinluri.
Modifikasi cuaca
Selain itu, upaya yang telah dilakukan sebagai antisipasi sejak bulan lalu adalah TMC. Upaya tersebut dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemarau tiba lantaran, saat puncak kemarau, dipastikan tidak ada awan.
Dilansir dari laman resmi KLHK, TMC merupakan upaya meniru proses yang terjadi di dalam awan melalui aktivitas penyemaian awan (cloud seeding). Partikel higroskopik yang dibawa oleh pesawat sengaja diinjeksikan ke dalam awan agar proses pengumpulan butiran tetes air di awan segera berlangsung sehingga mempercepat proses tumbukan yang menggabungkan butir air di dalam awan dan terjadilah hujan.
Berdasarkan data dari KLHK, pelaksanaan rekayasa cuaca melalui operasi TMC untuk pembasahan area gambut salah satunya telah dilakukan di Provinsi Riau. Pada tahap I per 19 hingga 24 April 2023, TMC dilakukan dengan pesawat Cessna C208B dan telah dilakukan sebanyak empat sortie dari total bahan semai 4.000 kilogram garam (NaCl).
”Modifikasi cuaca sudah dilakukan sebelum kemarau panjang tiba. Kami sudah melakukannya secara bertahap sejak bulan lalu agar embung-embung dan waduk yang mulai mengering dapat terisi dengan air. Modifikasi juga akan dilakukan terus-menerus hingga fase kekeringan ini terlewati atau saat musim hujan akhir tahun 2023,” papar Abdul Muhari.
Menurut Abdul, pemerintah daerah merupakan ujung tombak pencegahan karhutla. Melalui fungsi pembinaan masyarakat di tingkat bawah merupakan komponen utama agar tindak pembakaran hutan di level masyarakat, baik yang disengaja maupun tidak, dapat dikendalikan.
Selanjutnya, aparat TNI dan Polri turut menjadi garda terdepan dalam mendukung operasi pencegahan oleh pemerintah daerah. Saat karhutla terindikasi, baik itu melalui informasi data satelit maupun laporan masyarakat, satgas darat yang terdiri dari Manggala Agni, kelompok masyarakat, dan TNI-Polri akan mengonfirmasi laporan itu di lapangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti.