Area Konservasi Menopang Wilayah Perikanan

Riset menunjukkan, ikan dari kawasan konservasi tersebar ke berbagai tempat. Ini bisa menjadi dasar pengelolaan dan perlindungan wilayah perairan.

ICHWAN SUSANTO

Panorama bawah laut di sekitar Pulau Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi daya tarik bagi wisatawan serta peneliti domestik dan luar negeri, awal 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan kawasan konservasi perairan memberi manfaat bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan. Dari area konservasi perairan, larva ikan didistribusikan ke berbagai tempat, termasuk ke areal penangkapan, bahkan ke luar dari wilayah pengelolaan perikanannya.

Ini ditunjukkan dalam riset yang dilakukan Universitas Pattimura dan Konservasi Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 di sekitar Laut Banda dan WPP 715 di sekitar Laut Seram, Maluku. Tim penelitian menggunakan metode genetika, teknik permodelan, dan analisis dinamika populasi

”Antara ikan di dalam dan di luar MPA (kawasan konservasi perairan) benar-benar harus dikelola secara bersama-sama karena ikan-ikan tersebut masih satu keluarga. Apa yang kita lakukan di suatu daerah atau pulau itu akan berimbas luas pada wilayah perikanan lain,” kata Elle Wibisono, peneliti dari Konservasi Indonesia, dalam seminar Dampak Ekonomi dari Hubungan Ekologis antara Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Perikanan di WPP 714 dan 715, Kamis (20/10/2022), di Jakarta.

Ini baru (riset) permulaan, tetapi bisa memberi jawaban atas beberapa fenomena yang menjadi pertanyaan pengambil kebijakan.

Menanggapi hasil riset tersebut, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ocky Karna Radjasa sangat mengapresiasinya. ”Ini baru (riset) permulaan, tetapi bisa memberi jawaban atas beberapa fenomena yang menjadi pertanyaan pengambil kebijakan,” katanya.

Ia pun menyatakan akan memberikan dukungan bagi riset-riset selanjutnya. Hal ini mengingat wilayah kajian yang sangat luas.

MIS FRANSISKA DEWI

Pemaparan hasil penelitian oleh Elle Wibisono (kiri) dari Konservasi Indonesia dan Gino Limmon (kanan) dari Universitas Pattimura dalam diskusi yang berjudul Dampak Ekonomi dari Hubungan Ekologis antara Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Perikanan di WPP 714 dan 715 di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto mengatakan, riset tersebut menjadi angin segar untuk menangani seluruh perencanaan ruang laut di Indonesia. Pihaknya akan menyusun tata ruang laut seperti yang dijabarkan pada riset tersebut.

”WPP 714 punya hubungan dengan 715. Namun, kalau bicara provinsi tata ruangnya, itu lebih dari satu provinsi. Dengan demikian, kita bisa menyarankan ke pemerintah daerah untuk mendesain arahan peruntukan ruang agar terjadi korelasi dan integrasi setiap daerah,” katanya.

Terkait MPA, kini Indonesia memiliki area seluas 28 juta hektar yang sebagian di antaranya masih berstatus pencadangan. Suharyanto mengatakan, MPA yang sudah ditetapkan pun masih terancam dialih fungsikan karena di daerah daratannya terdapat aktivitas strategis yang berisiko.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Suasana konsultasi publik di Kampung Salafen, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, akhir Juni 2022.

Namun, hal itu masih bisa diubah jika mempunyai bukti. Inilah pentingnya riset yang kuat sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Adat Lebih Efektif Melindungi Kawasan Konservasi Laut

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ikram Sangaji mengungkapkan, ekonomi biru menjadi dasar untuk menetapkan bidang kelautan dengan penguatan riset. Dengan basis penelitian yang lebih kuat, akan menghasilkan kebijakan yang lebih cepat.

Keberlanjutan

Di sisi lain, Direktur Program Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia Hirmen Syofyanto mengatakan, survei pada 2020 menunjukkan 87 persen konsumen di tingkat global meminta produk seafood harus memenuhi kaidah keberlanjutan. Selain itu, 83 persen konsumen di tingkat global meminta label yang memastikan produk tersebut memenuhi standar.

MIS FRANSISKA DEWI

Panelis melakukan diskusi yang berjudul Dampak Ekonomi dari Hubungan Ekologis antara Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Perikanan di WPP 714 dan 715 di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Menurut Hirmen, tren pasar global untuk produk keberlanjutan sangat besar. ”Nilai perdagangan produk label MSC hampir 14 miliar dollar AS dan 10 persen dari perdagangan seafood dunia berlabel MSC atau ecolabel. Ke depan, bukan semata-mata kualitas atau kesehatan pangan, melainkan isu keberlanjutan,” ujarnya.

Tren itu juga terjadi di dalam negeri. Hirmen mengatakan pemerintah bersama MSC melakukan survei di dalam negeri yang hasilnya 83 persen konsumen melihat produk seafood harus memenuhi kaidah keberlanjutan.

Hal senada diungkapkan pelaku industri perikanan, Direktur PT Harta Samudra Robert Tjoanda. Ia mengatakan, tren ke depan bukan hanya mutu yang menjadi standar persyaratan untuk menjual produk ke luar, melainkan juga berkelanjutan.

Baca juga: Peran Masyarakat Lokal Penting bagi Kawasan Konservasi Perairan