Beragam Langkah Perubahan dalam Pengelolaan Sampah
Tragedi longsor di Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah 18 tahun lalu telah mengubah perspektif pengelolaan sampah di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai target pengurangan sampah tahun 2025.
Oleh
PRADIPTA PANDU
·4 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng sudah melebihi kapasitas lahan yang tersedia di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/2/2023). Sekitar 400 truk dari berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi menurunkan sampah di lokasi tersebut.
Setiap tahun dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), publik kerap diingatkan tragedi longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, yang terjadi pada 21 Februari 2005. Saat itu, longsoran sampah dari TPA tersebut menyapu puluhan permukiman di sekitar lokasi hingga menewaskan 157 korban jiwa.
Longsor di TPA Leuwigajah tahun 2005 diduga terjadi akibat goyahnya gunungan sampah setinggi 60 meter akibat diguyur hujan deras. Para ahli juga menduga longsor terjadi imbas munculnya konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah hingga memicu ledakan.
Tragedi Leuwigajah seolah menjadi alarm atau peringatan dalam upaya pengelolaan sampah di Indonesia. Tragedi ini juga menjadi latar belakang peringatan HPSN setiap 21 Februari dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian semua pihak tidak hanya dalam upaya pengelolaan, tetapi juga pemilahan dan pengurangan sampah mulai dari sumbernya.
Tahun ini, HPSN 2023 mengusung tema ”Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Rangkaian kegiatan HPSN tahun 2023 juga dilaksanakan untuk menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju nol emisi.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengemukakan, selama satu dekade terakhir sudah banyak kemajuan dan langkah-langkah perubahan yang terjadi di Indonesia dalam aspek pengelolaan sampah.
FAKHRI FADLURROHMAN
Tumpukan sampah yang siap dijual di Bank Sampah Tri Alam Lestari, Pesanggrahan, Jakarta, Kamis (6/10/2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada hingga tahun 2022 terdapat 16.250 bank sampah di Indonesia.
”Pada tahun 2015, terdapat hasil riset dari Jenna Jambeck bahwa Indonesia menjadi negara kedua pembuang sampah plastik ke laut. Meskipun angkanya masih perlu diperdebatkan dan dibuktikan, tetapi hasil riset ini menjadi pemicu untuk kita semua,” ujarnya dalam peringatan HPSN dan Hari Bersih Indonesia 2023 di Jakarta, Minggu (19/2/2023).
Hasil riset tersebut membuat Indonesia meningkatkan upaya lebih serius menangani persoalan ini, khususnya terkait sampah plastik. Dalam peringatan HPSN 2016, KLHK kemudian melakukan terobosan dengan memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar, khususnya di dunia usaha atau retail modern, dan masyarakat luas.
Awalnya, aturan ini baru dilakukan uji coba di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beberapa tahun berselang, kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta, turut mengimplementasikan kebijakan kantong plastik berbayar ini.
Pada 2017, KLHK kembali memperkuat upaya dalam mengatasi persoalan sampah dengan mengeluarkan aturan agar seluruh kabupaten/kota ataupun provinsi memiliki dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah. Kemudian pada 2018, aspek pengelolaan sampah, khususnya di TPA, untuk pertama kalinya menjadi salah satu penilaian yang paling menentukan bagi daerah dalam pemberian penghargaan lingkungan Adipura.
Selain itu, pada 2019 KLHK menerbitkan aturan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Salah satu ketentuannya adalah mendorong penarikan kembali sampah kemasan oleh produsen. Aspek tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility) ini dapat memperbesar kapasitas ekonomi sirkular di Indonesia.
”Sekarang kita bisa melihat industri-industri mulai membangun pabrik daur ulang seperti di Cikarang, Pasuruan, dan Jombang. Produsen juga mulai berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun TPST (tempat pengolahan sampah terpadu),” kata Novrizal.
Penurunan emisi
Penanganan sampah di Indonesia kini juga mulai disinergikan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Program Zero Waste Zero Emissions dari KLHK ini juga dapat mempercepat komitmen dan target Indonesia yang tertuang dalam dokumen kontribusi nasional (NDC) penurunan emisi 2030 untuk mengatasi perubahan iklim.
Menurut Novrizal, salah satu kegiatan yang dicanangkan untuk percepatan program ini adalah melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Melakukan pengolahan pupuk kompos juga dapat menghindari penumpukan 11 juta ton sampah ke TPA setiap tahun.
”Kita perlu menggaungkan program kompos itu mudah, murah, dan asyik. Bila semua orang melakukan kompos di rumahnya masing-masing akan menurunkan tujuh juta ton setara karbondioksida setiap tahun. Jadi, kita harus menggelorakan program ini,” ucapnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, cara terbaik mencegah agar sampah tidak menimbulkan emisi GRK adalah dengan tidak membuangnya ke TPA. Timbunan sampah yang mengandung sampah organik di TPA nantinya akan menghasilkan gas metana.
Kita perlu menggaungkan program kompos itu mudah, murah, dan asyik. Bila semua orang melakukan kompos di rumahnya masing-masing akan menurunkan 7 juta ton setara karbondioksida setiap tahun.
”Kami punya cita-cita pada 2030 tidak akan membangun TPA baru. Kemudian pada 2040 tidak akan ada lagi TPA di Indonesia. Artinya, semua sampah harus dikelola dan perlu juga upaya mengurangi sampah ini,” ujar Vivien dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Pegiat Bank Sampah Edellweis mengolah sampah dari pisang untuk dijadikan kompos di kebun kampung organik Edellweis di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022).
Dalam mewujudkan target tersebut, kata Vivien, KLHK akan terus mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, terutama dalam kegiatan HPSN 2023. Hal ini bertujuan menguatkanpengelolaansampahdari sumbernya, mengurangitimbulansampahkeTPA, danmengurangiemisigasrumahkaca yang dihasilkan.
Head of Communication and Engagement Waste4ChangeStephanus Kenny Bara Kristanto mengatakan, sampah yang dihasilkan akan semakin banyak seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Mengatasi persoalan ini harus dimulai dengan membuat sistem manajemen sampah yang bertanggung jawab untuk menghindari penumpukan sampah.
”Penumpukan sampah bisa dihindari dari sumbernya. Bila kita menerapkan pemilahan sampah dari sumbernya dan melakukan edukasi ke masyarakat di generasi muda hingga level pemerintahan tentunya akan memberikan efek yang sangat besar,” ucapnya.
Kenny menekankan bahwa semua kebijakan penanganan sampah yang telah diterbitkan juga harus diiringi dengan penegakan dan implementasi di lapangan. Peran pemerintah daerah juga sangat signifikan sebagai supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dan mengawasi setiap implementasi di masing-masing kabupaten atau kota.
