Peningkatan Kualitas hingga Minimnya Bantuan Penyebab Biaya Kuliah Tinggi
Naiknya biaya kuliah disebabkan sejumlah faktor, antara lain tuntutan peningkatan kualitas perguruan tinggi, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, maupun akreditasi.
Oleh
SEKAR GANDHAWANGI
·4 menit baca
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Para wisudawan mengikuti upacara wisuda mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) 2017 di gedung Student Center PKN STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (4/10). Tahun itu, 4.502 mahasiswa program diploma I, III, dan IV PKN STAN menjalani prosesi wisuda.
JAKARTA, KOMPAS — Naiknya biaya kuliah disebabkan sejumlah faktor, antara lain tuntutan peningkatan kualitas perguruan tinggi hingga bantuan yang masih minim ke perguruan tinggi swasta. Pemerintah diminta menyusun skema bantuan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Menurut analisis Kompas, dengan data historis biaya pendidikan tinggi selama 10 tahun terakhir, biaya studi diperkirakan naik 6,03 persen per tahun di masa depan. Ini angka pertumbuhan rata-rata biaya dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Untuk PTN, pertumbuhannya sekitar 1,3 persen per tahun, sedangkan PTS 6,96 persen per tahun.
Sementara itu, kenaikan upah orangtua lulusan SMA 3,8 persen per tahun dan upah lulusan universitas 2,7 persen per tahun. Angka ini di bawah pertumbuhan rata-rata biaya kuliah di masa depan. Akibatnya, tidak semua keluarga akan mampu membiayai kuliah anaknya hingga lulus.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR
Suasana wisuda semester genap 2018 Universitas Indonesia.
Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono, Jumat (29/7/2022), mengatakan, salah satu faktor kenaikan biaya kuliah adalah inflasi. Faktor lain karena perguruan tinggi dituntut meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menuntut perguruan tinggi untuk melengkapi fasilitas kampus, misalnya laboratorium, fasilitas pembelajaran, hingga teknologi.
”Meningkatkan kualitas (perkuliahan) memang butuh biaya. Sebenarnya, kondisi UKT (uang kuliah tunggal) saat ini belum ideal sehingga terpaksa ada kenaikan biaya kuliah,” kata Panut saat dihubungi dari Jakarta.
UKT merupakan biaya yang mencakup semua komponen perkuliahan, termasuk uang praktikum, biaya peralatan, dan biaya satuan kredit semester (SKS). UKT dibayarkan mahasiswa setiap semester sesuai kemampuan ekonominya. Mahasiswa tidak mampu dapat membayar lebih murah atau digratiskan, sementara mahasiswa mampu membayar lebih tinggi.
Panut mencontohkan, rata-rata UKT di Universitas Gadjah Mada (UGM) Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. Sementara rata-rata biaya kuliah tunggal (BKT) adalah Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.
KAMPUS/NINO CITRA ANUGRAHANTO
Sejumlah mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta sedang belajar di meja-meja yang berada di lorong kampus, di Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (27/9/2018).
BKT merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester. BKT menjadi dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dan pemerintah. Adapun besaran UKT dikelompokkan sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa. Nominal tertinggi UKT setara BKT.
”Masalahnya, masyarakat Indonesia secara umum belum mampu membayar biaya kuliah sebesar BKT kecuali kalangan menengah atas,” tutur Panut yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam menyatakan, biaya pendidikan tinggi, khususnya PTN, akan semakin terjangkau. ”Kalaupun ada kenaikan masih di bawah inflasi. Bahkan, dalam tiga tahun ini tidak ada kenaikan UKT di PTN,” katanya, Senin (25/7/2022) (Kompas, 28/7/2022).
KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)
Petugas memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2021).
Penelitian
Ketua Umum Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M Budi Djatmiko mengatakan, faktor lain kenaikan biaya kuliah karena pemerintah menuntut dosen melakukan penelitian dan hasilnya dipublikasikan di jurnal. Hal ini membutuhkan biaya hingga puluhan juta rupiah.
Biaya akreditasi program studi juga butuh biaya yang tak sedikit. Akreditasi jurusan kedokteran, misalnya, butuh Rp 100 juta, ilmu kesehatan Rp 75 juta-Rp 85 juta, dan teknik Rp 35 juta-Rp 55 juta.
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Universitas Multimedia Nusantara membuat laboratorium artificial intelligence agar mahasiswa dapat belajar memahami sistem kerja dalam pengembangan kecerdasan buatan berbasis teknologi informasi, Selasa (4/9/2018), di Tangerang, Banten
Di sisi lain, bantuan dana dari pemerintah untuk PTS tergolong kecil. Budi mengatakan, bantuan untuk PTS 30 persen, sedangkan PTN 70 persen. Padahal, dari sekitar 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, sebagian besar adalah PTS, sementara PTN ada 112 institusi.
Ia menambahkan, 70 persen PTS mematok biaya kuliah yang relatif murah per semester, yaitu Rp 2,4 juta. Walakin, tidak semua mahasiswa mampu membayar, terutama saat masa krisis akibat pandemi Covid-19. Sekitar 50 persen mahasiswa PTS tidak membayar uang kuliah pada 2020. Hal ini memengaruhi kondisi keuangan PTS.
KIP Kuliah
Pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk calon mahasiswa kurang mampu. Kemendikbudristek menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk KIP Kuliah pada 2020, sementara pada 2021 anggaran meningkat menjadi Rp 2,5 triliun.
Pada 2020, jumlah penerima KIP Kuliah di PTN sebanyak 100.707 orang (50 persen) dan PTS 99.293 orang (50 persen). Pada 2021, penerima KIP Kuliah di PTN 96.270 orang (48 persen) dan PTS 103.730 orang (52 persen). Biaya pendidikan yang ditanggung KIP Kuliah pada 2021 disesuaikan dengan akreditasi program studi, sementara biaya hidup disesuaikan dengan kluster wilayah.
KOMPAS/SAMUEL OKTORA
Suasana perkuliahan mahasiswa semester IV Program Studi S-1 Teknik Informatika Universitas Padjadjaran di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (9/5/2019). Pada tahun ketiga prodi ini terdapat pilihan peminatan bagi mahasiswa, di antaranya peminatan robotik, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan digital image (RAID), serta sistem informasi dan multimedia.
Budi menyarankan agar KIP Kuliah difokuskan ke daerah miskin atau daerah yang PTS-nya diakses masyarakat kurang mampu. Selain mendorong angka partisipasi kasar perguruan tinggi, ini juga agar KIP Kuliah tepat sasaran.
Adapun Panut berharap agar pemerintah menyiapkan skenario agar perguruan tinggi bisa diakses lebih luas, terutama masyarakat kurang mampu. Sebab, pendidikan tinggi penting untuk pembangunan sumber daya manusia menjelang masa puncak bonus demografi.