Sakit Tulang dan Sendi Tak Perlu Berobat ke Luar Negeri
Uang Rp 165 triliun melayang ke luar negeri karena 2 juta orang memilih berobat di luar negeri. Padahal, layanan kesehatan di Indonesia tak kalah bersaing. RSUP Fatmawati, misalnya, memiliki layanan ortopedi berkualitas.
Oleh
Stephanus Aranditio
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Fasilitas kesehatan di Indonesia terus berbenah demi mencegah masyarakat pergi berobat ke luar negeri seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo. Masyarakat diminta berobat di dalam negeri saja seperti ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta, yang memiliki layanan unggulan ortopedi dan traumatologi. Semua pasien bisa mendapatkan pelayanan gratis dengan kartu BPJS Kesehatan alias ditanggung negara.
Sejak 1970, RSUP Fatmawati sudah menjadi pusat pelayanan ortopedi paling maju di Indonesia. Mereka membuka pelayanan tulang belakang (spine), penggantian sendi (artroplasti), masalah sendi (artroskopi), koreksi kelainan bentuk tulang (rekonstruksi pediatrik), tulang jari (tangan), hingga kanker tulang (onkologi).
RSUP Fatmawati juga memiliki alat X-Ray Intraoperatif 3 Dimensi (O-arm). Alat yang menunjang proses operasi secara mutakhir ini belum tersedia di rumah sakit pemerintah lain selain RSUP Fatmawati.
Dalam lima tahun terakhir, layanan unggulan ortopedi dan traumatologi ini telah melayani 73.058 pasien rawat jalan, 12.656 pasien rawat inap, dan 7506 pasien dengan tindakan operasi. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air.
”RSUP Fatmawati bagian dari sistem pembangunan kesehatan yang mendukung kebijakan nasional. Kami menginginkan masyarakat Indonesia memilih layanan kesehatan di dalam negeri saja. Khususnya untuk layanan ortopedi yang merupakan unggulan RSUP Fatmawati, kami siap melayani permasalahan ortopedi di Indonesia. Tidak harus ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Cukup di dalam negeri,” kata Direktur Utama RSUP Fatmawati Andi Saguni di RSUP Fatmawati, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Kami siap melayani permasalahan ortopedi di Indonesia. Tidak harus ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Cukup di dalam negeri.
Pasien yang datang ke RSUP Fatmawati akan ditangani oleh tim spine yang terdiri dari dokter spesialis bedah ortopedi, rehabilitasi medik, saraf, radiologi, dan anestesi. Total ada 16 dokter spesialis ortopedi yang bertugas di RSUP Fatmawati.
Mereka terdiri dari 5 dokter spesialis ortopedia ahli tulang belakang (spine), 2 dokter ortopedia ahli lutut (knee), 2 dokter ortopedi ahli pinggul (hip), 1 dokter ortopedia ahli pediatrik, 2 dokter ortopedia ahli pergelangan kaki, 2 dokter ortopedia ahli bahu dan siku, 1 dokter ortopedia ahli pergelangan tangan, serta 1 dokter ortopedi ahli kanker tulang (onkologi).
Dengan pelayanan yang lengkap dan sumber daya manusia yang kompeten ini, RSUP Fatmawati yakin kualitas layanan ortopedi dan traumatologi mereka sudah selevel dengan rumah sakit di Asia Tenggara.
”Langkah selanjutnya yang akan kami tempuh adalah menggunakan teknologi robotik untuk membantu operasi menjadi lebih presisi. Kebetulan dokter yang ahli mengoperasikannya ada di RSUP Fatmawati,” kata dokter spesialis ortopedi, Phedy.
Salah satu pasien RSUP Fatmawati dari Jakarta, Erixs Gendala (28), didiagnosis mengalami hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit. Meski harus mengantre lama untuk mendapatkan perawatan karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan, dia merasa pelayanan unggulan ortopedi dan traumatologi di RSUP Fatmawati sudah maksimal.
”Hari ini, setelah lima bulan operasi, hampir tidak ada keluhan, sudah bisa beraktivitas 98 persen dibanding saat sakit kemarin,” kata Erixs.
Oleh karena itu, masyarakat, khususnya yang mengalami sakit tulang dan sendi, diharapkan tidak lagi pergi ke luar negeri karena layanan di Indonesia juga tak kalah kualitasnya. Pemerintah mencatat ada 2 juta orang yang pergi berobat ke luar negeri, di antaranya 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Jerman, dan negara lain.
Presiden Jokowi menyebut praktik ini telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga ia memerintahkan Kementerian Kesehatan meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dengan baik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diminta mencari solusi kurangnya dokter spesialis dan subspesialis serta distribusinya yang belum merata.
”Mau kita terus-teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu karena ada modal keluar, capital outflow. Oleh karena itu, saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit-rumah sakit yang kurang lebih seperti MHBD,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan RS Mayapada Bandung di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).