Mutakhirkan Data agar BLT BBM Tepat Sasaran

Data penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak mesti dimutakhirkan agar distribusi BLT tepat sasaran. Mensos Tri Rismaharini menyatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperbarui tiap bulan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite ke kendaraan pengemudi ojek daring di SPBU di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin (18/7/2022). Harga BBM nonsubsidi yang terus melambung sebagai akibat dari tingginya harga minyak mentah dunia berdampak pada beralihnya konsumen ke BBM bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM sebesar Rp 12,96 triliun per 1 September 2022. Data penerima manfaat perlu dimutakhirkan secara berkala agar BLT BBM tepat sasaran.

Menurut Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman RI Ahmad Sobirin, distribusi BLT disebut tepat jika penerima manfaat adalah orang yang layak mendapat bantuan. Selama ini, bantuan sosial kerap salah sasaran karena data penerima manfaat tidak sesuai.

Sebelumnya, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) hingga pengurus perusahaan yang menerima bansos. Kemensos menyatakan telah membekukan nomor induk kependudukan (NIK) mereka sehingga bansos tidak akan bisa diperoleh lagi di tahun depan.

”Pemutakhiran data mesti menyeluruh dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat. Jangan sampai nanti penerima manfaat lebih sejahtera dibanding orang yang tidak menerima bantuan. Data ini untuk mengonfirmasi siapa saja yang paling rentan terhadap kenaikan (harga) BBM,” kata Sobirin saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (3/8/2022).

RIZA FATHONI

Pengurus RW 013 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendata warga calon penerima sebelum mendistribusikan bantuan sosial ke rumah-rumah, Sabtu (11/4/2020).

Pemutakhiran data juga mesti disertai verifikasi dan validasi di lapangan. Pengawasan distribusi BLT pun mesti diperhatikan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang memanfaatkan celah yang ada demi keuntungan pribadi. Pelibatan aparat penegak hukum, masyarakat, media, hingga organisasi masyarakat penting untuk mengawasi distribusi BLT.

”Kerawanan sosial (akibat kenaikan harga BBM) agar diantisipasi. Jangan sampai orang tidak bisa makan dan mencukupi kebutuhan pokoknya. Sebab, kenaikan harga BBM pasti berkaitan dengan kenaikan harga barang konsumsi lain. Mereka (kelompok rentan) mesti diberi bekal agar tidak mengalami masalah sosial baru,” ucap Sobirin.

Kerawanan sosial (akibat kenaikan harga BBM) agar diantisipasi. Jangan sampai orang tidak bisa makan dan mencukupi kebutuhan pokoknya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tiga bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantalan sosial pertama adalah BLT BBM untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Kedua, subsidi untuk 16 juta pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Ketiga, bantuan transportasi untuk pengemudi ojek dan nelayan, serta tambahan bansos dari 2 persen dana alokasi umum dan bagi hasil (Kompas, 3/9/2022).

Baca juga: Sebagian Subsidi Dialihkan, Harga BBM Akhirnya Naik

Mulai disalurkan

Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, BLT BBM telah disalurkan mulai 1 September 2022. Total BLT BBM sebesar Rp 12,96 triliun. BLT BBM ini diberikan Presiden Joko Widodo secara simbolis ke 100 kelompok penerima manfaat bansos di Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu (31/8/2022).

”Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli warga,” kata Risma.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN SOSIAL

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) memberikan keterangan soal distribusi bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Distribusi BLT BBM akan memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. bantuan bakal diberikan untuk empat bulan, yakni September-Desember 2022. Besar bantuannya Rp 150.000 per bulan.

Bantuan akan diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, BLT BBM sebesar Rp 300.000 diberikan pada September 2022. Pada tahap kedua Desember 2022, BLT sebesar Rp 300.000 akan diberikan lagi. Dengan demikian, total bantuan untuk keluarga penerima manfaat Rp 600.000.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Petugas SPBU 24.301.16 yang berada di Jalan R Soekamto Palembang sedang memeriksa dispenser bahan bakar minyak pascakenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022). Kenaikan harga BBM bersubsidi cukup mengagetkan warga. Kondisi ini diharapkan tidak berdampak pada kenaikan harga sembako.

Baca juga: Tata Kelola Bantuan Sosial Perlu Dibenahi

Adapun data penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan tidak ada data ganda karena Kemensos melakukan perbaikan data secara berkala. Data tersebut juga disesuaikan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Risma mengatakan bahwa data juga akan diperbarui dari lapangan.

”Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS. Jadi, tiap bulan dilakukan perbaikan data karena data ini dinamis. Selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, lahir, ada yang pindah, dan sebagainya,” ujarnya.