World Water Forum di Bali Diharapkan Lahirkan Rekomendasi Konkret
Rekomendasi konkret terutama untuk mengatasi krisis air global yang telah berimbas pada krisis pangan dan energi.
Presiden Joko Widodo menerima Presiden World Water Council Loic Fauchon dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berharap World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024 bisa menghasilkan rekomendasi konkret. Ini penting karena krisis global air saat ini telah mengakibatkan krisis pangan dan energi.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu Presiden World Water Council Loic Fauchon di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Turut mendampingi Presiden ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
”Beliau (Presiden) melihat the global water crisis (krisis air global) sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tetapi juga menghasilkan concrete recommendations (rekomendasi konkret) untuk dilakukan aksinya,” ujar Basuki dalam keterangan pers seusai mendampingi Presiden dalam pertemuan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Presiden World Water Council Loic Fauchon dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Februari 2023.
Menurut Basuki, Presiden juga menyampaikan bahwa krisis air global telah mengakibatkan krisis pangan dan energi.
”Jadi memang air sebagai intinya. Makanya, Indonesia membangun 61 dam (bendungan) dan ini sangat diapresiasi oleh World Water Council,” ujar Basuki.
Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum Ke-10 tahun 2024 terus berbenah. Setelah penyelenggaraan National Stakeholders Forum sebagai 3rd Announcement, Pemerintah Indonesia melanjutkan persiapan kick off meeting pada 15-16 Februari 2023 di Jakarta Convention Center.
Dokumentasi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menampilkan Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri), didampingi Gubernur Bali Wayan Koster (kiri), pada peresmian Bendungan Danu Kerthi di Tamblang, Sawan, Buleleng, Kamis (2/2/2023). Bendungan di Tamblang, Buleleng, memiliki kapasitas tampung 5,1 juta meter kubik.
Kick off meeting ini dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Pertemuan perdana ini akan dihadiri lebih dari 1.400 peserta. Setiap peserta dapat memberikan kontribusi terhadap upaya mencari solusi atas tantangan bidang keairan, baik di skala regional, nasional, maupun global.
”Mudah-mudahan kick off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi, tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholder di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” kata Basuki.
Loic Fauchon menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Jokowi dan semua pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 di Bali dengan baik.
Penduduk desa berkumpul selama kunjungan Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, di Desa Lomoputh di Kenya bagian utara pada 12 Mei 2022. Griffiths mengunjungi daerah tersebut untuk melihat dampak kekeringan yang menurut PBB adalah keadaan darurat kemanusiaan akibat iklim yang parah di Tanduk Afrika.
”Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang dan ketika saya menyebutkan air yang dimaksud adalah sanitasi,” ujar Fauchon.
Peningkatan kerja sama
Secara terpisah, dalam keterangan pers tertulis, Loic Fauchon mengajak semua negara yang akan hadir dalam forum World Water Forum Ke-10 di Bali pada 2024 sebagai momentum peningkatan kerja sama untuk pengelolaan air secara global.
”Kita membutuhkan kemauan politik yang besar antarnegara untuk bekerja sama,” ujarnya.
Menurut Fauchon, masalah air harus menjadi salah satu prioritas utama bagi semua negara di dunia saat ini. Masalah air sangat penting karena air merupakan sumber daya alam yang tidak bisa manusia produksi sendiri. ”Untuk itu, saya mengajak semua politikus untuk berhenti mengabaikan pentingnya pengelolaan air,” ujarnya.
Presiden World Water Council Loic Fauchon memberikan keterangan pers di Kantor Presiden setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Februari 2023.
Fauchon mengatakan, secara khusus permasalahan utama air di negara-negara Asia Tenggara adalah banyaknya sumber air, tetapi belum dikelola dengan baik. Selain itu, pertambahan penduduk yang masif menjadi tantangan tersendiri untuk mencukupi kebutuhan air bersih.
”Hal tersebut tentu di samping isu masalah perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan sebagainya. Volume air laut terus meningkat di banyak negara di dunia dan sekarang kita perlu membawa tanggapan nyata. Untuk itu, kita perlu mengatur pemanfaatan air lebih baik,” kata Fauchon.
World Water Forum merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut. World Water Forum Ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18-24 Mei 2024 mengusung tema ”Water for Shared Prosperity”.
World Water Forum diharapkan menjadi ajang berbagai stakeholder dari sejumlah negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi merespons berbagai tantangan pengelolaan air secara global.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Presiden World Water Council Loic Fauchon dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Februari 2023.
Pemerintah menargetkan kehadiran kepala negara, menteri, 10.000 anggota delegasi, dan 30.000 peserta (termasuk partisipan, pengunjung pameran tentang air dan UMKM) dari 172 negara. Peserta terdiri dari unsur-unsur pemerintah, parlemen, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, serta masyarakat pada lingkup nasional dan internasional.
