Nadiem Makarim: Kompetensi dan Kualitas Guru Harus Terjamin
Peningkatan mutu pendidikan butuh dukungan guru berkualitas. Komitmen pemerintah untuk memastikan para guru sejahtera dan mendapatkan pengembangan kapasitas berkelanjutan mendesak direalisasikan.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·2 menit baca
KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU
Ketersediaan guru yang berkualitas juga jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, guru di daerah minim mendapat pelatihan karena anggaran peningkatan kualitas guru di APBD juga minim. Dukungan APBD untuk pendidikan dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan, salah satunya dengan penyediaan guru berkualitas. Foto di atas menggambarkan pelatihan kompetensi kepribadian dan sosial guru-guru di DKI Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan tetap menjadi komitmen pemerintah. Pemenuhan guru berkualitas memang masih menjadi tantangan sehingga pemerintah perlu terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Di acara pelantikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani pada Rabu (22/2/2023), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan harus terjamin kompetensi dan kualitasnya. Sebanyak lebih dari 293.000 guru honorer sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diselenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Secara terpisah, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wijaya, di Jakarta, Kamis (23/2/2023), mengatakan, janji pengangkatan satu juta guru PPPK yang mengutamakan para guru honorer harus segera diselesaikan dengan memenuhi aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan sesuai kondisi nyata di lapangan. ”Pemenuhan kuantitas dan kualitas guru krusial untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk siap menyongsong masa depan,” kata Wijaya.
Berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, Nadiem mengatakan, sampai saat ini Kemendikbudristek masih membuka program Pendidikan Guru Penggerak yang bertujuan melahirkan para calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Ada lebih dari 56.000 guru penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sudah banyak sekali praktik baik transformasi pembelajaran yang dilakukan mereka.
Satu dari dua peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi. Sementara itu, dua dari tiga peserta didik tersebut belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi.
Tersedianya guru yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung peningkatan hasil belajar siswa. Sebab, berdasarkan hasil Asesmen Nasional Kemendikbudristek 2021, satu dari dua peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi. Sementara itu, dua dari tiga peserta didik tersebut belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Meskipun sebagian besar anak Indonesia bersekolah, masih banyak di antara mereka yang belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dasar yang diperlukan di masa depan.
Salah satu upaya untuk mendukung para guru mengakselerasi pemulihan pendidikan yang terdampak akibat pandemi Covid-19, hingga saat ini Kemendikbudristek menyiapkan program Kampus Mengajar sebagai salah satu pilihan mahasiswa menjalankan program Kampus Merdeka. Pengiriman mahasiswa pendidikan dan nonpendidikan di tahun 2023 ini sudah memasuki angkatan kelima sebanyak 21.045 mahasiswa yang akan ditugaskan di 593 sekolah dan dibimbing oleh 2.565 dosen pembimbing lapangan (DPL). Peserta Kampus Mengajar berasal dari 716 perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek.
Kepala Dinas Kota Tasikmalaya Ely Suminar mengatakan, program Kampus Mengajar cukup signifikan dalam peningkatan mutu pembelajaran. ”Kampus Mengajar membantu para guru dalam mempersiapkan kurikulum pembelajaran. Kami bersama kepala sekolah berkomitmen mendampingi mahasiswa agar program ini dapat berjalan dengan baik,” kata Ely.