Waspadai Puncak Kerawanan Karhutla pada Agustus-September

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Api melahap semak belukar dan pepohonan di wilayah Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (12/9) siang. Hutan seluas sekitar 10 hektar yang jauh dari permukiman itu diduga sengaja dibakar.

JAKARTA, KOMPAS — Luasan areal kebakaran hutan dan lahan pada 2022 meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Upaya kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Solusi permanen perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seusai acara Rapat Koordinator Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (28/7/2022), mengatakan, antisipasi kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui identifikasi terkait tingkat kerawanan kebakaran pada 2022. Semua pihak yang terkait pun diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya penanggulangan karhutla di Indonesia.

”Identifikasi tempat yang rawan kebakaran serta waktu kerawanan telah dilakukan. Diperkirakan pada Agustus sampai September tingkat kerawanan (karhutla) akan meninggi. Jadi, alat dan personel yang dibutuhkan sudah harus disiapkan,” katanya.

Baca juga: Pendekatan Kluster untuk Pencegahan Kebakaran Hutan

Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan pun makin diperkuat. Berbagai pendekatan akan dilakukan dalam penegakan hukum tersebut, mulai dari hukum administrasi negara, hukum perdata, hingga hukum pidana.

ANTARA FOTO/FENY SELLY

Pengguna jalan melintasi salah satu ruas jalan di Kota Palembang, Sumsel, Senin (16/9/2019). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat penurunan jarak pandang di Kota Palembang hingga 600 meter dan memburuknya kondisi udara pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

”Saya tegaskan secara terbuka kepada korporasi bahwa kami punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum administrasi negara. Pemerintah bisa lakukan penghukuman terlebih dahulu, seperti pencabutan izin ataupun sanksi administrasi lain. Jadi, jangan main-main,” tutur Mahfud.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi menambahkan, berbagai upaya juga dilakukan untuk mencegah karhutla yang signifikan, terutama yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Solusi permanen untuk mencegah kejadian kebakaran akan dilakukan secara optimal.

Saya tegaskan secara terbuka kepada korporasi bahwa kami punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum administrasi negara. (Mahfud MD)

Hal tersebut, antara lain, melalui analisis cuaca untuk menentukan kondisi kritis karhutla, peningkatan upaya pengendalian di lapangan seperti patroli daerah dan pengelolaan lanskap yang lebih baik melalui pendekatan tradisional. Sosialisasi kepada masyarakat pun ditingkatkan, khususnya mengenai teknik pembukaan lahan tanpa pembakaran.

Baca juga: Urgensi Lembaga Kolaboratif Pencegahan Kebakaran Hutan

”Yang pasti adalah penekanan kebijakan kita ada pada pencegahan. Sebab, seperti kita ketahui, pencegahan akan lebih mudah dan menghemat biaya ketimbang nanti sudah terjadi kebakaran. Pendanaan pun akan disiapkan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dalam operasional pencegahan dan pemadaman,” kata Laksmi.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kebakaran hutan di pinggiran Kota Kupang, Selasa (9/6/2020).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manullang menuturkan, saat ini telah diidentifikasi provinsi yang masuk dalam wilayah rawan karhutla, antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan, terutama di wilayah rawan karhutla tersebut.

Luas karhutla

Ia menyebutkan, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar yang tercatat pada Januari-Juni 2022 meningkat dari periode yang sama tahun lalu. Sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022, luas karhutla di tingkat nasional tercatat 59.130 hektar. Luasan ini meningkat dari periode yang sama pada 2021, yakni 52.578 hektar.

”Dari penjelasan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), penyebabnya karena tahun ini lebih kering dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk itu, kami akan meningkatkan kewaspadaan dan lebih memasifkan patroli mandiri dan patroli terpadu, terutama di wilayah rawan karhutla,” ujar Basar.

KLHK

Luasan kawasan kebakaran hutan dan lahan

Ia menambahkan, setiap pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla, didorong untuk mengedepankan upaya pencegahan dalam pengendalian karhutla. Koordinasi antarpemangku kepentingan pun diperkuat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat tapak. Sistem deteksi dini dan pemonitoran titik api (hotspot) juga ditingkatkan.

Baca juga: Bumi Semakin Panas, Wilayah yang Tak Pernah Kering Pun Dilanda Kebakaran

Upaya lainnya, menggiatkan patroli pencegahan karhutla, baik patroli mandiri oleh manggala agni maupun patroli terpadu yang dilakukan sepanjang tahun. Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat dijalankan pula melalui berbagai media penyampaian.

”Verifikasi lapangan atau groundcheck hotspot dilakukan. Jika ditemukan kejadian kebakaran, bisa langsung dilakukan sejak dini. Pemadaman darat sejak dini dijalankan. Jika diperlukan, pemadaman udara juga bisa dilakukan, terutama di lokasi remote area,” kata Basar.