Pertemuan Women 20 Summit yang berlangsung 19-21 Juli 2022 di Parapat, Sumatera Utara, menargetkan lahir Komunike 2022 para pemimpin G20. Para pemimpin G20 didesak mewujudkan janji pertemuan G20 di Brisbane tahun 2014.
Oleh
Ninuk Mardiana Pambudy
·3 menit baca
Pertemuan Women 20 Summit 2022 di Parapat, Sumatera Utara, menjadi momentum untuk meminta kepada para pemimpin G20 memenuhi janji untuk kesetaraan jender, menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dalam berbagai sisi.
Janji para pemimpin G20 tentang kesetaraan jender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan disampaikan dalam pertemuan pemimpin G20 di Brisbane, Australia, tahun 2014.
Delapan tahun setelah janji diucapkan, kondisi perempuan di negara-negara G20 tidak banyak berubah, seperti laporan ”Ending gender-based discrimination in G20 countries: A frame for action”.
Laporan yang diluncurkan pada Desember 2021 itu disiapkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD ) Development Centre. Laporan tersebut disusun atas permintaan Italia yang menjabat presidensi G20 tahun 2021.
Pertemuan Women 20 atau W20 pada 19-21 Juli 2022 di Parapat dinilai penting. Pertemuan tersebut dirancang untuk menghasilkan kesepakatan menyeluruh dalam mendekati persoalan perempuan dengan melahirkan Komunike 2022.
Rekomendasi jangka panjang pun telah disusun perwakilan organisasi perempuan dan masyarakat sipil, pengusaha perempuan, pakar ekonomi perempuan dari negara-negara G20, serta organisasi internasional.
Adapun rekomendasi masyarakat sipil tersebut diharapkan menjadi kebijakan untuk memajukan kesetaraan jender dalam proses negosiasi para pemimpin G20. Komunike akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang tahun ini menjadi ketua presidensi G20.
Agenda utama W20 adalah mendesak para pemimpin G20 menempatkan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Para pemimpin G20 didorong menghapus segala bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan memasuki pasar kerja serta memprioritaskan peningkatan kapasitas bisnis UMKM perempuan melalui transformasi digital dan inklusi keuangan.
Para pemimpin G20 juga didorong untuk menjamin layanan kesehatan dengan memberi akses setara dan terjangkau, mendorong pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak perempuan di perdesaan, serta memberi dukungan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas agar bebas dari diskriminasi.
Agenda utama W20 adalah mendesak para pemimpin G20 menempatkan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan.
Pemberdayaan ekonomi perempuan dianggap menjadi pintu masuk untuk meningkatkan daya tawar perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Partisipasi perempuan di dunia kerja terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila disertai dengan dukungan.
Upaya memberdayakan perempuan, termasuk akses pada kesehatan, semakin penting ketika dunia dilanda pandemi Covid-19. Sejumlah layanan dan kunjungan ke fasilitas kesehatan, terutama untuk kesehatan reproduksi, terhenti atau terhambat. Akses terhadap kesehatan menentukan produktivitas perempuan dan keluarga.
Komitmen lebih
Walakin, upaya memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan jender memerlukan komitmen lebih para pemimpin G20, tidak hanya untuk inklusi keuangan, transformasi digital, dan akses kesehatan.
Diskriminasi masih terjadi di tempat kerja dalam bentuk upah yang timpang dan kesempatan kerja yang berbeda menyangkut fungsi reproduksi perempuan. Untuk meningkatkan kapasitas bisnis, UMKM perempuan harus mendapatkan hak yang sama dalam inklusi keuangan, hak atas aset dalam perkawinan dan keluarga, serta hak atas waris.
Kendala bagi perempuan terlihat dari empat indikator, meliputi kesenjangan jender di dalam hasil, perubahan kerangka hukum, perubahan norma sosial dan sikap masyarakat, serta perubahan dalam praktik diskriminasi sosial.
Janji Brisbane 2014 menargetkan kesenjangan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja turun menjadi 25 persen pada 2025 di semua negara G20. Delapan tahun sesudahnya, selisih partisipasi perempuan terhadap laki-laki di pasar kerja masih lebih dari 20 persen.
Sejauh ini partisipasi kerja perempuan masih terhalang kewajiban sosial mengurus rumah tangga dan keluarga, beban perempuan 1,9-9 kali lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Di 10 negara anggota G20 jumlah perempuan pengusaha menurun karena akses pada permodalan tidak setara. Selain itu, 1 dari 4 perempuan juga pernah mengalami kekerasan dari pasangan dalam hidupnya.
W20 Summit di Parapat menjadi momen menentukan untuk melahirkan komunike berisi rekomendasi menyeluruh dan inklusif demi mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan jender. Indonesia sebagai penjabat presidensi G20 2022 dituntut mengambil peran untuk memenuhi janji Brisbane tahun 2014.