Pemerintah Awasi Rantai Pasok Vaksinasi lewat Sistem Digital
Rantai pasok imunisasi menentukan kualitas dan mutu vaksin yang akan diberikan ke masyarakat tetap terjaga. Karena itu, pemantauan harus dijalankan dengan baik.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi untuk memonitoring rantai pasok imunisasi secara elektronik. Lewat aplikasi ini, logistik rantai dingin vaksin bisa dipantau dalam waktu sebenarnya melalui sistem digital. Ketersediaan stok dan suhu penyimpanan pun dapat dimonitoring dengan baik.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, Kementerian Kesehatan bersama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) telah mengembangkan aplikasi SMILE atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik. Aplikasi ini telah dimanfaatkan secara luas sehingga sistem rantai pasokan imunisasi di seluruh Indonesia bisa berjalan lebih baik.
”SMILE ini sudah terbukti memudahkan kita dalam melakukan distribusi vaksinasi dengan jaminan keakuratan, ketepatan, dan juga akuntabilitasnya. Kita dapat dengan mudah melakukan audit karena data yang dibutuhkan dapat tersimpan dengan baik secara digitalisasi,” ujarnya dalam acara peluncuran aplikasi SMILE di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Maxi menuturkan, aplikasi SMILE mulai dikembangkan sejak 2018 dalam program imunisasi rutin. Pada 2021, pemanfaatannya diperluas untuk memantau rantai dingin pasokan vaksinasi untuk vaksin Covid-19. Selama puncak pandemi, sekitar 420 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan pemantauan dari aplikasi SMILE.
Ia mengatakan, perluasan pemanfaatan aplikasi SMILE juga didukung pula oleh Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI). Melalui GAVI Post Transition Engagement, aplikasi ini digunakan di 12 provinsi dalam program imunisasi rutin pada 2021. Sejak 2018-2022, aplikasi ini sudah digunakan secara nasional di 12.000 fasilitas kesehatan di 34 provinsi.
”Saya harap aplikasi ini bisa terus dikembangkan dan dimanfaatkan lebih luas, termasuk untuk logistik obat pada program lain. Saya dorong ini bisa digunakan untuk program malaria sehingga pengadaan logistiknya bisa diatur dengan sistem digital sehingga tidak ada kehabisan stok di daerah,” tutur Maxi.
Ia menyampaikan, dukungan penuh dari semua pihak dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program imunisasi di Indonesia. Pemerintah daerah sangat berperan untuk mendukung hal tersebut juga lintas sektor dan lintas program lainnya.
SMILE ini sudah terbukti memudahkan kita dalam melakukan distribusi vaksinasi dengan jaminan keakuratan, ketepatan, dan juga akuntabilitasnya.
Perwakilan UNDP Indonesia, Nicholas Booth, mengatakan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMILE tidak terlepas dari peran petugas kesehatan di lapangan. Meski tercatat secara digital, petugas tetap perlu memasukkan data keterpakaian vaksin.
Meski begitu, penggunaan aplikasi ini tetap lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pendataan secara manual. Diharapkan, tugas dari tenaga kesehatan bisa lebih mudah. Pelayanan pun bisa lebih baik sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa semakin baik di masyarakat.
”Faktanya masih banyak tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Misalnya, vaksinasi anak-anak telah ditargetkan bisa mencapai 95 persen, tetapi saat ini capaian hanya di 57,2 persen. Lewat aplikasi SMILE seharusnya bisa menjadi solusi,” katanya.
Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Dina Sintia Pamela menyampaikan, sebelum menggunakan aplikasi SMILE, petugas kesehatan disibukkan dengan pencatatan dan pelaporan vaksin. Kegiatan tersebut tentu menyita waktu dan energi dari para petugas.
Dengan penggunaan aplikasi SMILE, distribusi vaksin beserta ketersediaan stok dan suhu penyimpanan dari vaksin dapat dipantau secara langsung pada seluruh jenjang penanggung jawab, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lewat aplikasi ini, stok vaksin yang akan kedaluwarsa pun bisa terpantau.
”Kita bisa memantau ketersediaan vaksin. Apakah mencukupi kebutuhan daerah sekaligus melihat stok yang tersisa secara real time. Jika sudah ada stok yang mau habis, kita bisa langsung koordinasi sehingga ketersediaan vaksin yang aman dan bermutu bisa terjamin di masyarakat,” tuturnya.