logo Kompas.id
β€Ί
Humanioraβ€ΊOmbudsman Menduga Terdapat...
Iklan

Ombudsman Menduga Terdapat Malaadministrasi

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan diduga melakukan malaadministrasi sehingga kasus gangguan ginjal akut pada anak terjadi.

Oleh
SEKAR GANDHAWANGI
Β· 1 menit baca
Petugas melayani warga yang membeli obat di apotek Wisnu, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu (23/10/2022). Apotek tersebut untuk sementara menghentikan penjualan produk obat sirop setelah mendapat sosialisasi dari Puskesmas Ciledug terkait merebaknya penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal yang diderita anak-anak.
KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas melayani warga yang membeli obat di apotek Wisnu, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Minggu (23/10/2022). Apotek tersebut untuk sementara menghentikan penjualan produk obat sirop setelah mendapat sosialisasi dari Puskesmas Ciledug terkait merebaknya penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal yang diderita anak-anak.

JAKARTA, KOMPAS β€” Ombudsman RI menduga terdapat malaadministrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sehingga terjadi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada ratusan anak. Ombudsman berencana memanggil dua lembaga pemerintah tersebut. Kedua lembaga itu juga diberi kesempatan untuk menindaklnjuti dugaan potensi malaadministrasi ini.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai, BPOM dan Kemenkes tidak mampu menghimpun data gangguan ginjal akut yang akurat. Ini berdampak terhadap kelalaian pencegahan penyakit, lambatnya penentuan penyebab penyakit, hingga penanganan. Data yang tidak akurat juga menghambat sosialisasi dan hak masyarakat atas informasi. Selain itu, dugaan malaadministrasi Kemenkes muncul karena pencegahan dan penanganan kasus tidak sesuai standar pelayanan publik.

Editor:
ADHITYA RAMADHAN
Bagikan