Dewan Pers: Banyak Media Menelan Mentah-mentah Siaran Pers

Siaran pers dari suatu lembaga menjadi salah satu sumber informasi dalam menyusun berita. Namun, masih banyak wartawan menelan mentah-mentah rilis dari humas sehingga membuat banyak media menyajikan berita relatif sama.

KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berswafoto bersama para wartawa di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Jurnalis perlu memperdalam informasi yang diperoleh dari siaran pers. Menelan mentah-mentah siaran pers atau rilis dari bagian hubungan masyarakat atau humas membuat banyak media menyajikan berita yang relatif sama.

Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengemukakan, banyak media daring sering menelan mentah-mentah siaran pers dari suatu lembaga. Alhasil, media tidak melakukan kegiatan jurnalistik secara semestinya dan tidak menggunakan sumber kredibel.

”Kerja jurnalistik bukan kerja humas, pastikan harus konfirmasi lagi,” katanya dalam pelatihan jurnalistik ”BRI Media Engagement Jurnalisme Perbankan di Era Transformasi”, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (7/10/2022).

Agung mengatakan, jurnalis perlu memperdalam informasi yang diterima. Sejauh ini banyak media daring menyajikan berita relatif sama, baik isi maupun teras berita. Hal ini berbeda dengan media cetak yang tenggat waktunya lebih longgar sehingga masih bisa mengonfirmasi atau menulisnya agak berbeda dari rilis yang diberikan humas.

Baca juga: Media Massa Menjadi Verifikator di Tengah Tsunami Informasi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sejumlah jurnalis mengikuti pelatihan Jurnalisme Keberagaman yang digelar oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat-Minggu (22-24/1/2020).

Untuk wartawan ekonomi, lanjut Agung, tidak hanya membutuhkan kemampuan jurnalistik. Jurnalis ekonomi juga perlu memiliki pemahaman mendalam terkait bidangnya, salah satunya perbankan, agar berita yang ditulisnya benar dan akurat.

”Informasi bisa salah, bisa bohong, tetapi berita tidak boleh salah. Berita yang benar itu dalam prosesnya jelas. Dari proses mengolah sampai menyajikan, semua jelas sehingga hasilnya benar-benar akurat,” ujarnya.

Tidak jarang wartawan kerap memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita. Padahal, menelan bulat-bulat informasi dari media sosial berisiko terhadap akurasi berita yang disajikan. Saat ini ada 401 kasus pengaduan yang diterima Dewan Pers. Sebanyak 286 kasus selesai ditangani dan 115 kasus dalam proses. Sekitar 99 persen pengaduan berasal dari media daring.

Tidak jarang wartawan juga kerap memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita. Padahal, menelan bulat-bulat informasi dari media sosial berisiko terhadap akurasi berita yang disajikan.

Penguatan kapasitas wartawan merupakan salah satu faktor dalam membuat produk jurnalistik berkualitas. Hal ini juga menjadi rekomendasi Dewan Pers atas survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia 2022 yang diumumkan akhir Agustus lalu.

Sementara rekomendasi pada perusahaan pers, antara lain, menciptakan situasi kondusif agar jurnalis bebas dari kekerasan seksual di tempat kerja, meningkatkan kesejahteraan jurnalis, dan mendongkrak kapasitas jurnalis dalam memberitakan berperspektif jender.

Pengembangan kualitas jurnalis tidak sekadar kecakapan dalam menulis atau memproduksi berita. Namun, juga peningkatan kapasitas intelektual sehingga lebih menguasai persoalan.

Kode etik

Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, tugas Dewan Pers adalah menegakkan martabat. Media harus profesional dan dipegang oleh orang-orang yang profesional pula. ”Intinya kode etik itu cuma satu, hati nurani,” katanya.

Baca juga: Dewan Pers: Banyak Media Kejar Kecepatan dan Abai Kode Etik

Kode etik menjadi faktor krusial bagi wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik. Dalam pemaparan IKP 2022 disebutkan, terjadi kekerasan terhadap wartawan dapat dimulai dari pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ).

Perusahaan pers direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Piagam Palembang tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional dengan meratifikasi KEJ. Selain itu, standar perusahaan pers serta perlindungan dan kompetensi wartawan perlu ditingkatkan.

Wakil Pemimpin Redaksi Kontan Titis Nurdiana menyebutkan, membuat berita perbankan harus dengan data yang akurat. Pasalnya, berita tanpa data bisa berakibat bank menjadi rush atau nasabah ramai-ramai menarik dananya dari bank dan pada akhirnya ekonomi menjadi terganggu.

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

Sejumlah wartawan meletakkan kartu pers dan peralatan liputan sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan terhadap jurnalis saat unjuk rasa di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Selasa (7/7/2015).

Dalam beberapa kesempatan,Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menekankanpentingnya penggunaan data dalam kerja jurnalistik. Di era digital, pers tidak semata-mata mengabarkan kejadian, tetapi mengolah informasi menjadi peristiwa yang bermakna bagi publik.

Baca juga: Pers Diharapkan Membangun Diskursus Intelektualitas

”Dengan demikian, kualitas pemberitaan lebih menyeluruh dan naik kelas. Bukan sekadar menyampaikan kabar, mengutip pernyataan narasumber, apalagi hanya meneruskan berita dari media lain,” ujar Usman (Kompas, 28/7/2022).

Regional CEO BRI Medan Budhi Novianto menuturkan, di tengah gempuran digital yang mengubah gaya hidup masyarakat, bank dituntut untuk melakukan terobosan. Insan pers selama ini mendukung kinerja perbankan. Di tengah gempuran digital yang mengubah gaya hidup masyarakat, bank dituntut untuk melakukan berbagai terobosan.