Kemitraan Indonesia dan PBB Perkuat Agenda Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Indonesia dan PBB menjalin kemitraan untuk memperkuat peran kelautan dalam konservasi. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

FRANSISKUS PATI HERIN

Kelompok budidaya Botol Bekas di Ambon, Maluku, memanen ratusan kilogram ikan kakap putih. Ikan-ikan itu akan dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan gizi pasien covid-19. Kelompok budidaya ini merupakan bagian dari Program Emas Biru Kodam XVI/Pattimura yang membudidayakan berbagai jenis ikan sejak akhir tahun 2015.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalin kemitraan untuk memperkuat pengelolaan laut secara berkelanjutan. Kemitraan bertajuk Aksi Agenda Biru Nasional ini diharapkan dapat memperkuat peran kelautan dalam konservasi sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Kemitraan antara Indonesia dan PBB tersebut diluncurkan dalam acara Ocean 20 (O20) sebagai salah satu rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan disiarkan secara daring, Senin (14/11/2022).Kemitraan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengutarakan, kemitraan ini sangat penting untuk melaksanakan sinergi dan konsolidasi berbagai upaya dalam melindungi lautan Indonesia dan global. Kemitraan ini sekaligus dapat mempercepat target Indonesia dalam agenda biru.

”Hal ini juga mencakup target yang tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan kelautan Indonesia dari 2020-2024,” ujarnya.

Menurut Jodi, ekonomi kelautan yang berkelanjutan memiliki peran sangat vital, khususnya bagi peningkatan pendapatan Indonesia. Melalui agenda ini, sektor kelautan dapat dimaksimalkan dalam upaya konservasi sekaligus menyediakan mata pencarian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memulihkan ekosistem laut dan pesisir.

TANGKAPAN LAYAR

Penandatanganan kemitraan antara Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat pengelolaan laut secara berkelanjutan di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).

Kemitraan aksi agenda biru nasional ini mencakup empat pilar utama, yakni kesehatan biru (blue health), pangan biru (blue food), inovasi biru (blue innovation), dan pembiayaan biru (blue finance). Setiap pilar memiliki kegiatan yang mendukung percepatan pengelolaan kelautan berkelanjutan.

Dalam pilar kesehatan biru, beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi konservasi biodiversitas, restorasi, pengelolaan ekosistem, dan perencanaan tata ruang. Kegiatan untuk pilar pangan biru, antara lain, fokus pada peningkatan produksi dan konsumsi, penetrasi pasar dan akses rantai pasok, serta sertifikasi keberlanjutan dan daya saing produk.

Baca juga : Kontribusi Ekonomi Biru Perlu Didorong

Sementara untuk pilar inovasi biru akan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, peningkatan mata pencarian, serta penggunaan aplikasi elektronik. Terakhir, pembiayaan biru menekankan pada kegiatan pembayaran jasa ekosistem, pembiayaan kreatif, obligasi dan sukuk biru, serta inkubasi perusahaan rintisan.

Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar untuk mencapai aspek keberlanjutan.

Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam agenda biru menyusul diselenggarakannya Konferensi Kelautan PBB (UNOC) di Lisbon, Portugal, pada Juni 2022. Pemerintah melalui Kemenko Marves kemudian mewujudkan komitmen tersebut dengan membentuk National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP).

Sampah plastik

Jodi menyatakan, sejak beberapa tahun terakhir Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut juga telah ditunjukkan dengan cara memerangi polusi sampah plastik di lautdan mengatasi perikanan tangkap yang tidak berkelanjutan serta praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja memindahkan muatan ikan dari kapal nelayan untuk ditimbang di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta, Kamis (18/10/2018). Penataan penangkapan ikan dan pengaturan pengolahan industri perikanan yang akan menjaga pertumbuhan potensi perikanan nasional.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand mendukung kemitraan ini sekaligus agenda Indonesia dalam melestarikan ekosistem laut dan pesisir. Kemitraan ini juga diyakini dapat mendukung kesejahetraan masyarakat Indonesia yang 50 persennya tinggal di pesisir.

Baca juga : ”Seaspiracy” dan Fakta Perikanan Berkelanjutan

Menurut Valerie, setiap negara kepulauan termasuk Indonesia sangat penting untuk melestarikan laut. Khusus di Indonesia, sektor kelautan berkontribusi dalam menyediakan 7 juta pekerjaan. Sementara sektor perikanan budidaya juga berkontribusi sebanyak 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

”Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar untuk mencapai aspek keberlanjutan. Kita bersama tahu,dampak dari pengelolaan laut berkelanjutan akan terasa bagi dunia jika Indonesia berhasil dalam upaya ini,” tuturnya.