Mendikbudristek: Negara Lain Tepuk Tangan untuk Transformasi Digital Pendidikan Indonesia

Kemendikbudristek membanggakan transformasi pendidikan dengan mengoptimalkan platform teknologi digital yang dipuji dunia. Namun, Kemendikbudristek diingatkan untuk menuntaskan sejumlah persoalan dasar pendidikan.

DOKUMENTASI KEMDIKBUDRISTEK

Para mahasiswa kini punya berbagai pilihan untuk belajar di luar kampus yang juga diakui sebagai satuan kredit semester. Salah satu program Kampus Merdeka, yakni Kampus Mengajar, memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk membantu para guru mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran untuk memulihkan pendidikan akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Transformasi digital sistem pendidikan Indonesia selama ini dinilai berjalan tidak berkesinambungan dan tidak sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini membuatnya menjadi tidak andal. Berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia hanya bisa terakselerasi cepat dengan dukungan teknologi. Maka, teknologi digital bukan lagi opsi, melainkan medium utama untuk menjalankan kebijakan yang merata dan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kerja Komisi X DPR di Jakarta, Senin (26/9/2022), menyampaikan kabar gembira dari acara konferensi tingkat tinggi Transforming Education Summit di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan diundang dua kali untuk membahas transformasi kebijakan pendidikan Indonesia.

”Kami mempresentasikan perubahan kebijakan Indonesia dengan tema transformasi digital sistem pendidikan. Dari semua sesi, hanya sesi kami yang diberikan tepukan tangan oleh menteri pendidikan dan peserta dari negara lain yang hadir,” kata Nadiem.

Ia mengatakan, apresiasi pada transformasi digital sistem pendidikan Indonesia oleh Kemendikbudristek dalam beberapa tahun ini menunjukkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara yang belajar dari negara lain. Bahkan, negara lain di dunia mulai tertarik untuk mempelajari inovasi yang dilakukan Indonesia, termasuk dengan sejumlah perguruan tinggi ternama dunia di Amerika Serikat, seperti MIT, Harvard University, dan Georgetown University.

Dalam rapat membahas rencana anggaran Kemendikbudristek untuk 2023, kami menemukan, kok, ada pergeseran penggunaan dan perubahan anggaran yang tiba-tiba yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bersama Komisi X.

”Para ilmuwan dan profesor dari insitut akademik terbaik lumayan tercengang dengan insiatif yang dilakukan Indonesia dan akan riset untuk membantu evaluasi terhadap kebijakan dan impelementasi. Salah satu topik yang negara lain paling memuji dan mau belajar dari Indonesia adalah transformasi digital,” tutur Nadiem menjelaskan dengan penuh semangat.

Menurut dia, dengan teknologi digital sistem pendidikan, berbagai terobosan dan kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien dan skala lebih besar untuk melayani lebih dari 300.000 sekolah, 3 juta guru, dan 60 juta murid. ”Sistem pendidikan Indonesia keempat terbesar di dunia. Tidak ada satu pun kebijakan dapat terakselerasi dengan cepat tanpa dukungan teknologi. Teknologi digital bukan lagi suatu opsi, melainkan menjadi medium utama untuk melaksanakan kebijakan sehingga merata dan dirasakan semua,” kata Nadiem.

DOKUMENTASI KEMENDIKBUDRISTEK

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berbicara dalam diskusi panel pada Sabtu (17/9/2022) yang merupakan rangkaian Transforming Education Summit di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Nadiem menyebutkan, berbagai platform teknologi digital dapat dihadirkan Kemendikbudristek untuk mendukung sekolah dan guru. Salah satu contoh platform Merdeka Mengajar (MM) yang ada di Playstore mendapat rating 4,8. Suatu capaian yang lebih tinggi saat digunakan masyarakat Indonesia. Platform MM diinginkan sekitar 1,6 juta guru tanpa dipaksa dan intensif digunakan. Hal ini karena fitur-fiturnya langsung memenuhi kebutuhan para guru.

Ada 55.000 konten pelatihan mandiri. Padahal, dengan pelatihan perubahan Kurikulum 2013 secara konvensional, butuh biaya mencapai Rp 2 triliun per tahun. Sekarang ada 140.000 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan secara mandiri belajar di dalam platform sehingga menghemat anggaran.

Platform lain adalah Rapor Pendidikan untuk memetakan kondisi setiap satuan pendidikan, mulai dari literasi, numerasi, karakter, hingga lingkungan belajar. Ada 280 indikator penilaian yang bisa menjadi rujukan kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk membenahi kualitas pendidikan. Ada pula terkait belanja penggunaan dana bantuan operasional sekolah hingga pelaporan yang mudah. Demikian pula platform Kampus Merdeka yang menghubungkan mahasiswa dengan ribuan kesempatan untuk magang atau belajar di luar kampus.

Baca juga : Digitalisasi untuk Atasi Hambatan Pendidikan

Menurut Nadiem, inovasi kolaborasi Kemendikbudristek dengan vendor Govtech Edu (bagian dari perusahaan Telkom) juga mendapat apresiasi. Kolaborasi ini menjadi tim yang selalu siap bekerja sama dalam mendorong dan mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi.

”Dan itulah yang sebenarnya diuji, bukan karena kami mengeluarkan platform teknologi, tetapi cara kami di Kemendikbudristek bekerja sama,” ujar Nadiem.

Tidak antusias

Sayangnya, pencapaian Mendikbudristek yang mendapat apresiasi dalam pertemuan Transforming Education Summit itu tidak terlalu disambut antusias oleh para anggota Komisi X DPR. Mendikbudristek diingatkan untuk memprioritaskan penuntasan masalah, di antaranya, kesejahteraan guru dan pengangkatan guru honorer dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum tuntas dan jelas dalam penggajian dan penempatan di daerah.

Baca juga : Dari Pemulihan Pembelajaran Menuju Transformasi Sistem Pendidikan

Anggota Komisi X DPR, Anita Jacoba Gah, mengatakan kebanggaan itu secara realitas belum dirasakan masyarakat di lapangan. Sebab, masih banyak masalah dasar pendidikan yang belum selesai, termasuk manfaat penggunaan anggaran pendidikan yang besar, tetapi nyatanya belum dirasakan secara adil oleh masyarakat yang membutuhkan.

”Ditambah lagi, dalam rapat membahas rencana anggaran Kemendikbudristek untuk 2023, kami menemukan, kok, ada pergeseran penggunaan dan perubahan anggaran yang tiba-tiba yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bersama Komisi X. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Kami harus memastikan program dan anggaran benar-benar dirasakan rakyat,” kata Anita.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Susana rapat kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan jajarannya dengan anggota Komisi X DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fiqri Fakih dalam rapat kerja Komisi X dan Mendikbudristek soal rencana anggaran Kemendikbudristek menemukan sejumlah perubahan yang butuh penjelasan lebih detail. Ada program instruktur TI dan tata kelola TIK dengan target 10 layanan senilai Rp 33,4 miliar yang diajukan.

Namun, mengacu pagu definitif Badan Anggaran nilainya bengkak menjadi Rp 60,25 miliar. Padahal, target tetap sama. Perbedaan itu juga ditemukan untuk rencana anggaran lain, termasuk di pendidikan tinggi.

Akibat banyak hal tidak sinkron tentang rencana anggaran Kemendikbudristek, Komisi X menyetujui dengan sejumlah catatan. Bahkan, sejumlah fraksi menolak. Rencana anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 sebesar Rp 80,221 triliun.