Masyarakat Urban Berhak Hidup Bebas Polusi

Hidup bebas polusi adalah harapan masyarakat kota. Kenyataannya, mereka masih hidup dengan paparan polusi yang tinggi.

SAIFUL RIJAL YUNUS

Ribuan jiwa terdampak debu batubara di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, seperti terlihat pada Minggu (6/9/2020). Debu hitam menerjang satu kecamatan hingga masuk ke rumah warga. Pihak perusahaan mengakui debu berasal dari aktivitas pembongkaran dan lokasi penyimpanan batubara, tetapi bukan dari tungku pembakaran.

JAKARTA, KOMPAS — Kota-kota besar di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan kesehatan lingkungan, seperti polusi udara, sampah yang menumpuk, dan macet yang menyumbang polusi udara. Pemerintah seharusnya memastikan agar masyarakat di kota dapat hidup bebas dari polusi.

Menurut data IQair per 16 Oktober 2022, kualitas udara sejumlah kota di Indonesia, seperti Bekasi, Semarang, dan Depok, masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Sebelumnya, pada periode Juni 2022, kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat dan menempati sementara urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Juru kampanye urban Greenpeace, Atta Rasyidi, berpendapat, macet adalah masalah yang selalu jadi pembicaraan masyarakat kota, terutama kota-kota metropolitan. Rasa lelah dan stres masyarakat kota pada umumnya bukan bersumber dari pekerjaan, melainkan justru dari kemacetan saat berkendara di jalan.

”Terutama beberapa hari ini sering sekali macet karena banjir saat jam sore, waktu orang-orang pulang kantor. Mereka bisa menunggu berjam-jam hanya untuk pulang,” ujar Atta dalam diskusi dan workshop krisis iklim yang diadakan Greenpeace di Cibis Park, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2022).

Baca juga: Bersepeda Jakarta-Bali untuk Melihat Kerusakan Iklim

RIVALDO ARNOLD BELEKUBUN UNTUK KOMPAS

Para pembicara Diskusi dan Workshop Krisis Iklim dalam kegiatan "Chasing The Shadow" yang diadakan oleh Greenpeace di Cibis Park, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2022).

Atta menjelaskan, kemacetan berdampak pada emisi yang tinggi. Di kota-kota besar, kendaraan menyumbang 50-60 persen emisi karbon di kota tersebut. Rata-rata masyarakat kota besar memiliki lebih dari dua kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan yang banyak ini turut menyumbang emisi di perkotaan.

Penggunaan sepeda bisa menjadi solusi lain jika transportasi umum tidak menunjang mobilitas seseorang. Selain ramah lingkungan, bersepeda juga merupakan bentuk olahraga sehingga dapat menjaga tubuh sehat dan bugar.

Selain karena akses pembelian kendaraan dimudahkan oleh sistem kredit, banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor, terutama mobil, juga disebabkan faktor sosial, berkaitan dengan rasa gengsi. ”Kalau belum beli mobil akan dianggap tidak sukses. Akhirnya, semua orang membudayakan beli mobil agar dianggap sukses,” ujarnya.

Menurut dia, solusi terbaik adalah perbaikan transportasi umum. Negara-negara dengan transportasi umum yang maju, seperti Jepang dan Jerman, dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Transportasi publik perlu didorong menjadi moda transportasi terbaik untuk keperluan sehari-hari masyarakat kota.

Baca juga: Masalah Klasik Itu Bernama Macet

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Petugas Dinas Perhubungan, Pori, dan TNI berusaha menertibkan kemacetan di Jalan Palmerah Timur, Rabu (24/7/2019). Kurangnya petugas di lapangan untuk mengatur lalu lintas menjadi kendala untuk membuat lalu lintas tidak macet.

Sudirman, salah seorang anggota komunitas Bike to Work, sepakat dengan solusi itu. Hal ini sesuai dengan visi dari organisasinya yang mendorong agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Menurut dia, penggunaan sepeda bisa menjadi solusi lain jika transportasi umum tidak menunjang mobilitas seseorang. Selain ramah lingkungan, bersepeda merupakan bentuk olahraga sehingga dapat menjaga tubuh sehat dan bugar.

Ia juga mendorong agar pemerintah memperbanyak jalur sepeda, baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain, agar akses pesepeda bertambah. ”Di Jakarta Utara cukup berbahaya bagi pesepeda karena jalurnya masih sedikit. Pesepeda di sana harus berhadapan langsung dengan mobil-mobil besar,” ujarnya.

Sementara itu, advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jihan Fauziah, mengatakan, pemerintah tidak menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas polusi udara. Akibatnya, masyarakat yang dirugikan.

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, Jumat (1/4/2022) sore. Asap tampak membubung tinggi dari salah satu pabrik yang beroperasi di dalam Kawasan Berikat Nusantara.

Jihan menceritakan upayanya mengadvokasi warga Marunda, Jakarta Utara, yang beberapa waktu lalu terdampak polusi udara dari debu batubara yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut.

Ia mengatakan, dalam kasus itu, pemerintah belum menunjukkan komitmen untuk mendengarkan tuntutan warga Marunda yang menjadi korban polusi udara. Hal ini ironis, mengingat kebanyakan warga Marunda adalah korban penggusuran beberapa tahun sebelumnya yang kemudian pindah ke daerah itu dengan janji kehidupan yang lebih baik. Namun, nyatanya mereka malah terkena polusi udara akibat batubara yang dapat menyebabkan sejumlah penyakit.

Baca juga: Menelisik Jejak Polusi Marunda