Tanggung Jawab Kebiasaan Hidup Sehat Kembali ke Individu
Pandemi semakin terkendali, artinya kebiasaan hidup sehat kembali menjadi tanggung jawab setiap individu. Tidak perlu lagi masyarakat diawasi, apalagi dipaksa-paksa.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Seiring semakin terkendalinya pandemi Covid-19, tanggung jawab menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan kembali ke individu masing-masing. Masyarakat harus benar-benar teredukasi, memahami, dan bisa mengambil keputusan jika terjadi gangguan kesehatan. Masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga kebiasaan hidup sehat.
”Pandemi semakin terkendali, artinya kebiasaan hidup sehat kembali menjadi tanggung jawab setiap individu. Tidak perlu lagi masyarakat diawasi, apalagi dipaksa-paksa. Seperti pemakaian masker atau lainnya,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Abraham juga menyebut, situasi pandemi selama 12 minggu atau 3 bulan terakhir semakin terkendali sehingga optimistis pandemi bisa berakhir di tahun ini. Menurut Abraham, kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan menjadi salah satu alat ukur untuk menentukan pandemi terkendali dan siap menuju fase endemi. ”Jika itu sudah tercapai, berarti Covid-19 sudah menjadi endemi,” ujarnya.
Secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, kondisi Indonesia terus menunjukkan pencapaian baik. Terlihat dari terus melandainya kasus Covid-19 dengan penambahan kasus positif harian konsisten rendah, persentase kasus aktif terendah se-Asia Tenggara dan Australia. Cakupan vaksinasi lengkap juga telah memenuhi target dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Indonesia pun berhasil menyelenggarakan sejumlah kegiatan berskala internasional tanpa adanya kenaikan kasus signifikan. Kegiatan berskala internasional ini turut berkontribusi meningkatkan mobilitas dan kegiatan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
”Ini adalah pencapaian yang sangat baik. Hal ini menunjukkan resiliensi bangsa Indonesia dalam beradaptasi dengan Covid-19 dan tetap mampu melaksanakan kegiatan dengan tetap aman Covid-19,” ujar Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/6).
Wiku memaparkan sejumlah pencapaian yang diraih Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Pencapaian ini berkat peran serta seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, yang disiplin dan terus melanggengkan protokol kesehatan meskipun tidak dalam masa kritis pandemi.
Persentase kasus aktif per total kumulatif kasus positif Indonesia berada di angka 0,05 persen dan terendah di Asia Tenggara dan Australia. ”Kita tetap mampu memanfaatkan dan menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk turut berkontribusi dalam menekan dan menangani kasus Covid-19. Tentunya hal ini harus terus kita pertahankan, mengingat pandemi ini secara global belum usai,” tutur Wiku.
Cakupan vaksinasi
Cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia mencapai 62 persen. Jumlah penduduk yang telah divaksinasi dosis kedua adalah 167,5 juta jiwa, dari total 273,5 juta. Indonesia telah memenuhi target dari WHO sebesar 60 persen pada dosis kedua. Namun, mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, persentase ini harus terus ditingkatkan.
Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara dan Australia, Indonesia masih lebih rendah. Cakupan vaksin dosis ke-2 yang tinggi terdapat di Singapura (91 persen), Australia (84 persen), Malaysia (83 persen), Vietnam (80 persen), dan Thailand (75 persen). Hanya Filipina yang di bawah Indonesia, yakni 34 persen.
Pemerataan cakupan vaksinasi di seluruh provinsi menjadi hal penting untuk terus diupayakan. Hal ini penting mengingat semakin besar cakupan vaksinasi, akan semakin memproteksi masyarakat dengan skala yang lebih luas dan mengurangi potensi penularan virus di tengah masyarakat.
Meskipun kasus Covid-19 sudah mereda, ancaman tersebut masih ada dan kelompok rentan, seperti warga lansia, yang akan paling signifikan dampaknya apabila terpapar. Untuk itu, masyarakat diingatkan agar tidak lengah dan tetap siaga selama pandemi Covid-19 belum dicabut statusnya di tingkat global.
Ketika memimpin rapat terbatas yang membahas tentang vaksin Covid-19 kedaluwarsa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5), Presiden Joko Widodo meminta agar pemberian vaksinasi penguat atau booster bagi masyarakat terus digencarkan. Apalagi, masih akan ada tambahan sekitar 71 juta vaksin yang akan datang hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas mengikuti rapat terbatas tersebut. Menkes menjelaskan bahwa vaksinasi penguat akan meningkatkan ketebalan dan kekuatan kadar antibodi yang ada di tubuh. Berdasarkan data sero survei, Menkes melanjutkan, rata-rata kadar antibodi sebelum seseorang diberikan vaksinasi penguat hanya berada di sekitar 300-400. ”Data yang kita lihat dari dua sero survei terakhir kepada masyarakat yang sudah divaksinasi booster, booster itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan kekuatan antibodi kita, atau menguatkan antibodi kita itu berlipat-lipat kali. Rata-ratanya itu 300-400 kalau dua kali, tapi kalau begitu di-booster naiknya ribuan, rata-ratanya itu mendekati 6.000 titer antibodi,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Menkes juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi menyetujui pemusnahan vaksin Covid-19 yang telah memasuki masa kedaluwarsa dan meminta agar proses tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai aparat sehingga transparan dan sesuai aturan yang berlaku. ”Perlu menjadi catatan bersama bahwa di tengah upaya peningkatan pasokan vaksin, pemerintah tetap memonitor kualitas dosis vaksin agar tetap terjaga baik,” kata Wiku.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperbaiki sistem distribusi dan logistik vaksinasi agar dapat tersalurkan dengan baik dan merata di tiap-tiap kabupaten/kotanya. Masyarakat juga diminta proaktif untuk vaksinasi agar persediaan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.