Penuntasan Guru PPPK Makin Tak Jelas, Berbanding Terbalik dengan Nasib Pegawai Pajak
Para guru honorer yang ikut seleksi guru PPPK mempertanyakan kejelasan pengumuman kelulusan yang terus ditunda. Mereka membandingkan nasib guru dengan pegawai direktorat pajak yang lebih sejahtera.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·5 menit baca
KOMPAS/YOLA SASTRA
Ratusan guru honorer tingkat SD dan SMP yang lulus passing grade seleksi PPPK guru menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (22/8/2022). Massa menuntut Wali Kota Padang menjelaskan kelanjutan nasib mereka karena pemkot terlambat mengajukan kuota formasi guru PPPK ke kementerian PAN dan RB. .
JAKARTA, KOMPAS — Janji penuntasan pengangkatan guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK terus dipertanyakan. Pengumuman kelulusan seleksi guru PPPK tahun 2022 diundur pemerintah hingga Selasa (28/2/2023) tanpa kejelasan.
Pengumuman seleksi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK yang seharusnya diumumkan pada Januari 2023 ditunda. Alasannya, masih terdapat formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap meskipun sudah ada seleksi berdasarkan pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum.
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terdiri dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau keempat Februari 2023.
”Miris sekali nasib guru di negeri ini. Kesejahteraannya jauh dari pegawai direktur jenderal pajak. Pengumuman guru PPPK juga terus digantung alias di-ghosting. Nasib guru, apalagi status honorer dan PPPK, masih terlunta-lunta,” kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
Secara terpisah, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih mengatakan, dirinya bersama guru prioritas 1 masih terombang-ambing. Sampai saat ini, pengumuman kelulusan seleksi tahap 2 belum ada kejelasan.
”Bagaimana mau menuntaskan guru honorer secara umum, untuk P1 yang jumlahnya 193.954 orang saja sampai sekarang belum jelas,” ujar Heti.
Menurut Heti, jika guru prioritas 1 tuntas (guru yang lulus passing grade), baru bisa yakin ada titik terang penuntasan satu juta guru PPPK. ”Skema penuntasan P1 saja masih sulit ditebak, semoga saja tidak ada tumpang tindih kebijakan ke depannya,” ujar Heti yang bersama para guru menunggu masa sidang Komisi X DPR dibuka untuk mengadukan nasib.
IVAN DWI KURNIA PUTRA
Seorang guru menyampaikan orasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Guru-guru lulus nilai minimal atau passing grade dari sekolah negeri dan swasta yang datang dari sejumlah daerah berunjuk rasa di depan kantor DPR RI.
Tidak berpihak
Satriwan menilai, pemerintah belum berpihak terhadap kesejahteraan guru. Hal ini terlihat dari kenyataan yang berbanding terbalik dengan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang jumlahnya sangat fantastis.
Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, level ”Pranata Komputer Pelaksana Pemula” (peringkat jabatan 7) paling rendah saja mendapat tunjangan sebesar Rp 12,3 juta per bulan.
Adapun para guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Komputer justru kehilangan mata pelajarannya dalam Kurikulum 2013. Selain itu, para guru honorer masih banyak yang diberi upah sekitar Rp 500.000 per bulan, bahkan dibayar per tiga bulan sesuai pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pegawai pajak jabatan terendah saja, lanjut Satriwan, mendapat tunjangan sebesar Rp 5,3 juta per bulan. Jumlah yang sangat fantastis dibandingkan dengan nasib guru PPPK yang sama-sama ASN.
Sebagai contoh, di Kabupaten Serang, Banten, guru PPPK tidak menerima gaji sampai enam bulan. Di Bandar Lampung, mereka tidak menerima gaji sampai sembilan bulan.
”Para guru bukan meminta pemerintah menyamakan gaji dan tunjangan dengan pegawai pajak, tetapi hanya berharap penuhilah kewajiban minimal negara kepada guru sesuai Pasal 14 Ayat (1) UU Guru dan Dosen yang isinya para guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,” paparnya.
Satriwan menyayangkan, selama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sering mengkritik soal anggaran tunjangan sertifikasi guru yang besar, tetapi guru tetap tidak berkualitas. Padahal, sebesar-besarnya tunjangan sertifikasi, untuk guru swasta hanya berkisar Rp 1,5 juta per bulan.
”Coba bandingkan dengan tunjangan pegawai terendah Direktur Jenderal Pajak,” kata pengajar di SMA swasta di Jakarta tersebut menegaskan.
Pegawai pajak jabatan terendah saja, lanjut Satriwan, mendapat tunjangan sebesar Rp 5,3 juta per bulan. Jumlah yang sangat fantastis dibandingkan dengan nasib guru PPPK yang sama-sama ASN.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, nasib menyedihkan dan mengecewakan terus menimpa para guru yang mengikuti seleksi PPPK. Hingga akhir Februari, tidak ada informasi kejelasan. ”Lagi-lagi para guru P3K di-ghosting terus-menerus oleh pemerintah. Sudah dua tahun nasib guru PPPK tidak jelas, digantung,” kata Iman.
Penundaan yang berkali-kali ini mengecewakan guru karena sudah menunggu lama. Banyak di antara mereka sudah dipecat oleh yayasan karena gurunya ikut seleksi PPPK.
”Penundaan ini tidak disertai alasan yang jelas dari Kemendikbudrisrek. Tidak ada keterangan dari Mas Nadiem Makarim hingga sekarang. Kami mempertanyakan profesionalitas Panselnas,” ujar Iman.
Iman melanjutkan, seleksi P3K sejak awal juga masih menyisakan beragam masalah. Formasi yang diajukan pemda untuk seleksi PPPK tahun 2022 sebesar 319.029. Untuk formasi prioritas 1 (P1) sebanyak 127.186, prioritas 2 (P2) 3.184, dan prioritas 3 (P3) di antaranya 127.232 formasi untuk guru honorer di bawah 3 tahun melalui tes dan 62.016 untuk formasi umum lulusan PPG dan guru swasta.
Beberapa masalah di antaranya, guru lulus passing grade pelamar prioritas 1 harus turun menjadi P3, sedangkan sekolah induk guru yang bersangkutan tidak membuka formasi. Tentu ini sangat merugikan bagi mereka. Lalu, sebanyak 193.000 guru lulus tes P3K tahun 2021 hingga hari ini belum jelas penempatannya oleh pemda.
”Pengumuman seleksi ditunda dengan alasan memaksimalkan guru-guru di sekolah induk. Padahal, di antara kami yang lulus passing grade PPPK 2021 belum mendapatkan formasi, masih tidak jelas tanpa arah hingga kini,” tutur Iman.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memantau pelaksaan tes ASN PPPK yang diikuti guru honorer di sekolah negeri di Solo, Senin (13/9/2021).
Guru honorer di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang juga Ketua P2G Kabupaten Bima Muhaimin mengatakan, seleksi guru PPPK sudah amburadul sejak awal tahun 2019. Kala itu, sebanyak 34.954 guru PPPK lulus seleksi, tetapi baru diangkat dua tahun kemudian. Peristiwa terkuaknya harta kekayaan pejabat pajak, besarnya tunjangan pegawai, dan gaya mewah hidupnya membuat para guru makin merasa terzalimi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, setelah dilakukan seleksi ASN PPPK 2022 untuk formasi pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3, dan pelamar umum, masih terdapat formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap. Pemerintah tetap akan memperjuangkan agar ASN PPPK yang direkrut lebih banyak jumlahnya.
Pada 2022, kuota pemerintah pusat 781.844 orang, tetapi pengajuan formasi dari pemerintah daerah kembali hanya 40,9 persen. ”Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar. Kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Kami harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN PPPK yang diterima lebih banyak,” kata Nunuk.
Menurut Nunuk, penundaan pengumuman seleksi guru PPPK tahap ketiga sebagai bagian dari langkah perjuangan Panselnas agar dapat memaksimalkan formasi yang tersedia. ”Kami meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2022, tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi ASN PPPK semakin terbuka untuk diisi,” tutur Nunuk.
