Baru 25 Persen Lansia Divaksin, Wapres: Percepatan Vaksinasi Terus Diupayakan
Dari total warga lansia sekitar 20 juta orang, baru 25 persen yang telah divaksin Covid-19. Padahal, angka kematian lansia di atas 12 persen atau lebih tinggi dari rata-rata angka kematian akibat Covid-19.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·6 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Menimbang tingginya angka kematian akibat Covid-19 pada warga lanjut usia, pemerintah memprioritaskan percepatan vaksinasi bagi para lansia. Saat ini baru sekitar 25 persen warga lansia yang telah divaksinasi. Adapun angka kematian warga lansia karena Covid-19 lebih dari 12 persen.
”Soal lansia, itu memang salah satu prioritas. Di ratas (rapat terbatas) sudah diputuskan bahwa lansia ini harus cepat diupayakan untuk melindungi karena memang banyak yang meninggal,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika menjawab pertanyaan Kompas dalam jumpa pers secara virtual seusai meninjau Sentra Vaksinasi Kompas Gramedia Group. Sentra vaksinasi ini terselenggara atas kerja sama Grup Kompas Gramedia (KG) dengan Dewan Pers di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Tampak hadir dalam peninjauan sentra vaksinasi adalah Ketua Dewan Pers M Nuh, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, dan Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanuredjo. Adapun Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.
Selain percepatan vaksinasi bagi warga lansia, Wapres Amin menegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada guru serta tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bahkan telah memperoleh booster vaksin ketiga. Menkes Budi menambahkan, dari total jumlah warga lansia, sekitar 20 juta orang, baru 25 persen yang telah divaksinasi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Dewan Pers M Nuh saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
”Kesulitannya ada beberapa. Yang pertama adalah memang para lansia ini merasa khawatir apakah aman divaksinasi atau tidak. Jadi, ini yang mudah-mudahan saya minta tolong, mohon diyakinkan para lansia: orangtua kita, kakek nenek kita, biar aman divaksinasi. Kalau enggak percaya lihat contohnya Pak Wapres. Pak Wapres itu orang yang paling senior di kabinet. Divaksinasi juga dan aman,” ujar Menkes Budi dan pernyataan itu segera dibenarkan oleh Wapres Amin.
Persoalan kedua, warga lansia harus antre untuk vaksinasi. ”Teman-teman bisa bantu memikirkan bagaimana caranya selain mengajak beliau, kan, harus ditemeni sama anaknya. Yang paling ampuh sama cucunya. Dinasihati Bapak Wapres supaya cepat-cepat punya cucu dibawa gitu. Karena sulit bagi orangtua untuk keluar dan divaksinasi,” ujar Menkes.
Budi menambahkan, rata-rata angka kematian di rumah sakit karena Covid-19 ialah 1,6 persen-1,7 persen.
”Lansia yang masuk ke RS, wafat, itu di atas 12 persen. Ini adalah rekan-rekan kita yang harus dilindungi. Arahan Pak Wapres benar, orang diajak, didorong, diyakinkan agar mereka mau vaksinasi. Dan, saya sampaikan contoh yang paling baik adalah Pak Wapres. Divaksinasi dan sehat selalu,” kata Budi.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Ketua Dewan Pers M Nuh (kanan) saat bersama tenaga kesehatan yang bertugas melakukan vaksinasi Covid-19 di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Gelombang ketiga
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19, Budi menegaskan bahwa tidak ada pandemi yang selesai dalam waktu singkat. ”Karena setahu saya lima tahun, tetapi ada yang puluhan, sampai ratusan tahun. Jadi, kita mesti belajar hidup dengan mereka,” ujar Budi.
Untuk bisa hidup bersama dengan Covid-19, vaksinasi harus menjadi nomor satu. Budi mengimbau agar masyarakat cepat mendapat vaksinasi Covid-19. Selain vaksinasi, masyarakat diminta tidak euforia dan terus menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak.
Hal ini berkaca pada pengalaman negara lain seperti Israel dan Amerika Serikat yang kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19 meskipun cakupan vaksinasi tinggi.
Pemerintah juga terus memastikan 3T (testing, tracing, treatment) berjalan dengan baik. ”Kalau ada ledakan kecil, kluster, cepat kita rapikan di kluster itu saja. Tidak usah menunggu sampai melebar seperti yang dulu kita alami sehingga terlalu besar dampaknya. Tiga hal itu, cepat vaksinasi dua kali, jaga protokol kesehatan, dan juga nanti pemerintah akan memperkuat fasilitas 3T-nya sehingga insya Allah kita bisa hidup normal dengan sedikit ada perubahan perilaku kita sehari-hari,” tutur Budi.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama saat kunjungan ke kantor Redaksi harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Sebelumnya, Wapres meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua untuk pekerja media di Bentara Budaya Jakarta.
Wapres Amin juga menekankan pentingnya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, selain upaya pemerintah mengoptimalkan 3T. ”Kalau satu orang ada yang kena akan terus diburu, ya, sampai mungkin lebih dari sepuluh orang yang dicari itu. Dan, kalau ketahuan, langsung isolasi. Tidak dibiarkan. Kemudian juga vaksinasi,” ucap Wapres.
Untuk vaksinasi, pemerintah terus mengupayakan supaya bisa mencapai cakupan 208 juta masyarakat sehingga tercapai herd immunity (kekebalan kelompok). ”Karena sekarang sudah mulai dibuka pelonggaran-pelonggaran di mal. Sudah mulai diterapkan Peduli Lindungi. Saya kira begitu, ya, supaya jangan sampai ada orang yang positif keluyuran ke mana-mana sehingga dicegah terjadi itu,” kata Wapres.
Mengantisipasi kemungkinan adanya varian baru Covid-19, Indonesia tidak mau kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi pada waktu ledakan varian Delta, yang saat itu jumlah kasus Covid-19 mencapai 56.000 kasus. Cara yang dilakukan, antara lain, dengan pengetatan pintu masuk, baik udara, laut, maupun darat. Mereka yang akan bepergian diawasi dengan karantina serta persyaratan vaksinasi.
Tidak ingin kecolongan, pemerintah juga memastikan kesiapan rumah sakit dengan segala macam kebutuhan yang diperlukan seperti oksigen dan obat-obatan. ”Ini terus disiapkan untuk antisipasi kalau terjadi, misalnya, kalau dunia mengalami. Kita siap menghadapi itu,” ucap Wapres Amin yang mengaku gembira dengan perkembangan yang baik penanganan kasus Covid-19 pada saat ini.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima buku dari CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama saat berkunjung ke kantor Redaksi harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Angka kemiskinan naik
Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wapres Amin melihat pandemi Covid-19 telah berdampak langsung pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.
”Betul itu ada penambahan kemiskinan baik yang kronis maupun yang ekstrem. Sekitar 1 persenlah seluruhnya. Tetapi, memang dibebankan oleh Bapak Presiden bahwa yang harus ditanggulangi sampai dengan 2024 itu adalah yang ekstrem,” ujar Wapres.
Total angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 27 juta dengan sekitar lebih dari 10 juta di antaranya tergolong kemiskinan ekstrem. ”Nah, yang ingin diselesaikan sampai 2024 itu yang 10 juta itu. Untuk itu, maka TNP2K merencanakan sesuai dengan target yang diberikan. Untuk 2021, itu sekitar 20 persen dan 2 jutaan lebih. Dan, ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar,” kata Wapres.
Tahun 2021, TNP2K ditargetkan bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Tiga provinsi di Jawa ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan empat provinsi di luar Jawa ialah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. ”Jadi ini yang paling sulit untuk mencapai di 2021 karena memang kondisinya yang memang sangat berat. Tapi, kita sudah berusaha sedemikian rupa,” ujar Wapres.
Sebuah keluarga pemulung menyusuri Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, saat memulung, Jumat (6/8/2021). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia bertambah.
Jika tidak ada hambatan, Wapres Amin berharap, kemiskinan yang ekstrem tetap bisa diselesaikan menjadi nol persen pada 2024. TNP2K telah menyiapkan strategi, tetapi realisasi akan sangat tergantung pada kondisi di lapangan. TNP2K menargetkan penyelesaian sekitar 30 persen pada 2022, 35 persen pada 2023, dan sisanya tahun 2024.
”Sering kali kita membuat prediksi, tapi juga tidak semua hal dapat kita lalui dengan mulus. Tetapi, rencana-rencana sudah kita siapkan. Kita optimistis untuk yang ekstrem itu, 2024, kita akan berusaha untuk menekan sampai nol persen,” kata Wapres Amin.
