Karya Jurnalistik Berkualitas Mengedukasi Masyarakat
Sejak masa pra kemerdekaan, pers berperan penting dalam mendidik publik. Karya jurnalistik berkualitas sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan intelektualitas publik.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·4 menit baca
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA
Suasana seminar Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023).
MEDAN, KOMPAS – Pers menghadapi beragam tantangan di era banjir informasi saat ini. Selain tantangan eksternal akibat disrupsi digital, tantangan internal dalam menjaga kualitas karya jurnalistik juga tak kalah penting untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan intelektualitas publik.
Sejak masa pra kemerdekaan, pers berperan penting dalam mengedukasi publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan melakukan kontrol sosial. Bahkan, media massa dijadikan alat perjuangan untuk menyebarkan gagasan kebangsaan.
Sejarawan yang juga peneliti pers dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Wannofri Samry, mengatakan, di era kolonial, pers ikut menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai sebuah bangsa. Jadi, masyarakat dari berbagai kelompok etnik tidak lagi berpikir untuk tujuan kelompoknya masing-masing.
“Surat kabar yang menyatukan itu karena mengajarkan masyarakat untuk berpikir sebagai suatu bangsa,” ujarnya dalam seminar Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023).
Wartawan Harian Kompas Andy Riza Hidayat (paling kiri) mewakili Harian Kompas menerima piala Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 yang diserahkan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2/2022).
Peran besar itu tidak terlepas dari dedikasi tokoh pers di masa lalu. Ia mencontohkan kiprah Adinegoro yang mempunyai visi memajukan peradaban bangsa melalui media massa. Oleh sebab itu, kualitas karya jurnalistik harus terus dijaga.
Menurut Wannofri, visi itu mulai tergerus di era sekarang. Banyak berita yang mengecoh masyarakat karena judul dan isi beritanya tidak sesuai.
“Ini mubazir. Kerja-kerja jurnalistik seperti ini menghabiskan energi orang-orang untuk membaca,” ucapnya.
Oleh karenanya, media didorong meningkatkan kualitas beritanya. Selain itu, menempatkan pers tetap berada di tengah sehingga tidak memihak kelompok kepentingan tertentu.
Jangan sampai wartawan disuruh cari iklan karena akan terjadi konflik kepentingan. Tugas wartawan itu cari berita. Di situlah wartawan bisa melentingkan kerja-kerja redaksinya.
Hal ini sangat penting untuk menjaga independensi media. Dengan demikian, pers dapat mengukuhkan posisinya sebagai pilar keempat demokrasi.
“Pers semestinya tidak menjadi provokator. Kalau mengkritik, jangan menghina atau mencelah. Apalagi memasuki pesta demokrasi (pemilu) 2024, harus hati-hati. Jangan sampai pers menjadi partisan,” jelasnya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, insan pers perlu belajar dari komitmen tokoh-tokoh pers di masa lalu dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas. Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan mendalam, integritas, dan profesionlisme sebagai jurnalis.
“Komitmen itu harus dilanjutkan. Caranya dengan berpijak pada rules, pakai kode etik jurnalistik. Kalau itu dipegang, karya jurnalistik bisa dipertanggungjawabkan dan publik mendapatkan edukasi yang baik,” katanya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (berdiri) menghadiri seminar Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023).
Ninik menambahkan, salah satu esensi kemerdekaan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Pers juga diharapkan meningkatkan kesadaran intelektual dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh sebab itu, hal ini harus didukung oleh profesionalisme perusahaan pers dan wartawan. “Jangan sampai wartawan disuruh cari iklan karena akan terjadi konflik kepentingan. Tugas wartawan itu cari berita. Di situlah wartawan bisa melentingkan kerja-kerja redaksinya,” ucapnya.
Menjaga kualitas produk jurnalistik semakin mendesak di saat banyak media lebih mengejar kecepatan. Alhasil, tak jarang informasinya kurang terverifikasi sehingga berpotensi merugikan pihak tertentu.
Dewan Pers menerima 691 pengaduan kasus pers sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2021 dengan 621 kasus. Sekitar 97 persen pelanggaran merupakan konten media digital atau daring.
Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari tidak memverifikasi, terindikasi hoaks atau fitnah, hingga konten yang mengandung provokasi seksual. Sejumlah media diminta mencabut atau men-takedown konten yang diadukan.
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA
Sejarawan dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Ichwan Azhari menjelaskan tentang pers pada masa lalu, termasuk di Sumatera Utara, dalam seminar Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023).
Pelopor pers
Sejarawan dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Ichwan Azhari mengatakan, sejumlah tokoh perintis pers Tanah Air lahir di Sumut. Dja Endar Moeda, misalnya, menjadi pemilik dan pemimpin redaksi koran Pertja Barat pada 1900. Kemudian dalam kurun waktu 1900-1905, ia menerbitkan koran Tapian Na Oeli dan Insulinde.
“Jadi, ketiga koran ini merupakan pelopor koran di Indonesia yang dimiliki dan dimodali oleh orang Indonesia,” ujarnya.
Tokoh pers lainnya adalah Tuan M H Manullang yang dikenal sebagai pelopor pers perjuangan. Ia menerbitkan koran Binsar Sinondang pada 1905. Kemudian menerbitkan koran Soeara Batak, Persamaan, Pertjatoeran, dan Persatoean pada 1919-1929.
Sementara Parada Harahap memulai karier jurnalistiknya di koran Benih Merdeka pada 1918. Ia pernah menghadapi 12 delik pers dan membongkar praktik rezim kolonial yang merugikan masyarakat.
Komunikasi wartawan RI-Malaysia
Sementara itu, secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan, interaksi wartawan Malaysia-Indonesia, serta negara-negara ASEAN lain, sangat penting. Selain untuk mengeratkan hubungan negara, juga dalam menghadapi tantangan atas kehadiran platform global yang kini sangat memengaruhi pendapatan media massa.
Sejumlah penari menampilkan tarian yang melambangkan keberagaman warga Melaka, Malaysia pada malam perjamuan dalam rangka Hari Wartawan Nasional (Hawana) Malaysia, Sabtu (28/5/2022) malam. Puncak peringatan Hawana 2022 digelar di Melaka dan dihadiri Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob.
“Saya harap wartawan Malaysia dan Indonesia tidak hanya saling kunjung, tapi lebih dari itu. Kita harus mempunyai visi ke depan, terutama menghadapi raksasa global,” kata Fahmi dalam perbincangannya dengan sejumlah wartawan kedua negara melalui zoom, Senin (6/2/2023).
Fahmi memohon maaf berhalangan hadir pada HPN di Medan karena di waktu bersamaan ada pertemuan Menteri Komunikasi ASEAN di Manila, Filipina. Namun, Pemerintah Malaysia mengutus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nie Ching Nie, yang akan tiba di Medan, Rabu (8/2).
Menteri berusia 41 tahun ini mendorong hubungan baik wartawan Malaysia dan Indonesia diperluas ke negara anggota ASEAN dalam membahas ancaman platform global saat ini. “Dengan jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 660 juta jiwa dan PDB (produk domestik bruto) triliun dolar AS, tentu potensi ekonomi digital menjadi sangat besar,” lanjutnya.
