Prevalensi ”Stunting” Tinggi, BKKBN Terjunkan 17.385 Kader di Seluruh Papua

Prevalensi kasus ”stunting” atau tengkes di wilayah Papua masih tinggi. BKKBN telah menerjunkan belasan ribu kader di setiap kampung untuk melatih masyarakat tentang upaya pencegahan tengkes.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi menggelar kegiatan bertajuk Rekonsiliasi Stunting Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Senin (21/11/2022).

JAYAPURA, KOMPAS — Angka prevalensi stunting atau tengkes di seluruh wilayah Papua melebihi rata-rata nasional sebesar 24 persen, yakni mencapai 29,5 persen. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerjunkan 17.385 kader untuk melaksanakan upaya pencegahan tengkes di Papua.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Nerius Auparay dalam kegiatan bertajuk Rekonsiliasi Stunting Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Senin (21/11/2022).

Nerius mengatakan, 17.385 kader yang diterjunkan dalam penanganan kasus tengkes merupakan penduduk setempat yang memahami bahasa daerah dan kearifan lokal di tengah masyarakat. Sebanyak tiga kader bertugas di setiap kampung.

Kami juga telah berupaya memberikan sosialisasi pencegahan kasus tengkes kepada masyarakat.

Ia memaparkan, diperlukan upaya intervensi yang luar biasa untuk penurunan angka prevalensi tengkes sebesar 15,5 persen selama tiga tahun ke depan. Upaya ini demi mencapai target nasional, yakni 14 persen, pada tahun 2024.

DOKUMENTASI BKKBN PAPUA

Petugas dari BKKBN melaksanakan program Keluarga Berkualitas di Kabupaten Keerom, Papua, pada tahun 2022.

Diketahui, angka prevalensi tengkes di 28 kabupaten dan satu kota di Papua hingga akhir tahun 2021 mencapai 29,5 persen. Data ini terungkap dari hasil Survei Status Gizi Indonesia dengan sampel 153.338 rumah tangga balita di 34 provinsi.

Baca juga : Minimnya Informasi Picu ”Stunting” di Papua

Dari data Survei Status Gizi Indonesia hingga bulan Mei tahun 2022, prevalensi tengkes di 28 kabupaten dan satu kota ini mencapai 15,40 persen. Sebanyak 5.783 anak usia balita dalam kondisi tengkes.

Sejumlah faktor

Pemicu tingginya kasus tengkes di Papua yang telah dimekarkan menjadi empat provinsi pada tahun ini dipengaruhi sejumlah faktor. Adapun faktor tersebut meliputi minimnya pasokan makanan bergizi bagi anak, faktor sanitasi, belum tersedianya rumah layak huni dan akses air bersih, serta pemahaman tentang kesehatan lingkungan.

”Sebanyak 17.385 kader berperan melaksanakan program pencegahan kasus tengkes di setiap kampung. Mereka akan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tengkes, pentingnya pemberian makanan bergizi, penanganan penyakit menular dan pemantauan status gizi anak, penyediaan rumah layak huni dan sanitasi yang baik,” paparnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Nerius Auparay bersama Kepala Dinas Kesehatan Papua Robby Kayame di Jayapura pada Senin (21/11/2022).

Nerius menambahkan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk di 28 kabupaten. Sebanyak 526 TPPS telah terbentuk di tingkat kecamatan dan 4.488 TPPS di tingkat kampung.

”BKKBN Papua juga telah melaksanakan program Keluarga Berkualitas untuk penanganan tengkes. Hingga bulan Oktober tahun ini, program Keluarga Berkualitas sudah terlaksana di 25 kabupaten,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Robby Kayame saat ditemui di tempat yang sama mengatakan, pihaknya telah berupaya menurunkan angka prevalensi tengkes di Papua selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari penurunan prevalensi tengkes dari tahun 2018 yang mencapai 33 persen turun menjadi 29,5 persen pada akhir tahun 2021.

Ia mengungkapkan, salah satu penyebab yang memicu tengkes adalah tingginya kasus penyakit malaria di Papua. Penyakit ini rentan menyerang anak-anak dan berdampak pada penurunan kondisi gizi anak.

DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NDUGA

Tenaga kader dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nduga melaksanakan program pencegahan tengkes dengan memeriksa kondisi anak pada tahun 2022.

”Sebanyak 96 persen kasus malaria di Indonesia berasal dari Papua. Diperlukan upaya eliminasi kasus malaria yang masif sehingga juga mencegah kasus tengkes pada anak,” ucap Robby.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nduga Rode Nirigi mengatakan, angka prevalensi tengkes di wilayahnya mencapai 53 persen. Kondisi ini dipengaruhi minimnya pengetahuan orangtua untuk mencegah tengkes, misalnya pemberian makanan yang sehat dan bergizi bagi anak.

”Kami juga telah berupaya memberikan sosialisasi pencegahan kasus tengkes kepada masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut hanya bisa terlaksana di ibu kota Nduga dan sejumlah distrik karena situasi keamanan yang belum kondusif,” ungkap Rode.

Baca juga : Penguatan Fungsi Keluarga untuk Atasi ”Stunting”