Presiden Jokowi: Atasi Pandemi, Tantangan Logistik dan Rantai Pasok Perlu Diatasi
Presiden Jokowi mengingatkan, penanganan pandemi harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan Asia Pasifik harus diatasi. Di kawasan ini, ada negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi ataupun terendah.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kawasan Asia Pasifik perlu mengatasi kesenjangan dalam akses vaksin dan obat-obatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik-PBB perlu mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Sidang Komisi Ke-78 Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik-PBB (UNESCAP) dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5/2022). Sidang ini berlangsung secara luring dan daring sepanjang 23 Mei sampai 27 Mei.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan, penanganan pandemi harus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan harus diatasi. Saat ini kawasan Asia Pasifik memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi maupun pencapaian vaksinasi terendah.
Keberhasilan vaksinasi dinilai penting untuk menentukan reaktivasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia. Karena itu, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik-PBB diharapkan dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan logistik dan mempersingkat rantai pasok.
Hal ini juga sesuai dengan tema Sidang Komisi Ke-78 UNESCAP, yakni agenda bersama untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di Asia dan Pasifik (a common agenda to advance sustainable development). Sidang tahunan ini juga bertepatan dengan 75 tahun UNESCAP.
Presiden Jokowi mengingatkan saat ini adalah momentum bagi kawasan untuk keluar dari dampak pandemi, perubahan iklim, dan perang. Kenyataannya, ekonomi sejumlah negara di Asia Pasifik belum pulih atau masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan munculnya 70 persen pengangguran baru di kawasan Asia Pasifik.
Sebanyak 85 juta penduduk kembali berada di kemiskinan ekstrem. Tantangan lainnya adalah kemungkinan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) makin tertunda. Bahkan, diperkirakan Asia Pasifik baru dapat mencapai SDG paling cepat pada 2065. Bahkan, lanjut Presiden Jokowi, menurut global climate risk index, enam dari sepuluh negara paling terdampak iklim dalam jangka panjang berada di Asia Pasifik.
Karena itu, ujar Presiden Jokowi, pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan kebutuhan 1,5 triliun dollar AS setiap tahun untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik tahun 2030. Masalahnya, pendanaan global hanya 1,4 triliun dollar AS. ”Kesenjangan besar ini harus ditutup, investasi sektor swasta harus didorong,” ujar Presiden Jokowi.
Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar untuk penanaman modal asing, baik inbound maupun outbound. Namun, nilai investasi ke kawasan ini masih kecil. Karena itu, UNESCAP perlu mendorong peningkatan investasi intrakawasan dan mendukung kemudahan berusaha. Selain itu, bisa dilakukan promosi serta temu bisnis di antara negara anggota. Pendanaan inovatif juga dimajukan. Kolaborasi UNESCAP dan ADB serta lembaga pendanaan lain sangat diharapkan.
Indonesia, menurut Presiden Jokowi, memajukan berbagai pendanaan inovatif, termasuk SDG Indonesia One, Green SUKUK, dan ekonomi karbon. Upaya lain untuk memulihkan kawasan adalah memperkuat sumber-sumber pertumbuhan, seperti digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau. Semua itu, kata Presiden Jokowi, adalah masa depan bersama.
Optimalisasi perdagangan digital akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya 13 persen. Selain itu, akses UMKM pada permodalan serta rantai pasok kawasan perlu didorong. Di sisi lain, dukungan pada pertumbuhan hijau sangat diperlukan, termasuk transisi energi. Adapun kapasitas pajak harus diperkuat, termasuk melalui pajak karbon.
Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi UNESCAP. Melalui Presidensi G20, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang, terutama di bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi. ”Dengan bekerja bersama, kita dapat mempercepat pemulihan kawasan dan dunia menuju masa depan berkelanjutan. Recover Together, Recover Stronger,” tambah Presiden Jokowi.
Buka pintu
Di Davos, Swiss, beberapa menteri juga mempromosikan Presidensi Indonesia pada G-20 serta mempromosikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Dalam Indonesia Economic Outlook 2022 and the G20 Presidency yang ditayangkan pula di akun resmi Sekretariat Presiden di kanal Youtube, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik saat ini. Pada kuartal keempat 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, demikian pula di kuartal pertama 2022.
Inflasi di Indonesia juga sebesar 3,47 persen, masih jauh di bawah tingkat inflasi Amerika Serikat yang mencapai 8 persen dan Singapura yang berkisar 5 persen. ”Jadi, di ASEAN, kami ekonomi terbesar dan pertumbuhan kami setara Vietnam, sekitar 5 persen,” ujar Airlangga.
Penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia juga disebutkan cukup baik. Saat ini, kasus baru harian di Indonesia sudah di bawah 300 kasus per hari dari 270 juta penduduk. Selain itu, Indonesia sudah memasuki transisi pandemi menuju endemi dengan dibolehkannya masyarakat tidak mengenakan masker di luar ruangan.
Karena itu, menurut Airlangga, tiga isu yang akan didorong Indonesia dalam Presidensi G20 adalah membangun arsitektur kesehatan dan mendorong mekanisme pendanaan yang mendukung akses vaksin dan obat-obatan untuk negara yang memerlukan. Selain itu, transformasi digital dan transisi energi.
Indonesia, menurut Airlangga, berkomitmen untuk bauran energi baru terbarukan sebanyak 30 persen pada tahun 2050. Namun, untuk itu, diperlukan pembiayaan seperti dari blendedfinance dan mendorong investasi baru pada energi baru terbarukan.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga memastikan Indonesia akan memberi kepastian dan kemudahan berusaha. ”Sekarang Indonesia mempersilakan (investor) masuk. Urusan perizinan dilakukan negara,” ujarnya.
Investasi semakin dibuka setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah. Salah satunya yang sudah dimulai adalah nikel. Untuk itu, Indonesia juga membangun ekosistem industri baterai mobil. Saat ini, kata Bahlil, LG sudah berkomitmen menginvestasikan 9,8 miliar dollar AS dan CATL 5,2 miliar dollar AS. Selain itu, Foxconn sudah melakukan studi. Adapun Tesla, menurut Bahlil, masih dalam proses.
Kawasan industri dengan energi baru terbarukan juga sudah disiapkan di Batang (Jawa Tengah) dan di Kalimantan Utara. Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Menteri Perdagangan Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif, serta Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.