logo Kompas.id
HumanioraPemerintah Diminta Terbuka dan...
Iklan

Pemerintah Diminta Terbuka dan Adopsi Sebanyak Mungkin Rekomendasi

Masukan dan rekomendasi dalam Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB, November mendatang, terkait situasi perempuan Indonesia diharapkan mendapat perhatian Pemerintah Indonesia.

Oleh
SONYA HELLEN SINOMBOR
· 4 menit baca
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani
KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang Peninjauan Berkala Universal Siklus IV Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kondisi hak asasi manusia perempuan di Indonesia pada 9 November 2022, Pemerintah Indonesia diminta bersikap terbuka atas proses peninjauan tersebut. Selain itu, Pemerintah Indonesia diharapkan mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi yang disampaikan berbagai negara anggota PBB kepada Indonesia.

”Delegasi Pemerintah Indonesia agar mengadopsi sebanyak mungkin rekomendasi yang disampaikan berbagai negara anggota PBB kepada Indonesia dan mengambil langkah efektif dalam pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut,” ujar Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rainy Hutabarat dalam siaran pers, Jumat (4/11/2022).

Editor:
ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000