Tenaga Kesehatan Honorer Minta Diangkat Jadi ASN

Tenaga kesehatan honorer meminta diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kantor Staf Presiden akan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden Jokowi.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kantor Staf Presiden menerima sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya 70 persen tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia masih berstatus pegawai honorer. Oleh karena itu, para nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes atau FKHN Indonesia menuntut pemerintah untuk segera mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Sekitar 1.010 tenaga kesehatan dan non-nakes honorer dari 19 provinsi se-Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022) pagi. Sebelas perwakilan para nakes itu kemudian diterima oleh tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta.

”Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN (aparatur sipil negara),” kata Ketua FKHN Indonesia Sefri Latifan menyampaikan aspirasi para nakes.

Baca juga: Perekrutan Calon ASN Diprioritaskan untuk Tenaga Honorer Kesehatan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Tenaga honorer dari berbagai instansi di seluruh Indonesia kembali berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (14/3/2014). Mereka menuntut kepada anggota Dewan dan pemerintah untuk memperjuangkan nasib mereka dengan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.

Pada kesempatan tersebut, Sefri menuturkan, 70 persen tenaga kesehatan di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Hal ini berarti upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN tersebut.

Baca juga: Bintang-bintang Pun Jadi Saksi Perjuangan Para Pahlawan Bangsa

”Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” ujar Sefri.

Tenaga Ahli KSP Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang saat menerima audiensi tersebut mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, tidak terkecuali para tenaga kesehatan. Mereka pun akan meneruskan pesan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk kemudian disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN (aparatur sipil negara).

”Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan,” kata Ngatoilah.

Selain itu, masukan dari para tenaga kesehatan juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Presiden Jokowi. Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan sehingga penanganan tenaga non-ASN ini dapat segera dituntaskan.

”Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendengar dan pintu KSP akan selalu terbuka menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, termasuk para nakes. Apalagi salah satu fokus Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan SDM. Kesejahteraan nakes tentu menjadi faktor pendukung utama pembentukan SDM berkualitas di Indonesia,” kata Yusuf Hakim Gumilang.