Tiga tahun lebih pandemi berlangsung, cakupan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lansia masih jauh dari target. Butuh pendekatan khusus mengajak lansia untuk divaksin Covid-19.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·4 menit baca
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET)
Seorang lansia menerima suntikan vaksin Covid-19 penguat kedua saat diadakan vaksinasi penguat untuk purnakarya Kompas Gramedia dan warga lansia di Bentara Budaya Jakarta, di Jakarta, Rabu (14/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Capaian vaksinasi Covid-19 dosis penguat pertama dan kedua bagi warga lansia masih jauh di bawah target. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena pasien Covid-19 yang dirawat dan meninggal didominasi warga lansia. Sejumlah pihak menilai pemberian vaksin bagi warga lansia butuh terobosan baru dan khusus.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Selasa (24/1/2023), lansia yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis penguat pertama baru 7,24 juta orang (33,61 persen), sedangkan dosis penguat kedua hanya 411.812 orang (1,91 persen). Jumlah ini masih sangat jauh di bawah target minimal yang harus dicapai, yakni 70 persen dari total 21,55 juta lansia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (24/1/2023), mengatakan, status vaksinasi warga lansia semakin mengkhawatirkan karena kasus yang dirawat dan meninggal akibat Covid-19 saat ini didominasi oleh pasien lansia dengan komorbid. Terdapat sejumlah lansia yang bahkan tidak menerima vaksin sama sekali.
Laju vaksinasi Covid-19 nasional menurun dari rata-rata 61.916 suntikan per hari pada Desember 2022 menjadi 27.263 pada Januari 2023. Secara spesifik, baru 10 dari 34 provinsi yang vaksinasi dosis lengkap warga lansianya mencapai 70 persen. Padahal, vaksinasi dosis penguat mensyaratkan vaksinasi dosis lengkap (suntikan pertama dan kedua) terlebih dahulu.
”Stok vaksin Indonesia cukup, terdapat sekitar 9,39 juta dosis. Namun, motivasi untuk vaksinasi dari warga lansia masih rendah. Mereka cenderung membiarkan dirinya untuk tidak divaksin,” ujar Budi.
Ke depan, kata Budi, fokusnya adalah sosialisasi dan edukasi pada setiap lansia. Banyak dari mereka yang berpikiran karena sudah tua sehingga tidak perlu lagi divaksin. Edukasi ini merupakan upaya untuk menyadarkan para lansia akan bahaya infeksi Covid-19 dan pentingnya vaksinasi.
Pemerintah bisa menjemput bola ke setiap lansia dengan mengunjungi mereka langsung door-to-door. Upaya ini dapat didukung oleh kader posyandu yang ada di daerah agar jangkauannya lebih luas. (Dicky Budiman)
Sejumlah anggota Komisi IX DPR juga mengkhawatirkan kondisi lansia karena cakupan vaksinasi yang masih rendah. Edy Wuryanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuturkan, kelompok rentan seperti lansia perlu penanganan khusus.
”Lansia di Indonesia perlu siap dan dalam kondisi terlindungi agar tidak menjadi korban Covid-19. Sejumlah negara bahkan ada yang (lansianya) dipaksa dan divaksinasi di manapun mereka berada. Akan tetapi, Indonesia tidak seperti itu dan perlu terobosan baru untuk melindungi lansia,” ucap Edy.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan paparannya pada rapat kerja dengan Komisi IX di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, vaksinasi bagi warga lansia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini seperti literasi terkait vaksin, akses pada sentra vaksinasi, dan jadwal vaksinasi yang bertabrakan dengan pekerjaannya.
”Pemerintah bisa menjemput bola ke setiap lansia dengan mengunjungi mereka langsung door-to-door. Upaya ini dapat didukung oleh kader posyandu yang ada di daerah agar jangkauannya lebih luas,” tuturnya.
Mendatangi langsung setiap lansia juga tidak serta merta langsung vaksinasi. Langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendalami permasalahan terkait pemberian vaksin di setiap daerah. Penanganan vaksinasinya disesuaikan dengan masalah yang berhasil didata. Contohnya, lansia yang termakan berita hoaks perlu diedukasi terlebih dahulu sedangkan lansia dengan pola pikir vaksin haram berarti perlu mengundang pemuka agama untuk menjelaskan.
Pada intinya, mendorong vaksinasi bagi lansia memerlukan upaya khusus dan tidak mudah. Walakin, upaya tersebut dapat dicapai dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari tokoh agama, masyarakat, kelompok lansia, dan anggota keluarga mereka.
Vaksin berbayar
Proses transisi dari status pandemi Covid-19 menuju endemi disiapkan dengan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan wacana vaksin berbayar.
”Vaksin ini tidak hanya tersedia di apotek-apotek, tetapi di rumah sakit dan puskesmas juga ada. Saat ini vaksin berada di harga 5-10 dollar AS atau sekitar Rp 150.000. Rencananya vaksin Covid-19 untuk masyarakat miskin akan dimasukkan dalam program standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan untuk kalangan masyarakat mampu dapat membeli sendiri,” kata Budi.
Dicky menilai intervensi pemerintah tidak perlu dicabut sepenuhnya. Ketersediaan dan harga vaksin Covid-19 perlu dijamin pemerintah agar produsen vaksin tidak sewenang-wenang. Sebelum diterapkan, kebijakan vaksin Covid-19 berbayar harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan harga, akses, jenis vaksin, dan daya beli masyarakat.
